NPWP

NPWP

(NOMOR POKOK WAJIB PAJAK)

2

Identitas WP
Nomor Registrasi/

Nomor Urut

Untuk menghindari

pemalsuan / kesalahan

Kode KPP

WP

Pusat/Cabang

Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

182/PMK.03/2015

WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI

BADAN

PEMBAYAR

PAJAK

PEMUNGUT

PAJAK

PEMOTONG

PAJAK

MELIPUTI

YANG MEMPUNYAI

HAK

DAN

KEWAJIBAN PERPAJAKAN

SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG

-

UNDANGAN

PERPAJAKAN

Subjek Pajak Orang Pribadi

1

3

2

WP OP yang
melakukan usaha

WP OP yang melakukan
pekerjaan bebas

WP OP yang tidak

melakukan usaha atau

pekerjaan bebas

e.g.: Karyawan, PNS, TNI/Polri

pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang
mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk
memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu
hubungan kerja

e.g. Pengacara, Akuntan, Konsultan, Penilai,
Arsitek, Notaris, Dokter, Aktuaris;

Sekumpulan

ORANG

dan

/

atau

MODAL yang

merupakan

kesatuan

baik

yang

melakukan

usaha

maupun

yang

tidak

melakukan

usaha

yang

meliputi

:

PERSEROAN TERBATAS

PERSEROAN KOMANDITER

PERSEROAN LAINNYA

BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun

Firma,

Kongsi

,

Koperasi

, Dana

Pensiun

, Persekutuan,

Perkumpulan

,

Yayasan

,

Ormas

,

Orsospol

,

atau

Organisasi

Lainnya

,

Lembaga

, BUT,

Dan

bentuk

badan

lainnya

termasuk

Kontrak

Investasi

Kolektif

Subjek Pajak Badan

Pasal 2

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

KANTOR

PELAYANAN PAJAK

Syarat Subjektif
Syarat Objektif

Wilayah tempat

kedudukan

Wilayah tempat

tinggal

BADAN

ORANG PRIBADI

Kewajiban Mendaftarkan Diri

6

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai:

DALAM MELAKSANAKAN

HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA

TANDA

PENGENAL

DIRI

IDENTITAS

WAJIB
PAJAK

bila telah memiliki NPWP
sebelum kawin maka tidak perlu
mendaftarkan diri lagi

Penghasilan isteri

digabung dgn suami

NPWP isteri = NPWP suami

(Hak & kewajiban

perpajakan digabung)

hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau
dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian
pemisahan penghasilan & harta

Isteri &suami masing-masing memiliki NPWP,

(Hak & kewajiban perpajakan terpisah)

ingin melaksanakan hak &

memenuhi kewajiban perpajakan

terpisah dari hak & kewajiban

perpajakan suami

bila telah memiliki NPWP
sebelum kawin maka harus
mengajukan penghapusan

YA

TIDAK

Pasal 2

Wanita Kawin

Wanita Kawin yg Memiliki Penghasilan

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

8

kewajiban perpajakan

digabung dgn orang tuanya

NPWP ikut dgn orang

tuanya

anak yg belum dewasa

Pasal 2

Anak yang Belum Dewasa

belum berumur 18 tahun

&

belum pernah menikah

Sesuai UU PPh 1984 dan perubahannya

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

9

NPWP dari orang pribadi yg

meninggalkan warisan

o salah seorang ahli waris;
o pelaksana wasiat; atau
o pihak yang mengurus harta

peninggalan.

Pasal 3

Warisan Yang Belum terbagi

Warisan yg belum terbagi sebagai
satu kesatuan menggantikan yg

berhak

menggunakan

diwakili oleh

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

10

11

Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai
dijalankan

WP Badan / OP

Pengusaha

Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila
sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku
memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP

WP OP

(karyawan)

Wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai PKP

Yang memenuhi ketentuan
sebagai Pengusaha yang
dikenakan PPN sesuai UU PPN

Tujuan
➢ Untuk mengetahui identitas PKP
➢ melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN

12

WP OP/ Badan

PENGUSAHA KENA PAJAK

PENGUSAHA

YANG MELAKUKAN PENYERAHAN

YANG DIKENAI PAJAK BERDASARKAN

UNDANG

-

UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1984

DAN PERUBAHANNYA

BARANG

KENA
PAJAK

JASA
KENA
PAJAK

KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA

Pasal 2 ayat (2)

SETIAP WAJIB PAJAK SEBAGAI

PENGUSAHA

YANG DIKENAI PAJAK BERDASARKAN UU PPN 1984 DAN PERUBAHANNYA

WAJIB

WAJIB MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG WILAYAH KERJANYA

MELIPUTI:

DIKUKUHKAN MENJADI

PENGUSAHA KENA PAJAK

TEMPAT

KEGIATAN USAHA

DILAKUKAN

TEMPAT

KEDUDUKAN
TEMPAT TINGGAL

PENERBITAN NPWP & PKP

SECARA JABATAN

Pasal 2 ayat (4)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

MENERBITKAN NPWP

DAN

MENGUKUHKAN PKP

APABILA

WAJIB PAJAK

atau

PENGUSAHA KENA PAJAK

TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA

SECARA

JABATAN

KEWAJIBAN PERPAJAKAN

SELAMA 5 TAHUN KE BELAKANG

Pasal 2 ayat (4a)

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

BAGI WAJIB PAJAK

ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DITERBITKAN

NPWP

DAN/ATAU

NPPKP

SUBJEKTIF

OBJEKTIF

PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN

SEBELUM DITERBITKANNYA NPWP

DAN/ATAU DIKUKUHKANNYA SEBAGAI PKP

SECARA

JABATAN

DIMULAI SEJAK SAAT WAJIB PAJAK MEMENUHI

PERSYARATAN

PENGHAPUSAN NPWP

Pasal 2 ayat (6)

DIAJUKAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN

NPWP oleh WAJIB PAJAK

dan/atau AHLI WARISNYA apabila WAJIB PAJAK

SUDAH TIDAK

MEMENUHI PERSYARATAN SUBJEKTIF DAN/ATAU OBJEKTIF

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

-

undangan perpajakan

WAJIB PAJAK BADAN

DILIKUIDASI

karena

PENGHENTIAN

atau

PENGGABUNGAN USAHA

WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

MENGHENTIKAN USAHANYA DI INDONESIA

DIANGGAP PERLU

oleh DIRJEN PAJAK untuk MENGHAPUSKAN

NPWP dari WAJIB PAJAK yang

SUDAH TIDAK MEMENUHI

PERSYARATAN SUBJEKTIF DAN/ATAU OBJEKTF

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

-

undangan perpajakan

WP

TERTENTU

Dirjen Pajak

Jabatan

Permohonan WP

Pemeriksaan

Pemeriksaan

Penghapusan NPWP dan/atau
Pencabutan Pengukuhan PKP

LANJUT

Pasal 4

Catatan: Penelitian
dapat juga untuk
penerbitan NPWP

secara jabatan

PENGHAPUSAN NPWP DAN/ATAU PENCABUTAN PKP

18

KEPUTUSAN atas PERMOHONAN

PENGHAPUSAN NPWP

Pasal 2 ayat (7)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK SETELAH MELAKUKAN

6 BULAN

12 BULAN

PEMERIKSAAN

HARUS MEMBERIKAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN

PENGHAPUSAN NPWP DALAM JANGKA WAKTU

WP BADAN

SEJAK PERMOHONAN DITERIMA SECARA

LENGKAP

WP OP

PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP

Pasal 2 ayat (8)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DAPAT

MELAKUKAN

PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

PERMOHONAN

WP
JABATAN

6 BULAN

PEMERIKSAAN

KEPUTUSAN

a. OP telah meninggal dunia & tidak meninggalkan warisan;
b.Bendahara Pemerintah yg tidak lagi memenuhi syarat sebagai WP;
c. OP yg telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
d.WP memiliki lebih dari 1 NPWP untuk menentukan NPWP yg dapat digunakan

sebagai sarana administratif dlm pelaksanaan hak & pemenuhan kewajiban
perpajakan;

e.WP badan kantor perwakilan perusahaan asing yg tidak mempunyai kewajiban

PPh Badan yg telah menghentikan kegiatan usahanya;

f. Warisan yg belum terbagi dlm kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai

dibagi;

g. Wanita yg sebelumnya telah memiliki NPWP & menikah tanpa membuat

perjanjian pemisahan harta & penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak
& memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya;

h.WP BUT yg telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;
i. PKP yg telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain;
j. PKP yg pindah alamat ke wilayah kerja kantor DJP lainnya; atau
k. PKP yg sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai PKP.
l. WP lain yg diatur dalam PMK.

BACK

Pasal 4

21