Menelusur Lembaga Negara

​Menelusur Lembaga Negara

By Lailatus Sa'diyah

Lembaga Negara

arti lembaga negara sebagai suatu badan, organisasi, dan alat negara yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas-tugas negara yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan merupakan bagian dari sistem pemerintahan.
Lembaga Negara yang ada di indonesia meliputi Eksekutif, Legislatif, Yudikatif

2. Lembaga negara yang menjalankan fungsi

administrasi negara dan tidak bertindak untuk

dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya

menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif. Di Indonesia, contohnya ialah Lembaga Administrasi

1. Lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau

bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR,

dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan

fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.

​Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Negara

3. Lembaga negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai auxiliary organ/agency. Contohnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK dalam struktur lembaga negara sifatnya sebagai pelengkap (auxiliary) dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya pengawasan di bidang keuangan.

Peran Lembaga Negara dalam Berbagai bidang

Multiple Choice

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan

bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh menteri-menteri.

Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada

Presiden. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem ….

• Parlementer

• presiensial

• monarki

• trias politika

• koasi perlementer

Multiple Choice

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan

kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR

sebagai pemegang kekuasaan legislatif, di antaranya dalam hal ....

• membuat perjanjian bilateral dengan negara lain

• mengangkat dan memberhentikan menteri

• menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang

• menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU

• memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan

  rehabilitasi

Multiple Choice

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah ....

• pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

  menurut asas otonomi

• pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

  memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah

• bupati/walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur/Presiden

• pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat

• pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya

  pemerintahan

Multiple Choice

Berikut ini yang bukan ciri-ciri lembaga negara adalah …

• Dibentuk berdasarkan hukum

• Memiliki struktur organisasi yang jelas

• terdapat di pusat pemerintahan (ibu kota)

• Dijalankan secara sukarela tanpa aturan

• Di tulis berdasarkan peraturan

Multiple Choice

Apa yang dimaksud dengan lembaga negara?

• Lembaga negara adalah lembaga swasta yang tidak terlibat dalam pemerintahan.

• Lembaga negara adalah organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan dan memiliki wewenang yang diatur oleh hukum.

• Lembaga negara adalah organisasi yang hanya berfungsi di bidang ekonomi.

• Lembaga negara adalah kelompok masyarakat yang berkumpul untuk berdiskusi.

Multiple Choice

Apa yang dimaksud dengan fungsi yudikatif?

• Fungsi yudikatif adalah peran kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

• Fungsi yudikatif adalah kegiatan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

• Fungsi yudikatif adalah tugas eksekutif dalam menjalankan pemerintahan.

• Fungsi yudikatif adalah peran legislatif dalam membuat undang-undang.

Multiple Choice

Sebutkan contoh lembaga legislatif di Indonesia!

• Dewan Pimpinan Rakyat (DPR)

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

• Dewan Perwakilan Masyarakat (DPM)

• Dewan Legislasi Nasional (DLN)

Multiple Choice

Apa peran Mahkamah Konstitusi dalam lembaga yudikatif?

• Mahkamah Konstitusi bertugas sebagai pengacara negara.

• Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi dan penyelesai sengketa konstitusi dalam lembaga yudikatif.

• Mahkamah Konstitusi hanya menangani kasus pidana.

• Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga legislatif.

Multiple Choice

Pada bulan Juli 2023, pemerintah Indonesia mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi. Setelah dibahas oleh DPR, RUU tersebut disetujui dan disampaikan kepada Presiden untuk disahkan. Dalam proses ini, lembaga negara yang pertama kali bertugas mengusulkan RUU adalah

• MPR

• DPR

• PRESIDEN

• DPD

• MK

Multiple Choice

Pada bulan Oktober 2023, dalam rapat kerja bersama Presiden, DPR mengusulkan beberapa perubahan dalam Undang-Undang Pemilu yang harus segera diproses. Dalam hal ini, DPR berfungsi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk...

• Mengadili sengketa pemilu

• Menyusun rancangan undang-undang

• Menetapkan kebijakan luar negeri

• Melakukan pengawasan terhadap pemerintah

• Mengawasi jalannya pemilu

Multiple Choice

Pada November 2023, BPK melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran. Tugas ini merupakan bagian dari fungsi BPK sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap...

• Pengelolaan keuangan negara

• Pelaksanaan peradilan

• Penegakan hukum

• Penetapan RUU

• Pemilihan pejabat publik

Multiple Choice

Pada akhir 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa antara DPR dan Presiden terkait interpretasi atas pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Proses ini merupakan contoh penerapan pembagian kekuasaan dalam sistem negara Indonesia. Konsep pembagian kekuasaan tersebut dikenal dengan prinsip...

• Trias politica

• Monopoli kekuasaan

• Kekuasaan tidak terbatas

• Sentralisasi kekuasaan

• Kekuatan legislatif

Multiple Choice

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya merupakan fungsi presiden sebagai ....

• kepala negara

• kepala pemerintah

• lembaga tertinggi

• lembaga negara

• menteri negara

Multiple Choice

Mahkamah Agung mengajukan tiga orang hakim konstitusi.Hal tersebut merupakan hubungan MA dengan ....

• Komisi Yudisial

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Dewan Perwakilan Daerah

• Komisi X

Multiple Choice

Perhatikan cerita berikut!

Partai A dan Partai B mengikuti pemilihan umum. Hasil akhir perhitungan suara menyatakan bahwa partai A lebih unggul daripada partai B. Partai B merasa ada kesalahan dan kecurangan dalam perhitungan suara. Selain itu, partai B memiliki beberapa bukti kecurangan partai A sehingga partai A dapat unggul dalam perhitungan.

Lembaga negara hasil amandemen yang berhak menangani kasus pada bacaan tersebut yaitu....

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• DPR

• Presiden

• DPRD

Multiple Choice

Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ..... Sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan.....

• MA, DPD

• MA, DPR

• MK, DPR

• DPD, MA

• MA, DPRD

Multiple Choice

Anggota MPR terdiri dari...

• DPD dan DPR

• BPK dan DPR

• DPD dan BPK

• DPR, BPK, dan DPD

• MK, KY

Multiple Choice

DPD merupakan anggota MPR yang dipilih melalui?

• Ditunjuk presiden

• Pemilu di negara

• Pemilu di provinsi

• Pemilu di kabupaten

• Pemilu Jurdil

Multiple Choice

Mengadili pada tingkat perrama dan terakhir UU terhadap UUD merupakan kewenangan?

• MK

• MA

• MPR

• DPR RI

• KY

Multiple Choice

Gedung tersebut merupakan gedung tempat lembaga..... berkantor.

• eksekutif

• legislatif

• yudikatif

• eksaminatif

• moneter

Multiple Choice

Lembaga yang memegang fungsi kekuasaan eksaminatif atau inspektif di Indonesia adalah...

• DPR

• MPR

• MA

• BPK

• KY

Multiple Choice

Pengadilan yang menangani kasus tindak pidana korupsi di tingkat akhir adalah...

• MA

• MK

• KY

• Mahkamah Militer

• Pengadilan Negeri