kls 8. jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan

Jenis dan tat urutan peraturan perundang-undangan

Rangkuman Materi

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat berbagai jenis peraturan yang memiliki tingkatan dan kekuatan hukum yang berbeda. Tata urutan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (yang telah diperbarui dengan UU Nomor 15 Tahun 2019) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis-jenis peraturan tersebut dari yang tertinggi hingga yang lebih rendah adalah sebagai berikut:

😲Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
UUD 1945 adalah konstitusi atau hukum dasar tertinggi di Indonesia. Semua peraturan lain harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

😬Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
Meskipun sudah tidak lagi aktif mengeluarkan ketetapan, TAP MPR yang sudah ada sebelum perubahan UUD 1945 masih diakui dan memiliki kekuatan hukum tertentu.

😱Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
UU adalah peraturan yang dibuat oleh DPR bersama presiden. Sementara Perpu adalah peraturan yang dikeluarkan presiden dalam keadaan genting atau darurat

😎Peraturan Pemerintah (PP)
PP adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang.

😴Peraturan Presiden (Perpres)
Perpres adalah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden untuk mengatur hal-hal tertentu yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahan.

• 😂Peraturan Daerah (Perda)
  Perda adalah peraturan yang berlaku di wilayah tertentu dan dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD setempat. Perda terdiri dari:

  • Perda Provinsi yang dibuat oleh pemerintah provinsi dan DPRD provinsi.

  • Perda Kabupaten/Kota yang dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

  • Peraturan Desa yang dibuat oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

​

Multiple Choice

Peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia adalah

• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Multiple Choice

Peraturan yang dikeluarkan oleh presiden dalam keadaan genting disebut

• Peraturan Presiden
• Undang-Undang
• Keputusan Menteri
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Multiple Choice

Peraturan Daerah (Perda) dibuat oleh pemerintah daerah bersama

• Dewan Perwakilan Rakyat Nasional (DPRN)
• Kementerian Dalam Negeri
• Presiden Republik Indonesia
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Multiple Choice

Undang-Undang Dasar 1945 dapat diubah melalui

• Mahkamah Konstitusi
• Permusyawaratan Rakyat (MPR)

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
• Presiden Republik IndonesiaMajelis

Multiple Choice

Ketetapan MPR yang masih berlaku adalah ketetapan yang dibuat

• Sebelum perubahan atau pembaruan.
• Ketetapan yang tidak pernah diubah.
• Hanya yang disetujui oleh presiden.
• Setelah perubahan atau pembaruan.

Multiple Choice

Peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan undang-undang disebut

• Peraturan Pemerintah (PP)
• Peraturan Daerah (PD)
• Undang-Undang (UU)
• Keputusan Presiden (Kepres)

Multiple Choice

Peraturan Presiden (Perpres) dikeluarkan oleh

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Menteri Dalam Negeri
• Presiden Republik Indonesia

• Mahkamah Agung

Multiple Choice

Di bawah ini yang merupakan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah adalah

• Keputusan presiden
• Peraturan daerah (Perda)
• Undang-undang nasional
• Peraturan pemerintah

Multiple Choice

Urutan peraturan di Indonesia dari yang tertinggi hingga rendah diatur dalam

• Keputusan Presiden Republik Indonesia
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Multiple Choice

Peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa bersama BPD disebut

• Peraturan Desa
• Peraturan Pemerintah Desa
• Peraturan Desa Bersama
• Peraturan Kecamatan

Multiple Choice

Dalam tata urutan perundang-undangan, di bawah Undang-Undang Dasar 1945 terdapat…

• Peraturan Pemerintah (PP)
• Ketetapan MPR

• Undang-Undang (UU)
• Peraturan Daerah (Perda)

Multiple Choice

Jika terjadi konflik antara Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah, maka yang berlaku adalah…

• Undang-Undang
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Menteri
• Keputusan Presiden

Multiple Choice

Peraturan Presiden dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan…

• Rancangan Undang-Undang
• Peraturan Daerah
• Undang-undang dan kebijakan pemerintah
• Keputusan Menteri

Multiple Choice

Peraturan Daerah dibuat oleh…

• Dewan Perwakilan Rakyat
• Pemerintah daerah
• Menteri Dalam Negeri
• Presiden Republik Indonesia