Kelas X Produk dan Hierarki Peraturan Perundangan

Multiple Choice

Menurut teori Hans Kelsen, apa yang menjadi dasar dari adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

• Supaya peraturan lebih mudah diingat

• Agar setiap peraturan memiliki dasar hukum dari peraturan yang lebih tinggi

• Untuk memperbanyak jumlah peraturan

• Agar peraturan dapat diubah dengan mudah

Multiple Choice

Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?

• Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

• Peraturan yang hanya berlaku di satu daerah tertentu

• Peraturan yang hanya dibuat oleh presiden

• Peraturan yang tidak mengikat secara hukum

Multiple Select

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mana saja yang termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Peraturan Presiden

• Peraturan Daerah Provinsi

• Peraturan Desa

Open Ended

Jelaskan prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali dan berikan contohnya dalam sistem hukum Indonesia.

Open Ended

Mengapa penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan undang-undang? Jelaskan manfaatnya bagi kehidupan bersama.

Multiple Choice

Siapa saja yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan selain yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011?

• MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Menteri, Bank Indonesia, DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa

• Hanya Presiden dan DPR

• Hanya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

• Hanya DPRD dan Gubernur

Open Ended

Sebutkan dua alasan mengapa sinkronisasi peraturan perundang-undangan diperlukan menurut bacaan!

Multiple Choice

Apa tujuan utama dari harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut penjelasan pada gambar?

• Menjamin proses pembentukan undang-undang yang taat asas demi terwujudnya kepastian hukum

• Meningkatkan jumlah peraturan perundang-undangan

• Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum

• Mempercepat proses legislasi tanpa memperhatikan asas hukum

Open Ended

Bagaimana peran masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menurut tabel upaya menyampaikan aspirasi?

Multiple Choice

Apa yang dimaksud dengan harmonisasi hukum menurut penjelasan pada gambar?

• Penyesuaian dan penyelarasan berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak tumpang tindih dan saling melengkapi

• Pembuatan undang-undang baru tanpa memperhatikan aturan lama

• Penghapusan peraturan yang sudah tidak berlaku

• Pemberian sanksi kepada pelanggar hukum

Multiple Select

Pilihlah semua pernyataan yang benar mengenai isi peraturan perundang-undangan berdasarkan gambar!

• Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

• Harus merujuk atau memiliki cantolan terhadap pasal atau ayat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945

• Isinya harus searah dan mendukung peraturan perundang-undangan yang di atasnya

• Boleh menggunakan istilah yang membingungkan

Multiple Choice

Apa hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

• Pancasila berada di bawah UUD 1945

• Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional dan UUD 1945 adalah hukum tertulis tertinggi

• UUD 1945 tidak berkaitan dengan Pancasila

• Pancasila hanya sebagai ideologi tanpa pengaruh hukum

Multiple Choice

Pilihlah pernyataan yang benar mengenai hubungan antara Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

• Pancasila adalah bagian dari batang tubuh UUD 1945

• Pancasila tidak memiliki hubungan dengan UUD 1945

• Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

• UUD 1945 lebih tinggi dari Pancasila dalam hierarki hukum

Open Ended

Jelaskan mengapa Pancasila disebut sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia.

Multiple Choice

Isi atau muatan peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat berikut, kecuali...

• Harus searah dan mendukung peraturan di atasnya

• Norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan

• Isi peraturan harus selaras dengan upaya melayani kepentingan rakyat

• Harus bertentangan dengan Pancasila

Open Ended

Apa yang dimaksud dengan judicial review dan lembaga mana yang berwenang melakukan pengujian produk hukum di bawah undang-undang dan undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945?

Multiple Choice

Berdasarkan pilihan berikut, untuk menjamin keberlangsungan dan keseimbangan dalam hubungan antarwarga masyarakat, peraturan hukum diperlukan berguna sebagaimana ditunjukkan pada nomor ..... 1) Mempertahankan kedamaian 2) Menyelesaikan konflik 3) Mewujudkan ketertiban 4) Mencari keuntungan 5) Membangun pergaulan A. 1), 2), 3) B. 1), 2), 4) C. 1), 4), 5) D. 2), 3), 5) E. 3), 4), 5)

• A. 1), 2), 3)

• B. 1), 2), 4)

• C. 1), 4), 5)

• D. 2), 3), 5)

• E. 3), 4), 5)

Multiple Choice

Tingkat ketaatan hukum ditunjukkan melalui sikap dan perilaku disiplin. Motivasi ketaatan hukum yang diharapkan dari setiap warga negara ialah mematuhi hukum karena ..... A. dipaksa oleh keadaan B. dorongan diri sendiri C. kebiasaan masyarakat D. takut pada sanksi E. malu pada petugas

• A. dipaksa oleh keadaan

• B. dorongan diri sendiri

• C. kebiasaan masyarakat

• D. takut pada sanksi

• E. malu pada petugas

Multiple Select

Perilaku taat hukum diterapkan di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut ini merupakan contoh perilaku taat hukum di lingkungan masyarakat yaitu ..... A. menjaga hubungan baik dengan tetangga B. tanggap terhadap penyebaran berita bohong (hoaks) C. melaksanakan piket kebersihan kelas D. mematuhi prosedur dalam pembuatan SIM E. membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

• A. menjaga hubungan baik dengan tetangga

• B. tanggap terhadap penyebaran berita bohong (hoaks)

• C. melaksanakan piket kebersihan kelas

• D. mematuhi prosedur dalam pembuatan SIM

• E. membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Multiple Select

Berdasarkan bacaan 'Bolehkah Trotoar untuk Pengendara Motor?', pernyataan berikut yang sesuai dengan bacaan di atas yaitu ..... A. Pengemudi kendaraan bermotor tidak berkewajiban mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. B. Rambu-rambu lalu lintas berfungsi sebagai penanda agar terjaga keselamatan berlalu lintas. C. Ada sanksi pidana dan denda bagi pelanggar keselamatan berlalu lintas. D. Trotoar tidak diperbolehkan dilalui oleh pengendara motor. E. Pengendara melintas di trotoar karena kapasitas jalan tidak mencukupi.

• A. Pengemudi kendaraan bermotor tidak berkewajiban mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.

• B. Rambu-rambu lalu lintas berfungsi sebagai penanda agar terjaga keselamatan berlalu lintas.

• C. Ada sanksi pidana dan denda bagi pelanggar keselamatan berlalu lintas.

• D. Trotoar tidak diperbolehkan dilalui oleh pengendara motor.

• E. Pengendara melintas di trotoar karena kapasitas jalan tidak mencukupi.

Multiple Choice

Pernyataan berikut yang sesuai dengan infografik tersebut yaitu .....

• Pencurian data pribadi wajar terjadi karena kita hidup di zaman modern dengan akses internet yang cepat.

• Ada beragam modus pencurian data, namun yang paling penting telah diatur atau dilindungi dengan UU ITE.

• Meskipun telah diatur oleh hukum, kita harus tetap waspada terhadap kebocoran data pribadi.

• Ada beragam tips agar terhindar dari pencurian data, semuanya kembali pada bagaimana peran aparat penegak hukum.

• Media sosial berfungsi untuk berinteraksi atau berkomunikasi, namun juga berisi ancaman terhadap keamanan data pengguna.

Open Ended

Jelaskan bagaimana sikap kalian apabila menerima pesan atau informasi yang belum tentu kebenarannya (berita hoaks) melalui media sosial ataupun secara langsung!

Multiple Choice

Menurut teori Hans Kelsen, apa yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

• Memiliki dasar hukum dari peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

• Dapat dibuat tanpa dasar hukum

• Boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

• Tidak perlu mengikuti hierarki apapun

Open Ended

Jelaskan hubungan antara norma, hukum, dan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.