PPT DAN QUIZ SEJIND MASA ORDE BARU KELAS XII

MASA ORDE BARU (1966-1998)

PEMERINTAHAN MASA ORDE BARU

LES PRIVAT SEJARAH (SBMPTN)

I Gede Juli Suwirtana Putra, S.Pd.

[e-mail]

ORDE BARU

• Orde Baru adalah suatu sistem pemerintahan yang hendak menerapkan tatanan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

• Mengapa Orde Baru dapat bertahan selama 32 tahun? Karena Orde Baru mampu menciptakan dan memelihara stabilitas sosial politik dengan mewujudkan pembangunan nasional yang dirancang secara bertahap dan berkesinambungan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Masa Transisi 1966-1967

• Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G 30 S/PKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia.

• Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G 30 S/ PKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh kesatuan aksi pemudapemuda, mahasiswa dan pelajar (KAPPI, KAMI, KAPI), kemudian muncul pula KABI (buruh), KASI (sarjana), KAWI (wanita), KAGI (guru) dan lain-lain

Surat Perintah Sebelas Maret

• Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno mengadakan sidang kabinet.

• Supersemar berisi pemberian mandat kepada Letjen. Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru.

• Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Supersemar, di antaranya: 1. Situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting; 2. Untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G 30 S/ PKI; 3. Menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah.

Dualisme Kepemimpinan Nasional

• Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan.

•  Soeharto setelah mendapat Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar, diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera.

Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi

• Dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi Polkam, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menggunakan suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan keamanan (security approach), termasuk di dalamnya de-Soekarnoisasi dan depolitisasi kekuatan-kekuatan organisasi sosial politik (orsospol) yang dinilai akan merongrong kewibawaan pemerintah

• Mengenai kebijakan politik luar negeri yang dipandang menyimpang, pemerintah Orde Baru berupaya mengembalikan Indonesia dari politik NefosOldefos dan “Poros Jakarta-Pnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang” ke politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif

• Indonesia memulihkan kembali hubungan baik dengan Malaysia termasuk Singapura yang sempat terganggu akibat kebijakan konfrontasi Indonesia 1963-1966

• Sejak 28 September 1966, Indonesia kembali aktif di forum Perserikatan BangsaBangsa (PBB)

Program Kabinet Pembangunan I dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi :

• Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Pemilihan Umum (Pemilu);

•  Menyusun dan merencanakan Repelita;

• Melaksanakan Pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971;

• Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G 30/S/PKI dan setiap bentuk r o n g r o n g a n penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945; dan

• Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme.

• Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan–alasan tertentu, seperti kasus pada masa “Demokrasi Parlementer”. Pada masa itu, banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya menambah permasalahan. Penyebabnya bukan hanya karena persaingan antarparpol, melainkan juga persaingan di dalam tubuh parpol antara para pemimpinnya tidak jarang memicu timbulnya krisis

Stabilisasi Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan

• Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No.IX/MPRS/1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum (Pemilu), pemerintah Orde Baru melakukan ‘pelemahan’ atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah

• Semua pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru dimenangkan oleh Golkar. Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Multiple Choice

Pemberlakuan Supersemar 1966 mengakibatkan peristiwa ....

(1) Penyerahan pemerintahan Republik Indonesia dari Soekarno kepada pejabat sementara Soeharto

(2) Pengangkatan Soeharto menjadi koordinator keamanan

(3) Pemberhentian Soekarno sebagai presiden oleh MPRS dan penunjukkan Soeharto sebagai pejabat sementara presiden

(4) Pemberian wewenang kepada Soeharto untuk mengawasi keadaan bahaya

• Jika, 1, 2, dan 3 benar

• Jika 1 dan 3 benar

• Jika 2 dan 4 benar

• Jika hanya 4 yang benar

• Jika semua benar

Multiple Choice

Peran nyata Indonesia pada masa Orde Baru dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara yang sesuai dengan tujuan didirikannya ASEAN adalah ....

• Ikut bergabung dalam ASA (Association of Southeast Asia)

• Tidak bergabung dalam SEATO (South east Asia Treaty Organization)

• Menyelenggarakan Jakarta informal Meeting (JIM) untuk mengatasi konflik antara Kamboja dan Vietnam

• Menjadi mediator dalam konflik antara Malaysia dan Thailand

• Menjadi fasilitator dalam konflik Pattani

Multiple Choice

Indikator pengekangan kebebasan berpolitik pada masa Orde Baru dapat diketahui melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan di bawah ini

• Melarang PNS ikut pemilu

• Melarang PNS mendirikan partai politik

• Hanya mengizinkan tiga kontestan pemilu

• Memperbolehkan militer terlibat dalam dunia politik

• Mengerahkan PNS dan ABRI memilih partai politik tertentu

Multiple Choice

Akibat kebijakan pemerintah Orde Baru memberi kelonggaran bagi masuknya pengaruh kebudayaan asing adalah ....

(1) Penurunan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan nasional

(2) Berkembangnya kebudayaan kontemporer yang menggeser kebudayaan tradisional

(3) Para budayawan sulit untuk mengembangkan kebudayaan tradisional

(4) Masyarakat tidak menjadi produsen kebudayaan, tetapi cenderung menjadi konsumen kebudayaan asing .

• Jika 1,2 dan 3 benar

• Jika 1 dan 3 benar

• Jika 2 dan 4 benar

• Jika hanya 4 yang benar

• Jika semua benar

Multiple Choice

Mengapa peranan militer dalam pemerintahan Orde Baru sangat dominan?

(1) TNI ditetapkan sebagai stabilisator pembangunan

(2) TNI berperan sebagai dinamisator pembangun

(3) ABRI menjadi kekuatan politik utama rezim Soeharto

(4) ABRI ikut terlibat dalam bidang keamanan nasional

• Jika 1, 2, dan 3 benar

• Jika 1 dan 3 benar

• Jika 2 dan 4 benar

• Jika hanya 4 yang benar

• Jika semua benar