INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA

​INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA

​ALFRIDA PALUNGAN,S.S
GURU SEJARAH
SMAN 2 TANA TORAJA

INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA

POLITIK
LUAR
NEGERI

1. Pengertian Politik Luar

Negeri

2. Tujuan Politik Luar Negeri
3. Prinsip-Prinsip Politik Luar

Negeri

4. Landasan Politik Luar

Negeri

5. Arah Kebijakan Politik Luar

Negeri

PELAKSANAAN

POLITIK LUAR NEGERI

BEBAS AKTIF

1.LAHIRNYA POLITIK BEBAS AKTIF

2.POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
PADA

MASA

DEMOKRASI

PARLEMENTER / LIBERAL

3.PADA

MASA

DEMOKRASI

TERPIMPIN/ORLA (SOEKARNO)

4.PADA MASA ORBA (SOEHARTO)

5.PADA

ERA

REFORMASI

(B.J

HABIBIE,

ABDURRAHMAN

WAHID,

MEGAWATI,

SBY,

JOKOWI)

PERAN

INDONESIA

DALAM UPAYA
MENCIPTAKAN
PERDAMAIAN

DUNIA

1. KAA 1955

2. GERAKAN NON

BLOK

3. MISI

PEMELIHARAAN

PERDAMAIAN

GARUDA

4. ASEAN

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

POLITIK LUAR NEGERI

“suatu kebijaksanaan yang diambil oleh
pemerintah dalam rangka hubungannya
dengan

dunia

internasional

dalam

usaha untuk mencapai tujuan nasional”

2 September 1948
Mohammad Hatta menyampaikan

pidatonya yang berjudul “Mendayung

Diantara Dua Karang” di sidang
Badan Pekerja Komite Nasional

Indonesia Pusat (BP-KNIP)

Indonesia

menganut politik
luar negeri BEBAS-

AKTIF

Mohammad Hatta

”… melindungi segenap
bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan
perdamaian abadi dan
keadilan sosial…”

PRINSIP – PRINSIP

POLITIK LUAR

NEGERI

LANDASAN POLITIK LUAR NEGERI

BEBAS - AKTIF

LANDASAN

IDIIL

LANDASAN

KONSTITUSIONAL

LANDASAN

OPERASIONAL

P
A
N
C
A
S
I
L
A

Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila harus
dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam
melaksanakan politik luar negeri Indonesia.

UUD ‘45

Senantiasa berubah

sesuai dengan
kepentingan

nasional

LANDASAN

KONSTITUSIONAL

PEMBUKAAN UUD 1945

Alinea IV

Alinea I

"... kemerdekaan
ialah hak segala
bangsa dan oleh
sebab itu maka
penjajahan di atas
dunia harus
dihapuskan karena
tidak sesuai dengan
peri kemanusiaan
dan peri keadilan ..."

"... dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial ..."

LANDASAN OPERASIONAL

1. Awal kemerdekaan :
∙Maklumat politik pemerintah 1 November 1945

“Politik damai dan hidup berdampingan secara damai; tidak campur tangan
terhadap urusan dalam negeri negara lain; politik bertetangga baik dan
kerjasama dengan semua negara dibidang ekonomi, politik, dan lain-lain;
serta selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan
negara lain”.

2. Demokrasi Terpimpin :
∙Amanat presiden yang berjudul “ Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada 17 Agustus
1959 atau lebih dikenal dengan “ Manifesto Politik Republik Indonesia” yang
kemudian dijadikan GBHN.

∙Batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13 ayat 1, 2 dan 3

Lanjutan . . .

UUD 1945 Pasal 11

”Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat menyatakan perang,
membuat perdamaian, dan perjanjian
dengan negara lain.”

UUD 1945 Pasal 13

Ayat 1: ”Presiden mengangkat duta dan
konsul.”

Ayat

2:

”Dalam

mengangkat

duta,

Presiden memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat.”

Ayat

3:

”Presiden

menerima

penempatan duta negara lain dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.”

3.

Orde Baru :

∙Ketetapan

MPRS

no

XII/MPRS/1966

tanggal 5 Juli 1966 tentang penegasan
kembali landasan kebijaksanaan politik
luar negeri Indonesia. Isinya adalah :

⮚ Bebas

aktif,

anti

imperialism

dan

kolonialisme

dalam

segala

bentuk

manifestasinya

dan

ikut

serta

melaksanakan

ketertiban

dunia

yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan social.

⮚ Mengabdi kepada kepentingan nasional

dan amanat penderitaan rakyat

∙Dipertegas lagi dalam Ketetapan MPR 22
Maret 1973

∙TAP MPR RI. NO. 1V/MPR/1978

∙TAP MPR RI. NO. II/MPR/1983

TAP MPR NO IV/MPR/1999 pada 19 Oktober 1999 tentang
GBHN dalam rangka mewujudkan tujuan nasional periode
1999-2004

ARAH KEBIJAKAN

POLITIK LUAR NEGERI

INDONESIA

•Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan
berorientasi

pada

kepentingan

nasional,

menitik

beratkan

pada

solidaritas

antar

negara

berkembang,

mendukung

perjuangan

kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk,
serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional
bagi kesejahteraan rakyat.

•Dalam

melakukan

perjanjian

dan

kerjasama

internasional

yang

menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan
persetujuan lembaga perwakilan rakyat.

•Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu
melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun
citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan
dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta
memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.

•Meningkatkan

kualitas

diplomasi

guna

mempercepat

pemulihan

ekonomi

dan

pembangunan

nasional,

melalui

kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam
rangka stabilitas, kerjasama dan pembangunan kawasan.

•Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk
menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong
pemberlakuan AFTA, APEC dan WTO.

•Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negaranegara sahabat
serta

memperlancar

prosedur

diplomatik

dalam

upaya

melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana.

•Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara
tetangga yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan
ASEAN

untuk

memelihara

stabilitas,

pembangunan

dan

kesejahteraan.

ARAH KEBIJAKAN

POLITIK LUAR NEGERI

INDONESIA

PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI

BEBAS - AKTIF

PERANG
ASIA
TIMUR
RAYA 🡪
JEPANG
DENGAN
CEPAT
MENGUA
SAI ASIA

Angkatan
Perang
Amerika
mulai
menyerang
secara
besar-
besaran
kearah
Jepang

6 Agustus
1945
Amerika
membom
kota
Hiroshima

Uni Soviet
menyatakan
perang
terhadap
Jepang pada
tanggal 8
Agustus
1945

9 Agustus 1945
Amerika
membom kota
Nagasaki

Jepang
meyerah
tanpa
syarat pada
15 Agustus
1945

VACUM OF POWER
DI INDONESIA
(Digunakan sebagai
kesempatan untuk
memerdekakan diri)

Bangsa Indonesia
menyatakan diri
sebagai Negara yang
merdeka.

NEXT . . . . .
NEXT

Indonesia belum
memiliki rumusan
yang jelas mengenai
bentuk politik luar
negerinya. Akan tetapi
pada masa tersebut
politik luar negeri
Indonesia sudah
memiliki landasan
operasional yang jelas
yaitu hanya
mengonsentrasikan
diri pada tiga sasaran
utama.

Sesuai dengan sasaran utama kebijakan politik luar negeri sebagaimana disebut diatas maka
Indonesia harus berusaha memperkuat kekuatan diplomasinya dengan menarik simpati
negara-negara lain.

PASCA KEMERDEKAAN . . .

NEXT

PERANG DINGIN

Dalam perang dingin
yang sedang
berkecamuk antara
Blok Amerika (Barat)
dengan Blok Uni
Soviet (Timur) pada
masa awal berdirinya
negara Indonesia,
Indonesia memilih
sikap tidak memihak
kepada salah satu
blok yang ada.
NEXT

Secara resmi

politik luar negeri

Indonesia baru
mendapatkan
bentuknya pada

saat Wakil
Presiden

Mohammad Hatta

memberikan
keterangannya
kepada BP KNIP
(Badan Pekerja
Komite Nasional
Indonesia Pusat)

mengenai

kedudukan politik

Indonesia pada
bulan September

1948.

MOH. HATTA

AWAL MUNCULNYA
POLITIK BEBAS AKTIF

INDONESIA

BEBAS AKTIF

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

PADA MASA DEMOKRASI

PARLEMENTER

7 KABINET
1950-1959

DALAM BIDANG

POLITIK LUAR NEGERI

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI

TERPIMPIN/ORLA

SOEKARNO
1959-1965

POLITIK INDONESIA
CONDONG KE BLOK

KOMUNIS ?!?!?

OLDEFOS Vs. NEFOS

POLITIK MERCUSUAR

USAHA MEMPERTAHANKAN YANG TIDAK DIIMBANGI DENGAN KONDISI PEREKONOMIAN DALAM
NEGERI 🡪 INFLASI TERUS-MENERUS

POLITIK LUAR NEGERI PADA

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

REVOLUSIONER

Untuk mencari dukungan dan
pengakuan terhadap kedaulatan
Indonesia, dan untuk menunjukkan
karakter yang dimiliki pada bangsa-
bangsa lain di dunia internasional

SOEKARNO mempromosikan
NASAKOM untuk mengalahkan
NEKOLIM 🡪 Politik luar negeri
condong ke BLOK KOMUNIS

FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL

Adanya dominasi PKI
dalam kehidupan
politik.

•Sikap negara-negara
Barat yang kurang
simpati dan tidak
mendukung terhadap
perjuangan bangsa
Indonesia.

Soekarno mengizinkan PKI

berkembang di Indonesia karena

alasan agar komunis mampu
berasimilasi dengan revolusi

Indonesia dan tidak merasa di anggap

sebagai kelompok luar.

NAMUN, ketika
terjadi konfrontasi
kedekatan JAKARTA
dengan MOSKOW,
AS menyatakan
dukungan terhadap
INDONESIA untuk
merebut IRIAN
BARAT terhadap
BELANDA. (TAKTIK
KONFRONTATIF AS)

INDONESIA KELUAR DARI PBB

MALAYSIA
DITETAPKAN
DEBAGAI
ANGGOTA
TIDAK TETAP
DEWAN
KEAMANAN
PBB

KARENA SOEKARNO

BERNGGAPAN BAHWA PBB
BERPIHAK PADA BLOK BARAT

SOEKARNO

MENYATAKAN

INDONESIA KELUAR

DARI PBB

Mundurnya Indonesia dari PBB berujung
pada

terhambatnya

pembangunan

dan

modernisasi Indonesia karena menjauhnya
Indonesia dari pergaulan Internasional.

SOEKARNO

OLDEFOS

(Old

Established

FORCES ) 🡪

kekuatan lama

yang telah mapan yakni negara-
negara

kapitalis

yang

neokolonialis

dan

imperialis

(Nekolim)

NEFOS ( New Emerging Forces )
🡪kekuatan baru yang sedang

muncul

yaitu

negara-negara

progresif

revolusioner

(termasuk

Indonesia

dan

negara-negara

komunis

umumnya)

yang

anti

imperialisme dan kolonialisme.

Dalam upaya mengembangkan NEFOS,

Presiden SOEKARNO melaksanakan
pembentukan poros JAKARTA-PEKING

dan POLITIK MERCUSUAR

POROS JAKARTA - PEKING

1. KONFRONTASI DENGAN MALAYSIA YANG

MENYEBABKAN INDONESIA MEMBUTUHKAN BANTUAN
MILITER DAN LOGISTIK.

1. INDONESIA PERLU UNTUK MENCARI NEGARA YANG

MAU MEMBANTUNYA DALAM MASALAH DANA
DENGAN PERSYARATAN YANG MUDAH, yakni CHINA &
UNI SOVIET

Ruang gerak Indonesia di forum internasional
menjadi sempit sebab hanya berpedoman ke
negara-negara komunis.

Ditinggalkannya

masalah-

masalah

domestik

seperti

masalah ekonomi.

SOEKARNO

beranggapan

bahwa pertumbuhan ekonomi
pada

fase

awal

berdirinya

suatu negara adalah hal yang
tidak

terlalu

penting,

yang

harus

diutamakan

adalah

pemusnahan

pemusnahan

pengaruh-pengaruh asing

Perekonomian dalam
negeri tidak stabil

Inflasi secara
terus-menerus

Penghasilan Negara < Pengeluaran

untuk proyek-proyek politik mercusuar

MERUPAKAN SALAH SATU PENYEBB
KRISIS POLITIK DAN EKONOMI PADA

MASA AKHIR PEMERINTAHAN

DEMOKRASI TERPIMPIN

• Orde

Baru

hadir

dengan

semangat

"koreksi

total"

atas

penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde
Lama

• Ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi

bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela

• kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin

melebar

• memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan

utamanya

dan

menempuh

kebijakannya

melalui

struktur

administratif yang didominasi militer

Era Orde Baru (1966-

1998)

• Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwi

tujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan
pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan
Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital
internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik
dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi

• terjadi eksploitasi sumber daya selama masa pemerintahannya

• pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di

Indonesia

• prioritas dalam politik luar negeri orba adalah pembangunan

dan stabilitas

• politik luar negeri yang revolusioner pada era orde lama,

menjadi lebih ramah dan aktif di dunia internasional

Sejak keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia praktis
terkucil dari pergaulan internasional. Kenyamanan dan
kebersamaan hidup dengan bangsa lain tidak dapat
dirasakan lagi. Begitu pula pembangunan negara menjadi
terhambat sehingga berakibat pada kesengsaraan rakyat.
Menyadari adanya kerugian itu, Pemerintahan Orde Baru
memutuskan untuk masuk kembali menjadi anggota PBB.
Pada tanggal 3 Juni 1966 akhirnya disepakati bahwa
Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-
badan

internasional

lainnya.

Indonesia

secara

resmi

akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28
Desember 1966. Indonesia tetap diterima kembali sebagai
anggota PBB yang ke-60.

Indonesia

telah

memulihkan

hubungan

dengan

Singapura

dengan

perantaraan

Habibur

Rachman

(Dubes

Pakistan

untuk Myanmar). Pemerintah
Indonesia menyampikan nota
pengakuan terhadap Republik
Singapura pada tanggal 2 Juni
1966 yang disampikan pada
Perdana

Menteri

Lee

Kuan

Yew.

Akhirnya pemerintah

Singapurapun

menyampikan

nota jawaban kesediaan untuk
mengadakan

hubungan

diplomatik.

Normalisasi

hubungan

Indonesia

dan

Malaysia

dimulai

dengan

diadakan

perundingan

di

Bangkok pada 29 Mei-1 Juni
1966

yang

menghasilkan

perjanjian Bangkok.

PENDIRIAN ASEAN

INTEGRASI WILYAH
TIMOR-TIMUR KE

WILAYAH INDONESIA

• Organization of Petroleum Exporting

Countries (OPEC)

• Consultative Group on Indonesia (CGI).
• Asia Pasific Economic Cooperation

(APEC).

• International Monetery Fund (IMF)
• World Bank
• Organisasi Konferensi Islam.

KEIKUT SERTAAN

INDONESIA DALAM

ORGANISASI

INTERNASIONAL

Perbaikan ekonomi yang menjadi
prioritas

pemerintah

orba

dituangkan dalam pembangunan
lima

tahun

(Pelita).

Pelita

direncanakan

setiap

lima

tahun

dan ditetapkan sebagai Garis Besar
Haluan

Negara

(GBHN)

oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR).

REFORMASI

“…pada kenyataannya, era reformasi yang diharapkan mampu memperbaiki sistem
pemerintahan Orde Baru masih diwarnai dengan kondisi instabilitas politik. Hal ini
ditandai dengan singkatnya masa pemerintahan setiap presiden pasca Orde Baru,
mulai dari Presiden B J Habibie yang hanya memerintah selama satu tahun, dilanjutkan
dengan pemerintahan Gus Dur yang bertahan selama dua puluh bulan, dan Megawati
selama tiga setengah tahun. Keadaan tersebut turut berimplikasi pula pada
ketidakstabilan politik luar negeri Indonesia. “

B.J Habibie
(1998-1999)

“ Usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah

Internasional yang sempat terpuruk sebagai
dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru
dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor-

Timur. “

Merealisasikan

kebebasan

pers

maupun

kebebasan

berpendapat

dalam

perundang-undangan.

Cara

yang

ditempuh oleh Habibie adalah mendorong ratifikasi empat
konvensi internasional dalam masalah hak pekerja dan
pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan.

Berhasil menarik simpati dari Dana Moneter
Internasional/International

Monetary

Funds

(IMF) dan Bank Dunia

untuk

mencairkan

program

bantuan

untuk

mengatasi

krisis

ekonomi

Lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia pada tahun 1998 seiring
dengan hasil jejak pendapat yang lebih tinggi
untuk menentukan nasib sendiri.

Abdurrahman Wahid

(1999-2000)

“ Tujuan politik luar negeri Indonesia
pada era Gus Dur masih terfokus pada
usaha stabilitas ekonomi dan keamanan

melalui diplomasi yang direalisasikan

melalui investasi swasta, diplomasi

bantuan luar negeri, perdagangan bebas,

otonomi regional, dan sistem politik

demokratis. “

meningkatnya kredibilitas Indonesia di mata
internasional

mengalirnya

bantuan

internasional

untuk

membantu perekonomian dalam negeri

keberhasilan pengelolaan masalah ancaman
integrasi bangsa

Mereformasi

TNI

yang

telah

dianggap

mencoreng HAM 🡪 pemberhentian Wiranto

Reposisi

angkatan

militer

untuk

kembali

kepada tugasnya sendiri untuk merealisasikan
demokrasi di Indonesia

Penggalangan dukungan internasional untuk
mengembalikan

kredibilitas

Indonesia

🡪

intensitas kunjungan luar negeri Gus Dur yang
tinggi selama dua puluh bulan ia menjabat,
yang juga dianggap sebagai aksi pemborosan,
walaupun langkah tersebut dilakukan untuk
membuka pintu investasi asing di Indonesia

‘diplomasi persatuan’ yang juga ditujukan
untuk mendapatkan dukungan internasional
terhadap permasalahan disintegrasi bangsa
yang dihadapi Indonesia yang menjadi isu yang
diprioritaskan, hal itu berdasarkan gerakan
separatisme yang muncul di Aceh, Papua, dan
lain-lain yang membuahkan hasil dukungan
dari Australia dan Selandia Baru.

Namun,

kunjungan

luar negeri Gus Dur
tidak

diikuti

dengan

kebijakan

yang

komprehensif

untuk

memajukan
Indonesia. Di sisi lain,
Gus

Dur

kurang

memperlihatkan
sensitivitas domestik,
hal

ini

diperlihatkannya
dengan

mengambil

kebijakan yang dinilai
kontroversial

seperti

idenya

untuk

membuka

hubungan

kerjasama
perdagangan

dengan

Israel yang kemudian
dibatalkan

karena

menuai

kecaman

dalam negeri.

Megawati Soekarnoputri

(2001-2004)

Mereduksi hubungan internasional dengan

Barat dengan memutus hubungan dengan IMF

dan melakukan perdagangan dengan Rusia
dengan adanya pembelian pesawat Sukhoi

Adanya investasi sektor swasta,
perdagangan

bebas,

dan

kekuatan

otonomi

regional

yang lebih diutamakan

Susilo Bambang

Yudhoyono (2004-2014)

Presiden pertama pasca Orde Baru yang dipilih
secara demokratis pada pemilu tahun 2004.

CIRI-CIRI
POLUGR

I

INDONE

SIA

PADA
MASA
PEMERI
NTAHAN

SBY

Indonesia aktif dalam ASEAN dan

keanggotannya dalam G-20 sebagai poros

utama kawasan

Indonesia menjadi tuan rumah berbagai

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

lahirnya isu lingkungan yakni pemanasan

global, isu HAM, ancaman integrasi bangsa,

maupun terorisme masih mewarnai Indonesia`

Indonesia mampu menjadi salah satu anggota

Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB,

NAMUN… Prestasi tersebut tidak diiringi
dengan

kebijakan

yang

menunjukkan

karakterstik Indonesia dengan mendukung
resolusi nuklir Iran dalam DK PBB.

JOKO WIDODO

2014-2019

“ Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika adalah

sebuah konferensi antara negara-

negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru

saja memperoleh kemerdekkaan. KAA

diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar
(dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon),
India, dan Pakistan dan dikoordinasi oleh
Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario.

Pertemuan ini berlangsung antara 18-24 April

1955 di Gedung

Merdeka, Bandung, Indonesia. Tujuannya
mempromosikan kerjasama ekonomi dan

kebudayaan Asia-Afrika dan melawan

kolonialisme atau neokolonialisme Amerika
Serikat, Uni Soviet, atau negara imperalis

lainya. “

Latar Belakang Diselenggarakannya

Konferensi Asia-Afrika

1. Bangsa-bangsa

Asia-Afrika

memiliki

persamaan

nasib dan sejarah yakni sama-sama menjadi sasaran
penjajahan bangsa-bangsa Eropa.

2. Semakin meningkatnya kesadaran bangsa-bangsa

Asia-Afrika yang masih terjajah untuk memperoleh
kemerdekaan.

3. Perubahan politik yang terjadi setelah Perang Dunia

IIberakhir

yakni

situasi

internasional

diliputi

kecemasan

akibat

adanya

perlombaan

senjata

antara Blok Barat dan Blok Timur.

4. Diantara bangsa-bangsa Asia yang telah merdeka

masih belum terdapat kesadaran untuk bersatu,
yang kemudian Rusia dan Amerika Serikat ikut
melibatkan diri dalam masalah tersebut.

•Kerja

sama

ekonomi,

antara

lain

mengusahakan

kemajuan

ekonomi,

memajukan

perdagangan,

saling

memberikan

bantuan

teknik,

dan

mendirikan bank-bank.

•Kerja sama kebudayaan, antara lain
memajukan

kerja

sama

kebudayaan

sebagai

jalan

terpenting

untuk

mendapatkan

pengertian

antara

bangsa-bangsa Asia-Afrika, memajukan
pendidikan

dan

pengajaran

dengan

pertukaran pelajar, pelatih, dan guru.

•Masalah

hak

asasi

manusia,

yakni

menjunjung

tinggi

hak-hak

asasi

manusia seperti yang tercantum dalam
Piagam

PBB

serta

menentang

ras

diskriminasi.

•Masalah

bangsa-bangsa

yang

belum

merdeka,

yakni

menentang

adanya

imperialisme

dan

menuntut

kemerdekaan

bagi

rakyat

Aljazair,

Maroko, dan Tunisia.

Hasil-Hasil Konferensi

•Masalah-masalah lain, yakni mengakui hak-hak bangsa Arab di Palestina dan
menuntut soal Palestina diselesaikan secara damai, menuntuk kembalinya
wilayah Irian Barat (sekarang Papua) kepada Indonesia serta menuntut hak
wilayah Aden bagi Yaman.

•Mengusahakan perdamaian dan kerja sama di dunia dengan cara :

a. Mendesak PBB untuk menerima nagara-negara yang telah memenuhi

persyaratan yakni Kamboja, Sri Lanka, Jepang, Yordania, Laos, Libya, Nepal,
dan Vietnam.

b. Mengusulkan supaya diadakan pelarangan atas pembuatan, percobaan, dan

penggunaan senjata nuklir.

c.Mengusulkan diadakan kerja sama semua negara di seluruh dunia atas dasar
menghormati hak-hak manusia.

d. Pernyataan mengenai usaha memajukan perdamaian dan kerja sama di

dunia.

Selain keputusan KAA di atas, konferensi Asia-Afrika juga mengajak semua
bangsa di dunia untuk hidup bersama dalam perdamaian dan menjalankan kerja
sama dalam suasana persahabatan atas dasar sepuluh prinsip yang dikenal
dengan “Dasasila Bandung” (Bandung Declaration)

LANJUTAN . . . .

DASASILA BANDUNG

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas

yang termuat di dalam piagam PBB.

2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua

bangsa, besar maupun kecil.

4. Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam soalan-soalan

dalam negeri negara lain.

5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri

secara sendirian mahupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam
PBB.

6. A. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif

untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara
besar, B. Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain

7. Tidak

melakukan

tindakan

ataupun

ancaman

agresi

mahupun

penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan
politik suatu negara.

8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai,

seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau penyelesaian masalah
hukum , ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang
bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.

9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.
10. Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional.

Pengaruh Konferensi Asia-Afrika

Peranan Indonesia dalam KAA

Gerakan Non-Blok/Non Align Movement (NAM)

Gerakan Non Blok (non-aligned) merupakan
organisasi

negara-negara

yang

tidak

memihak Blok Barat maupun Blok Timur.
Berdirinya

Gerakan

Non

Blok

dilatar

belakangi oleh hal-hal sebagai berikut :

•Diilhami

Konferensi

Asia-Afrikadi

Bandung (1955)di mana negara-negara
yang pernah dijajah perlu menggalang
solidaritas untuk melenyapkan

segala

bentuk kolonialisme.

•Adanya krisis Kuba pada tahun 1961di
mana Uni Soviet membangun pangkalan
peluru kendali secara besar-besaran di
Kuba, hal ini mangakibatkan Amerika
Serikat

merasa

terancam

sehingga

suasana

menjadi

tegang.

Ketegangan

antara Blok Barat dan Blok Timur ini
mendorong terbentuknya GNB.

PEMRAKARSA

Gerakan Non Blok bertujuan meredakan ketegangan
dunia sebagai akibat pertentangan antara Blok Barat
dan Blok Timur.

TUJUAN

PENGARUH

a. Pernyataan dari kedua negara adikuasa

(Amerika Serikat dan Uni Soviet) untuk
mengurangi senjata-senjata nuklirnya.

b. Gencatan senjata antara Irak dan Iran.
c.Usaha penyelesaian sengketa di Kamboja
secara damai.

d. Penarikan

pasukan

Uni

Soviet

dari

Afganistan.

e. Meningkatkan hubungan kerja sama di

bidang ekonomi antar anggota Gerakan
Non Blok dan dengan negara-negara maju
di luar Gerakan Non Blok.

1. Presiden Soekarno adalah satu dari lima pemimpin dunia yang

mendirikan GNB.

2. Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok dengan

menandatanganiDeklarasi Beograd sebagai hasil Konferensi
Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok I pada tanggal 1-6 September
1961.

3. Indonesia menjadi pemimpin GNB pada tahun 1991. Saat itu

Presiden Soeharto terpilih menjadi ketua GNB. Sebagai
pemimpin GNB, Indonesiasukses menggelar KTT X GNB di
Jakarta.

4. Indonesia juga berperan penting dalam meredakan

ketegangan di kawasan bekas Yogoslavia pada tahun 1991.

5. Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Tingkat

Tinggi Gerakan Non Blok X yang berlangsung pada tanggal 1-6
September 1992 di Jakarta.

6. Ekspor dan impor perdagangan Indonesia dengan negara

anggota GNB.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Perserikatan

Bangsa-Bangsa

adalah

sebuah

organisasi

internasional

yang

anggotanya hampir seluruh negara di
dunia.

Lembaga

ini

dibentuk

untuk

memfasilitasi dalam hokum internasional,
keamanan internasional, pengembangan
ekonomi, perlindungan social, hak asasi,
dan pencapaian perdamaian dunia.
PBB didirikan oleh San Francisco pada 24
Oktober

1945

setelah

Konferensi

Dumbarton

Oaks

di

Washington,

DC.

Namun

sidang

umum

yang

pertama

dihadiri oleh

wakil dari negara

baru

berlangsung pada 10 Januari 1946 di
Church House,London. Dari 1919 hingga
1946, terdapat sebuah organisasi yang
mirip bernama Liga Bangsa-Bangsa yang
bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.

A. Asas PBB
1. Persamaan

derajat

dan

kedaulatan

semua

negara

anggota.

2. Persamaan hak dan kewajiban

semua negara anggota.

3. Penyelesaian sengketa secara

damai.

4. Setiap

anggota

akan

memberikan bantuan kepada
PBB sesuai ketentuan Piagam
PBB.

5. PBB tidak boleh mencampuri

urusan dalam negeri negara
anggota.

ASAS & TUJUAN

B. Tujuan PBB
1. Memelihara

perdamaian

dan

keamanan

dunia.

2. Mengembangkan hubungan persahabatan

antar

bangsa

berdasarkan

asas-asas

persamaan derajat, hak menentukan nasib
sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam
negeri negara lain.

3. Mengembangkan

kerjasama

internasional

dalam

memecahkan

masalah-masalah

ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
Menyelesaikan

perselisihan

dengan

cara

damai

dan

mencegah

timbulnya

peperangan.

4. Memajukan

dan

menghargai

hak

asasi

manusia serta kebebasan atau kemerdekaan
fundamental

tanpa

membedakan

warna

kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.

5. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa

dalam mencapai kerjasama yang harmonis
untuk mencapai tujuan PBB.

Republik

Indonesia

tidak

hanya

menerima bantuan dari PBB akan
tetapi juga berperan aktif baik secara
langsung

maupun

tidak

langsung

terhadap PBB, yakni sebagai berikut :

•Secara tidak
langsung, Indonesia ikut
menciptakan perdamaian dunia
melalui kerja sama dalam
konferensi Asia Afrika, ASEAN,
maupun Gerakan Non Blok.

•Secara langsung
yakni Indonesia mengirimkan
Pasukan Garuda atau Kontingen
Garuda (KONGA) sebagai
sumbangan terhadap PBB untuk
menciptakan perdamaian dunia.

🡪 pasukan tentara nasional indonesia yang di
tugaskan

sebagai

pasukan

perdamaian

di

negara lain.

Pertama kali di
lakukan pengiriman
pasukan misi garuda
yaitu pada tahun
1957. Pengirimina ini
di latar belakangi
oleh; karena adanya
konflik di Timur
Tengah terkait
masalah
nasionalisasi terusan
Suez

yang di lakukan

oleh Presiden
Mesir Ghamal

Abdul Nasser pada
26 juli 1956, yang

mengakibatkan

pertikaian menjadi

meluas dan

melibatkan negara

di luar kawasan

tersebut.

KONGA I

•Indonesia mengirimkan kontingen ke
United

Nations

For

The

Congo

(UNOC) sebanyak 1 batalyon.

•Konflik

ini

muncul

berhubungan

dengan kemerdekaan Kongo (Zaire)
pada juni 1960 dari Belgia yang justru
memicu pecahnya perang saudara.
Maka

dari

itu,

PBB

membentuk

pasukan perdamaian untuk Kongo,
UNOC.

•Pasukan ini terdiri dari; Batalyon
330/siliwangi,

Detasemen

polisi

militer, dan Peleton KKO angkatan
laut.

Konga IV dikirim ke Vietnam pada 1973. Konga IV
berada di bawah misi ICCS dan dipimpin oleh Brigjen
TNI Wiyogo Atmodarminto.Pada tanggal 23 Januari
1973 pasukan Garuda IV diberangkatkan ke Vietnam
yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Wiyogo
Atmodarminto, yang merangkap Deputi Militer Misriga
dengan kekuatan 294 orang yang terdiri dari anggota
ABRI dan PNS Departemen Luar Negeri. Kontingen
Garuda IV ini merupakan Kontingen ICCS (International
Commission of Cantre and Supervision) pertama yang
tiba di Vietnam. Tugas kontingen Garuda IV adalah
mencegah pelanggaran-pelanggaran, menjaga status
quo, mengawasi evakuasi pasukan dan alat-alat perang
serta mengawali pertukaran tawanan perang.

Hingga tahun
2014,
Indonesia
telah
mengirimkan
Kontingen
Garudanya
sampai denga
KONGA yang
ke Dua puluh
tiga (XXIII).

Sejak tahun 1975,

hingga kini

indonesia dicatat

peran dalam
memelihara

perdamaian dunia

semakin berpera

aktif, di tandai

dengan di
dirikannya

Indonesian Peace

Security Centre

(IPSC).

1. 1985 🡪

Indonesia memberikan bantuan pangan ke Ethiopia pada

waktu dilanda bahaya kelaparan.

2. Indonesia

pernah

dipilih

sebagai

anggota

tidak

tetap

Dewan

Keamanan PBB pada tahun 1973-1974.

3. Berdasarkan Frago (Fragmentery Order) Nomor 10/10/08 tanggal 30

Oktober 2008, penambahan Kontingen Indonesia dalam rangka misi
perdamaian dunia di Lebanon Selatan.

4. Indonesia

telah

berpartisipasi

dalam

4operasi

pemeliharaan

perdamaian PBB (UNPKO) sejak UNEF (Un Emergency Forces) di Sinai
tahun 1957.

5. Penyumbang pasukan / Polisi / Troops / Police (Contributing Country)

dengan jumlah personil sebanyak 1.618. Saat ini Indonesia terlibat
aktif 6 UNPKO yang tersebar di 5 Negara.

6. Pengiriman PKD dibawah bendera PBB menunjukkan komitmen kuat

bangsa Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai.

“ Association of South East Asia

Nations atau Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara (PERBARA),
merupakan organisasi kerja sama

regional negara-negara Asia

Tenggara di bidang ekonomi, sosial,

dan kebudayaan. Meskipun

organisasi ini bertekad

mewujudkan stabilitas dan

keamanan kawasan Asia Tenggara
dari pengaruh asing, tetapi bukan
merupakan organisasi politik. Hal
ini dapat dilihat dari latar belakang

berdirinya ASEAN. “

1. Adam Malik (Indonesia)

2. Tun Abdul Razak (Malaysia)

3. S Rajaratman (Singapura)

4. Narciso Ramos (Filipina)

5. Thanat Khoman (Thailand)

PEMRAKARS

A

FAKTOR PENDORONG
BERDIRINYA ASEAN

•Faktor Eksternal, yakni akibat krisis Indocina yang
ditimbulkan oleh gerakan komunis yang berusaha
menguasai

seluruh

Vietnam,

Laos,

dan

Kamboja

(Kampuchea) sebagai negara komunis, maka negara-
negara tetangga di kawasan ini merasa khawatir dan
bersepakat

menghadapi

ancaman

ini

dengan

membentuk ASEAN.

•Faktor Internal, yakni setelah berakhirnya Perang Dunia
IIlahirlah

negara-negara

baru

diAsia

Tenggara.

Munculnya negara-negara baru ini pada umumnya
banyak memiliki persamaan masalah, oleh karena itu
perlu sikap dan tindakan bersama untuk mewujudkan
stabilitas dan keamanan kawasan ini melalui ASEAN.

TUJUAN ASEAN

Tercantum dalam Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 adalah sebagai
berikut :
1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta

pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.

2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
3. Meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling membantu satu

sama lain dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu
pengetahuan, dan administrasi.

4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan

penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, professional, teknik, dan
administrasi.

5. Bekerja sama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan

pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditi
internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan
komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat.

6. Meningkatkan studi-studi tentang Asia Tenggara.
7. Memelihara kerja sama yang erat dan berguna bagi organisasi-

organisasi internasional dan regional yang ada dan bertujuan serupa.

PERAN INDONESIA DALAM

ASEAN

•Indonesia merupakan salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN pada tanggal 8
Agustus 1967.

•Indonesia berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
dalam masalah Indocina. Indonesia berpendapat bahwa penyelesaian Indocina secara
keseluruhan dan Vietnamkhususnya sangat penting dalam menciptakan stabilitas di kawasan
Asia Tenggara. Pada tanggal 15-17 Mei 1970 di Jakarta diselenggarakan konferensi untuk
membahas penyelesaian pertikaian Kamboja. Dengan demikian Indonesia telah berusaha
menyumbangkan jasa-jasa baiknya untuk mengurangi ketegangan-ketegangan dan konflik-
konflik bersenjata di Asia Tenggara.

•Indonesia sebagai penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertama ASEAN yang
berlangsung di Denpasar, Bali pada tangga 23-24 Februari 1976.

•Pada tanggal 7 Juni 1976 Indonesia ditunjuk sebagai tempat kedudukan Sekretariat Tetap
ASEAN dan sekaligus ditunjuk sebagai Sekretaris Jendral Pertama adalah Letjen. H.R.
Dharsono yang kemudia digantikan oleh Umarjadi Njotowijono.

•Indonesia menjadi tempat pembuatan pupuk se-ASEAN, tepatnya di Aceh yang nantinya
akan digunakan negara-negara ASEAN, otomatis Indonesia mendapatkan keuntungan dan
juga bisa mengurangi pengangguran di Indonesia.

•Pada bulan Agustus 2007 diresmikan Asean Forum
2007 di Jakarta. Forum ini diselenggarakan untuk
mendukung

terwujudnya

Komunitas

Asean

2015

diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi
ASEAN ke-40.

•Pada KTT Asean ke-19 tanggal 17-19

November

2011 Indonesia kembali menjadi tuan rumah.

•Kesepakatan

Kawasan

Bebas

Senjara

Nuklir

Asia

Tenggara atau Southeast Asia Nuclear Weapon Free
Zone (SEANWFZ)