BAB 3 Tata Negara dan Pemerintahan

Tata Negara dan Pemerintahan

Perbandingan Sistem Presidensial dan Parlementer

Perbandingan Sistem Presidensial dan Parlementer

• Sistem Presidensial: Kepala negara dan kepala pemerintahan dipisahkan, presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat.

• Sistem Parlementer: Kepala negara dan kepala pemerintahan digabungkan, perdana menteri memiliki kekuasaan eksekutif yang lebih besar.

Multiple Choice

Apa perbedaan utama antara sistem Presidensial dan sistem Parlementer?

• Pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem Presidensial

• Peran kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial dan parlementer

• Kekuasaan eksekutif Presiden yang kuat dalam sistem Parlementer

• Kekuasaan eksekutif yang lebih besar dari Perdana Menteri dalam sistem Parlementer

Presidential vs Parliamentary

Dalam sistem Parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan digabungkan, sedangkan dalam sistem Presidensial, keduanya terpisah. Selain itu, Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif yang lebih besar dalam sistem Parlementer, sedangkan Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat dalam sistem Presidensial.

Perbandingan Sistem Presidensial dan Parlementer

• Sistem Presidensial: Kepala negara dan kepala pemerintahan dipisahkan, presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat.

• Sistem Parlementer: Kepala negara dan kepala pemerintahan digabungkan, perdana menteri memiliki kekuasaan eksekutif yang lebih besar.

• Kelebihan Sistem Presidensial: Stabilitas politik, akuntabilitas presiden, kekuasaan yang terpusat.

• Kekurangan Sistem Presidensial: Konflik antara eksekutif dan legislatif, sulitnya mengganti presiden.

Multiple Choice

Apa keuntungan utama Sistem Presidensial yang disebutkan dalam bagian tersebut?

• Stabilitas dalam politik

• Akuntabilitas presiden

• Kekuasaan eksekutif yang kuat

• Gabungan kepala negara dan pemerintahan

Keunggulan Sistem Presidensial:

• Stabilitas dalam politik: Keuntungan utama Sistem Presidensial adalah stabilitas yang dihasilkannya dalam politik. Dengan kekuasaan eksekutif yang kuat dan kombinasi kepala negara dan pemerintahan, sistem ini menjamin lingkungan politik yang stabil.

Lembaga Penyelenggara Negara dalam Sistem Presidensial

Dalam sistem presidensial, lembaga penyelenggara negara terdiri dari:

• Presiden: kepala negara dan pemerintahan
• DPR: lembaga legislatif yang membuat undang-undang
• MA: lembaga peradilan tertinggi
• Kementerian: bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan

Multiple Choice

Apa peran DPR dalam sistem presidensial?

• Membuat dan mengesahkan undang-undang

• Pengawasan peradilan

• Melaksanakan kebijakan pemerintah

• Mengangkat Presiden

Making Laws

Peran DPR dalam sistem presidensial adalah membuat dan mengesahkan undang-undang. DPR, atau lembaga legislatif, memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan dan peraturan pemerintah. Badan ini bertanggung jawab untuk merancang, memperdebatkan, dan memberikan suara pada undang-undang yang diusulkan, memastikan kelancaran fungsi sistem. Melalui proses ini, DPR mewakili kepentingan dan suara rakyat, serta berkontribusi terhadap pemerintahan demokratis di negara ini.

Presidential vs Parliamentary

Dalam sistem presidensial, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif berdiri sendiri-sendiri, sedangkan dalam sistem parlementer, lembaga eksekutif merupakan bagian dari lembaga legislatif. Artinya, dalam sistem parlementer, Perdana Menteri juga merupakan anggota legislatif, sedangkan dalam sistem presidensial, Presiden tidak menjadi anggota legislatif. Pemisahan kekuasaan dalam sistem presidensial memberikan sistem checks and balances, sedangkan fusi kekuasaan dalam sistem parlementer memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat.

Multiple Choice

Manakah dibawah ini yang termasuk lembaga kekuasaan negara?

• Legislatif, Eksekutif, Yudikatif

• Legislatif, eksekutif, federatif

• legislatif, federatif, yudikatif

• eksekutif, yudikatif, federatif

Apa itu Trias Politica?

Trias Politica berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik tiga serangkai. Sederhananya, Trias Politica adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan.

Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Terdapat 3 lembaga yang diberi kewenangan legislatif di Indonesia, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden.

Akan tetapi, mengingat kegiatan menjalankan undang-undang tidak mungkin dijalankan seorang diri, Presiden memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugas eksekutif kepada pejabat pemerintah lainnya, yakni para menteri.

 Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya[7] atau sederhananya adalah kekuasaan kehakiman. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Multiple Choice

Salah satu fungsi DPR adalah Fungsi Legislasi yang artinya..

• menetapkan Undang-Undang dengan persetujuan Presiden

• menyusun dan menetapkan APBN melalui Undang-Undang

• mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden

• mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh MPR

Multiple Choice

lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah tugas dari...

• DPR

• MPR

• BPK

• MA

Multiple Choice

Jumlah anggota DPD pada tiap provinsi adalah....

• 3 orang

• 4 orang

• 5 orang

• 6 orang

Multiple Choice

Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung adalah....

• Memutuskan pembubaran partai politik

• Mengusulkan pengangkatan hakim agung

• Mengajukan rancangan UU kepada DPR

• Mengadili pada tingkat kasasi

Multiple Choice

Tugas presiden sebagai kepala negara adalah....

• mengajukan rancangan UU kepada DPR

• mengangkat dan memberhentikan menteri

• menyatakan negara dalam keadaan bahaya

• menetapkan peraturan pemerintah

Multiple Choice

Lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Konstitusi di Indonesia menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Mahkamah Agung

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Komisi Yudisial