Materi Interaktif Kelas 9a

BELAJAR DAN BERMAIN

Silahkan simak materi berikut untuk dapat menjawab kuis menarik dalam permainan ini,, selamat belajar!!

Peraturan perundang-undangan sekolah

Hirarki peraturan perundang-undangan

Secara bahasa, hierarki berarti “urutan tingkatan” yang dimulai dari tingkatan yang paling dasar, disusul dengan tingkatan-tingkatan selanjutnya. Urutan seperti itu berlaku dalam tata peraturan perundnag-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi peraturan yang dibuat tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan diatasnya. Dimana urutan atau hirarrki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU no 15 tahun 2019 yaitu :
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu)
4.Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6.Peraturan daerah Provinsi (Perda Prov)
7. Peraturan daerah kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Open Ended

Pernyataan :"Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan umum disusun sesuai dengan Peraturan daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebelumnya ."

Menurut pendapat kalian, bagaimana dengan penyataan diatas? apakah pernyataan tersebut benar/salah apabila dihubungkan dengan prinsip hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah kalian pelajari sebelumnya? jika jawaban kalian "IYA", tolong jelaskan / jika jawaban kalian "Tidak", tolong jelaskan kenapa menjawab seperti itu!

1. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, yang merupakan turunan dari nilai-nilai Pancasila . Dirumuskan oleh BPUPKI pada saat sidang kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945.UUD NRI Tahun 1945 sempat digantikan dengan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950. Namun kemudian pemerintahan Presiden Sukarno kembali menggunakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara pada 1959. MPR adalah badan negara yang dapat merubah/ mengamandemen UUD 1945, dalam sejarah UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4x yaitu Amandemen I (19 Oktober 1999), Amandemen II (18 Agustus 2000), Amandemen III (10 November 2001) dan Amanemen IV (10 Agustus 2002). Tidak semua sistematis UUD 1945 bisa diamandemen, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dilakukan perubahan. Perlu kalian ketahui juga, bahwa dalam melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan mendasar, yaitu: Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat diubah; bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertahankan; menegaskan sistem pemerintahan presidensial; penjelasan yang memuat hal-hal bersifat normatif (hukum) akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; melakukan perubahan dengan cara adendum, yang artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya, dengan tujuan agar bukti sejarah tetap ada.

Multiple Choice

Dalam Sejarah, Undang-Undang dasar 1945 mengalami empat kali amandemen, dimana ada satu bagian dari UUD 1945 yang tidak bisa diamandemen atau diubah. Bagian tersebut adalah ....

• Batang Tubuh

• Pembukaan UUD 1945

• Aturan Peralihan

• Aturan Tambahan

Multiple Choice

Amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan tanggan 10 November 2001 adalah amandemen yang ke berapa?

• Amandemen Pertama

• Amandemen Kedua

• Amandemen Ketiga

• Amamndemen Keempat

KETETAPAN MPR(TAP MPR)

TAP MPR memiliki kedudukan mendasar dalam sistem hukum di Indonesia, yakni menempati posisi setelah UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut terjadi karena MPR sebagai perwakilan dari rakyat, dengan demikian aturan yang dikeluarkan MPR yang disebut Ketetapan MPR merupakan aturan hukum kedua, setelah UUD NRI Tahun 1945, yang mengikat seluruh bangsa Indonesia. Kalian tentu tahu bahwa sebelum tahun 2004, MPR-lah yang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Baru setelah itu, berdasarkan amendemen UUD NRI Tahun 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Meskipun demikian, MPR tetap memiliki peran penting dalam sistem hukum, melalui ketetapan yang dibuatnya.
Diantara TAP MPR yang sampai saat ini masih berlaku adalah sebagai berikut:
1. Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI bagi PKI, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarluaskan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme.
2, Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Multiple Choice

Pada Tahun 2004 sebelum ada pemilihan Umum, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh ....

• MPR

• DPR

• Rakyat

• KPU

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU

UUD NRI Tahun 1945 dan TAP MPR yang ada baru merupakan semacam kunci utama untuk menata bangsa dan negara. Namun masih perlu kunci-kunci lainnya untuk menata semuanya secara menyeluruh. Untuk itu, UUD NRI Tahun 1945 perlu didukung dengan berbagai undang-undang yang menjadi ketentuan hukum di berbagai bidang masing-masing. UUD NRI Tahun 1945 menjadi aturan atau hukum dasarnya, sedangkan undang-undang merupakan penjabaran atau pengaturan lebih terinci dari isi UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Namun, karena banyaknya tantangan dalam pelaksanaan, seringkali penerapan undang-undang tidak dapat berjalan dengan baik maka pemerintah dapat membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu).Selain DPR, RUU juga dapat diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama oleh DPR, dengan proses yang sama seperti pengajuan RUU oleh DPR. Sementara, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak dapat terlibat langsung membuat UU, melainkan hanya dapat mengajukan RUU mengenai daerah

kepada DPR. Untuk itu, DPD mengajukan usul RUU secara tertulis kepada DPR.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Perppu merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kondisi genting dan memaksa merupakan keadaan yang dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Kedudukan Perppu setara dengan UU dan memiliki muatan materi yang sama dengan UU.
Dalam UUD NRI Tahun 1945, ketentuan menyangkut Perppu dimuat pada Pasal 11. Dalam tiga ayat di pasal tersebut dinyatakan:

a. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
b. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

c. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Open Ended

Kapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dapat dibuat?

Multiple Choice

Apa yang terjadi jika Rancangan Undang-Undang (RUU) tidak juga disahkan dalam jangka waktu 30 hari?

• RUU tersebut Batal

• RUU tersebut dikaji ulang

• RUU tersebut Sah namun tidak berlaku

• RUU tersbut sah menjadi UU dan wajib

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

PP serta Perpres adalah panduan teknis semacam itu untuk memperjelasm penerapan suatu undang-undang secara lebih terinci. Dengan demikian, PP maupun Perpres hanya akan dibuat setelah ada undang-undangnya, untuk membuat penerapan suatu undang-undang maupun Perppu dapat lebih maksimal. Peraturan yang lebih teknis tersebut akan membuat pelaksanaan hukum menjadi lebih sempurna.
Fungsi dari PP dan Perpres tersebut adalah mengatur secara terinci hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang. Fungsi tersebut dapat diumpamakan seperti buku panduan dari produk elektronik yang baru dibeli. Meskipun sudah ada keterangan secara umum tentang produk elektronik tersebut, masih saja perlu petunjuk yang lebih teknis yang memudahkan pengguna untuk menggunakan produk tersebut.

Open Ended

Jelaskan kapan peraturan pemerintah dan peraturan presiden harus dibuat?kenapa harus ada peraturan pemerintah dan peraturan presiden?

Semua Perda Kabupaten/Kota tersebut harus disusun dengan merujuk serta tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Sebagaimana Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota dapat diusulkan oleh DPRD setempat maupun Bupati/Walikota masing-masing, yang mengharuskan pengusul membuat usulan berupa rancangan tertulis. Rancangan Perda lalu Bersama antara pihak DPRD dengan pemerintah daerah. Bila sudah sepakat, maka Bupati/Walikota akan mengesahkan rancangan itu menjadi Perda.

​Perda kab

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2019 proses penyusunannya dimulai dengan membuat rancangan yang diajukan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur. Jika DPRD Provinsi yang membuatnya, maka DPRD Provinsi mengajukan rancangan Perda kepada Gubernur secara tertulis. Selanjutnya kedua belah pihak membahas rancangan tersebut bersama-sama. Apabila kedua pihak telah setuju, maka Gubernur pun mengesahkan rancangan tersebut menjadi Perda Provinsi. Selain DPRD Provinsi, Gubernur juga dapat mengusulkan Perda Provinsi. Untuk itu, Gubernur perlu mengajukan usulan rancangannya secara tertulis kepada DPRD Provinsi. Selanjutnya dilakukan pembahasan bersama rancangan tersebut oleh kedua belah pihak, yakni DPRD Provinsi dan Gubernur. Bila sudah disepakati, Gubernur pun mengesahkan rancangan itu menjadi Perda Provinsi.

​Perda prov

Perda prov dan Perda kab

Multiple Choice

Siapa yang berhak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Ke Gubernur?

• DPR

• DPRD

• DPD

• Bupati

Multiple Choice

Siapa yang berhak mengesahkan Peraturan daerah Kabupaten?

• Gubernur

• DPRD

• Bupati/WaliKota

• Salah Semua