Pengelolaan UP BP/BPP

Poll

Apa peran Bapak/Ibu saat ini di satker masing-masing?

• Bendahara Pengeluaran/ BPP

• PPSPM

• Bertugas di bagian keuangan, namun belum menjabat BP/BPP/PPSPM

• Tidak bertugas di bagian keuangan

Word Cloud

Apa yang Bapak/Ibu pikirkan ketika mendengar kata UANG PERSEDIAAN?

Labeling

Pembayaran untuk jenis belanja apa saja yang dapat menggunakan mekanisme UP?

Drag labels to their correct position on the image

Belanja pegawai (51)

Belanja lain-lain (58)

Belanja barang (52)

Belanja modal (53)

Belanja bantuan sosial (57)

Drag and Drop

Berikut merupakan jenis belanja yang dapat menggunakan mekanisme UP:​

Placeholder

Placeholder

​

Placeholder

Drag these tiles and drop them in the correct blank above

belanja barang (52)

belanja modal (53)

belanja lain-lain (58)

belanja pegawai (51)

belanja hibah (56)

belanja bantuan sosial (57)

Fill in the Blanks

Uang Persediaan menurut PMK 62 Tahun 2023 adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan

sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung

Drag and Drop

Berikut yang termasuk pembayaran yang dikecualikan dari batasan besaran pembayaran belanja sebesar Rp200juta per penerima, meliputi:

Placeholder

​ ​ ​

Placeholder

​ ​

Placeholder

Drag these tiles and drop them in the correct blank above

pembayaran honorarium narasumber

pembayaran sembako untuk penanggulangan bencana

pembayaran perjadin Kepala Kantor dan jajaran

pembayaran ATK sekolah dengan dana BOS

Multiple Choice

Jumlah maksimal UP yang dapat diajukan oleh satker tersebut adalah...

• Rp1.000.000.000

• Rp875.400.000

• Rp500.000.000

• Rp475.400.000

Multiple Choice

Dengan rencana kebutuhan pembayaran UP sebesar Rp3M selama tahun 2023, berapa besaran UP ideal yang diajukan satker tersebut?

• Rp800juta

• Rp500juta

• Rp300juta

• Rp250juta

Multiple Choice

Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan atas dispensasi perubahan proporsi UP Tunai dan KKP adalah

• Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

• Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

• Direktur Jenderal Anggaran

• Direktur Jenderal Perbendaharaan

Multiple Choice

SPM-GUP yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Angaran kepada KPPN, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-GUP), jika...

• penggunaan dananya sudah mencapai 50% dari UP Tunai yang dikelola

• dilampiri SSBP pengembalian sisa UP

• dilampiri kuitansi yang telah ditandatangani KPA

• dilampiri Surat Pernyataan GUP dari KPA

Multiple Choice

Pada akhir tahun anggara Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan pembayaran belanja UP bulan Desember dengan mengajukan SPP….

• GUP Tunai

• PTUP

• GUP Nihil

• 
  GUP Pengesahan

Reorder

Berikut adalah langkah-langkah dalam Mekanisme Pengujian
dan Pembayaran Kartu Kredit Pemerintah

• Transaksi dengan Kartu Kredit oleh Pemegang Kartu Kredit

• Pengujian oleh PPK dan penerbitan SPBy serta verifikasi oleh Bendahara Pengeluaran

• Penerbitan SPP-GUP KKP oleh PPK dan SPM-GUP KKP oleh PPSPM

• Penerbitan SP2D oleh KPPN

• Pendebitan Rekening oleh Bendahara untuk membayar tagihan KKP

1

2

3

4

5

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Multiple Choice

Pertanggungjawaban dana TUP dibatasi dalam waktu....

• satu bulan sejak tanggal SPP

• satu bulan sejak tanggal SP2D

• satu bulan sejak tanggal SPM

• 
  tidak dibatasi waktu

Multiple Choice

Pengajuan Tambahan Uang Persediaan harus mendapatkan persetujuan dari….

• 
  Kuasa Pengguna Anggaran

• Kanwil DJPb

• Kepala KPPN

• Pengguna Anggaran

Multiple Choice

Surat permintaan pembayaran untuk pertanggungjawab TUP disebut….

• 
  SPP GUP Isi

• SPP Pengesahan

• 
  SPP GUP Nihil

• 
  SPP PTUP

Multiple Choice

Pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP dilakukan berdasarkan...

• Maksimum Penggunaan PNBP

• Minimum Penggunaan PNBP

• Maksimum Pencairan PNBP

• 
  Minimum Pencairan PNBP

Multiple Choice

Ketentuan MP PNBPuntuk tahap I adalah paling besar senilai...

• 
  40% dari pagu DIPA sumber dana PNBP

• 80% dari pagu DIPA sumber dana PNBP

• 60% dari pagu DIPA sumber dana PNBP

• 100% dari pagu DIPA sumber dana PNBP

Multiple Choice

Sesuai PMK Nomor 195/PMK.05/2019, berikut yang bukan merupakan mekanisme penarikan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri adalah...

• transfer ke Rekening Kas Umum Negara (R-KUN)

• Letter of Credit (L/C)

• 
  Pembiayaan Kemudian (post-financing)

• Rekening Khusus (reksus)