BAB 2 BAG 1

Poll

Bagaimana kabarmu hari ini?

BAB 2

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan peranan dalam penyelenggaraan negara

K. C. Wheare : Konstitusi adalah keseluruhan

sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

Konstitusi

tertulis
(UUD)
Konstitusi tidak

tertulis

(konvensi)

• Perumusan Piagam Jakarta oleh Panitia Sembilan

• tgl 22 Juni 1945

• Perumusan konstitusi oleh BPUPK dalam sidang kedua

• tgl 10-16 Juli 1945

• Penetapan konstitusi oleh PPKI

• tgl 18 Agustus 1945

• alat pembatasan kekuasaan

• instrumen dasar perlindungan HAM

• sebagai dasar penyelenggaraan negara

Konstitusi UUD NRI tahun 1945 menjadi pedoman dalam

penyusunan norma hukum atau peraturan perundang-undangan dibawahnya

Multiple Choice

Konstitusi merupakan ....

• hukum

• hukum dasar yang kedudukannya paling tinggi

• hukum positif

• hukuman

Multiple Choice

Bentuk konstitusi yaitu ....

• tertulis dan tidak tertulis

• kaku dan fleksibel

• terbuka dan tertutup

• besar dan kecil

Multiple Choice

Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia Sembilan pada tanggal ....

• 29 Mei 1945

• 22 Juni 1945

• 17 Agustus 1945

• 18 Agustus 1945

Multiple Choice

Piagam Jakarta ditetapkan oleh PPKI pada tanggal ....

• 29 Mei 1945

• 22 Juni 1945

• 17 Agustus 1945

• 18 Agustus 1945

Menurut Bagir Manan peraturan perundang-undangan

adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan atau tingkah laku yang bersifat secara umum.

Peraturan perundang-undangan menurut Soehino yaitu sebuah proses atau tata cara pembentukan peraturan perundangan negara dari jenis dan tingkatan paling rendah ke tingkatan paling tinggi, yang didapatkan secara atribusi dan delegasi dari kekuasaan perundang-undangan hingga seluruh produk peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan menurut A. Hamid S.
Attamimi yaitu semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum, serta mengikat rakyat.

Peraturan perundang-undangan adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang serta memiliki sifat mengikat yang harus ditaati oleh semua warga negara

Drag and Drop

Fungsi Konstitusi diantaranya sebagai alat ​

Placeholder

kekuasaan, instrumen dasar perlindungan ​

Placeholder

, sebagai dasar penyelenggaraan ​

Placeholder

Drag these tiles and drop them in the correct blank above

pembatasan

HAM

negara

manusia

UU No. 12 Tahun 2011

UU No. 13 Tahun 2022

Tersusun secara hierarkis

Labelling

Susunlah peraturan perundang-undangan berikut dalam tingkatan piramida

Drag labels to their correct position on the image

PERMENDIKBURISTEK

PERDA PROVINSI

PERPRES

TAP MPR

PERDA KABUPATEN/KOTA

PP

UU/PERPPU

UUD NRI Tahun 1945

1. Asas lex superior derogat legi inferiori;

2.Asas lex specialis derogat legi generali;

3.Asas lex posterior derogat legi priori.

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas lex specialis derogat legi generali hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.

Asas ini berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki.

Susunan peraturan perundang-undangan yang hierarkis harus berdasar pada asas-asas tersebut agar dapat terciptanya kepastian hukum. Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika peraturan yang ada tersusun hierarkis dan tidak saling bertentangan