X - BAB 2. D. Hub Pancasila dengan Peraturan Perundang-Undangan

https://drive.google.com/file/d/14r6Mkk2wMMFYHMeLi7gcpk_gV5cJ8pGn/view?usp=sharing

Multiple Choice

hukum tertulis tertinggi yang tercantum pada hierarki perundang-undangan yaitu...

• UUD NRI TAHUN 1945

• TAP MPR

• PANCASILA

• UNDANG-UNDANG

• PERDA

Multiple Choice

Bagaimana fungsi Pancasila sebagai “sumber dari segala sumber hukum” di Indonesia?

• Pancasila hanya berfungsi sebagai ideologi yang mengatur kehidupan bermasyarakat.

• Pancasila menjadi dasar hukum tertulis yang harus dirujuk oleh setiap produk perundang-undangan di Indonesia.

• Pancasila hanya mempengaruhi aspek sosial budaya masyarakat tanpa hubungan dengan peraturan perundang-undangan.

• Pancasila menjadi pedoman nilai yang harus diikuti tanpa kewajiban hukum dalam peraturan perundang-undangan.

• Pancasila berfungsi sebagai dasar yang boleh diabaikan dalam penyusunan hukum di daerah-daerah tertentu.

Multiple Choice

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbarui, bagaimana peraturan perundang-undangan harus disusun agar selaras dengan Pancasila?

• Peraturan perundang-undangan hanya boleh mengikuti sila pertama Pancasila

• Peraturan perundang-undangan hanya dibuat jika berfungsi untuk melayani pemerintah.

• Peraturan harus mendukung keadilan sosial dan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan Pancasila.

• Peraturan hanya perlu selaras dengan hukum internasional tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila.

• Peraturan harus melibatkan lembaga adat sebagai bagian dari asas Pancasila.

Multiple Choice

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam isi peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah bahwa peraturan tersebut harus dapat memberikan kepastian hukum. Apa yang dimaksud dengan kepastian hukum dalam konteks ini?

• Peraturan harus selaras dengan norma sosial dan adat istiadat

• Peraturan harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami

• Peraturan harus mendapat persetujuan dari lembaga keagamaan tertentu

• Peraturan harus dapat dijalankan secara efektif dan memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat

• Peraturan hanya mengatur hal-hal yang terkait dengan kepentingan pemerintah pusat

Multiple Choice

Apa konsekuensi hukum jika sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?

• Peraturan tersebut dapat dicabut atau dinyatakan tidak sah oleh DPR

• Peraturan tersebut tetap berlaku tetapi hanya di wilayah tertentu saja

• Peraturan tersebut hanya akan direvisi jika disetujui oleh presiden

• Peraturan tersebut otomatis dibatalkan tanpa memerlukan proses pengadilan

• Peraturan tersebut dapat digugat melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung

Hotspot

Petunjuk
Jawablah soal-soal berikut dengan jawaban YA atau TIDAK!
Berikut ini ketentuan pilihan jawabannya.

YA = Jika Pernyataan awal berhubungan dengan jawaban, dan berikanlah tanda hijau pada lingkaran
TIDAK = Jika Pernyataan awal tidak berhubungan dengan jawaban serta tidak perlu memberikan tanda hijau pada lingkaran

Open Ended

REFLEKSI :

BAGAIMANA PEMBELAJARAN HARI INI?

APAKAH ADA MASUKAN UNTUK PROSES PEMBELAJARAN HARI INI?