Sejarah Perumusan Dasar Negara PPt

Marcel Alkolip
Prabu
Ridho Wahyu
Sakti Akbar
Wisnu Agung
Yozvie Syarif

Pada masa penjajahan Jepang, di tahun 1945, Jepang
memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk
mewujudkan janji tersebut, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-
usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam
bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini
bertugas untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan
dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar
negara.

Pada sidang pertama BPUPKI, para anggota membahas dasar
negara yang akan menjadi landasan bagi Indonesia merdeka.
Dalam sidang ini, terdapat tiga pidato utama yang berisi usulan
mengenai dasar negara:

menyampaikan lima asas yang ia usulkan untuk dasar
negara, yaitu: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan,
Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan
Rakyat.

mengusulkan dasar negara dengan konsep negara
integralistik yang menyatukan semua elemen
masyarakat.

Soekarno menyampaikan pidatonya yang kemudian
dikenal sebagai "Lahirnya Pancasila". Soekarno
mengusulkan lima dasar negara yaitu: Kebangsaan
Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan,
Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nama "Pancasila" juga diperkenalkan oleh Soekarno
dalam pidatonya ini.

Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia Kecil yang dikenal
sebagai Panitia Sembilan. Panitia ini terdiri dari

IR.SOEKARNO

Drs. Mohammad Hatta

Mr. Muhammad Yamin

Mr. Ahmad Subardjo

Mr. Abdul Kahar Muzakir

Abikusno Tjokrosuyoso

H. Agus Salim

Abdul Wahid Hasyim

Mr. A.A. Maramis

Panitia Sembilan berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada
tanggal 22 Juni 1945, yang menjadi cikal bakal Pancasila. Dalam
Piagam Jakarta, terdapat rumusan dasar negara dengan sila
pertama berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Pada sidang kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dibahas dan
ditetapkan sebagai dasar negara. Namun, beberapa perubahan
dilakukan, terutama pada sila pertama. Agar lebih inklusif bagi
seluruh rakyat Indonesia, frasa "dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi
"Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan
UUD 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang tertulis dalam
Pembukaan UUD 1945. Inilah versi final dari Pancasila yang terdiri dari:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Proses ini menegaskan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara
Indonesia, yang menjadi landasan filosofis bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara