Pemerintahan Reformasi di Indonesia

​REFORMASI DI INDONESIA

By Novida Tjahjoningtyas

Multiple Choice

Berikut ini adalah mahasiswa yang di kenal sebagai Pahlawan Reformasi, kecuali....

• Elang Mulya Lesmana

• Arif Rahman Hakim

• Hafidin Royan

• Hendrawan Sie

• heri hartanto

Multiple Choice

Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dilakukan beberapa reformasi dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia, kecuali...

• Menghapuskan dwi fungsi ABRI

• Memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan dalam TNI

• Menyerahkan fungsi keamanan kepada ABRI

• Menyerahkan fungsi keamanan pada kepolisian

• Mengintegrasikan kepolisian ke dalam TNI

Multiple Choice

Salah satu agenda reformasi adalah menggugat dominasi ABRI dalam pemerintahan dengan menghapus....

• Dwi Fungsi ABRI

• Hak politik ABRI dalam pemilu

• TAP MPRS XXV 1966 tentang kedudukan ABRI dalam parlemen

• Unsur ABRI dalam Golkar

• Jabatan panglima ABRI

Multiple Choice

Sejak pemilu 2004 ,MPR RI praktis tidak lagi mempunyai kekuatan politis untuk menentukan pembangunan nasional, karena....

• Presiden bukan mandataris MPR

• Presiden adalah mandataris MPR

• MPR tidak memilih presiden

• GBHN merupakan TAP MPR

• DPR menentukan GBHN

Multiple Choice

Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang akan membuka hubungan diplomatik dan dagang dengan Israel di tentang banyak kalangan karena....

• Mayoritas negara-negara muslim belum membuka hubungan diplomatik dengan Israel

• Secara politis lebih banyak merugikan posisi Indonesia di dunia Internasional

• Rencana tersebut bertentangan dengan pembukaan UUD 1945

• Secara ekonomi tidak menguntunkan perekonomian Indonesia

• Bertentangan dengan Piagam OKI dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya

Multiple Choice

Yang menunjukkan pengertian reformasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah....

• perubahan sistem pemerintahan yang berlangsung cepat

• perubahan sistem pemerintahan yang berjalan dengan kekuasaan

• perubahan tatanan dan nilai yang mendasari kinerja sistem pemerintahan dengan jalan damai

• Perubahan ketatanegaraan dan nilai dengan cara kekerasan

• Perubahan capat dan mendasar tentang kehidupan berbangsa dan bertanah air

Multiple Choice

Melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, penerapan otonomi daerah memberikan kebebasan pemerintah daerah untuk....

• menciptakan kreativitas dalam pembangunan

• memperkuat identitas etnik dan kebudayaan

• mencegah gerakan separatis di daerah

• memisahkan hubungan pusat dan daerah

• memilih kepala daerah secara langsung

Multiple Choice

Kemerdekaan Timor Timur berdamak positif bagi bangsa Indonesia. Salah satu dampak positif tersebut adalah....

• Pemerintah telah membersihkan nama baik Indonesia terkait tindakan pelanggaran HAM

• Dukungan bagi pemulihan bangsa Indonesia yang terancam isu disintegrasi

• Indonesia memperoleh kepercayaan untuk mendapatkan bantuan ekonomi dari IMF

• Pemerintah dapat memfokuskan diri dalam pembangunan ekonomi bangsa

• Indonesia dapat memulihkan hubungan diplomatik dengan PBB

Multiple Choice

para menteri kabinet pembangunan VII mengundurkan diri secara serempak pada 20 mei 1998. Pengunduran diri ini dilakukan karena....

• Para menteri sudah tidak solid lagi dalam bekerja

• Soeharto telah menyatakan mundur sebagai presiden

• Tugas menyelesaikan krisis merupakan tugas yang berat

• Susunan menteri yang dipilih presiden tidak cukup kompeten

• Desakan mahasiswa agar pemerintah melakukan reformasi

Multiple Choice

landasan operasional politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi di latarbelakangi oleh....

• krisis ekonomi dan krisis nasional pada 1997

• turunnya presiden Soeharto dari kursi kepresidenan

• kerusuhan antaretnik di berbagaidaerah di Indonesia

• pelantikan B.J.Habibie sebagai presiden menggantikan presiden Soeharto

• Pemilihan presiden dan wakil presiden melalui sidang umum MPR tahun 1999

Multiple Choice

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri politik luar negeri Indonesia mengalami kemunduran .Adapun peristiwa yang mendiskrisikan kondisi tersebut adalah....

• Penundaan perjanjian kerjasama dengan IMF

• penundaan utang sebesar US $ 5,8 milliar ada pertemuan Paris Club

• Penandatanganan perjanjian helsinski antara pihak Indonesia dan GAM

• Penjualan aset negara sebagai upaya menaikkan pertumbuhan ekonomi

• kekalahan Indonesia dari Malaysia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

Multiple Choice

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, politik luar negeri Indonesia mengalami kemunduran .Adapun peristiwa yang mendiskripsikan kondisi tersebut adalah....

• Penundaan perjanjian kerjasama dengan IMF

• Penundaan utang sebesar US $ 6,8 milliar pada ertemuan Paris Club

• Penandatanganan Perjanjian Helsinski antara Indonesia dan GAM

• Penjualan aset negara sebagai upaya menaikkan pertumbuhan ekonomi

• kekalahan Indonesia dari Malaysia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

Multiple Choice

Presiden abdurrahman Wahid merupakan presiden yang aktif melakkan kunjungan kerja ke luar negeri . Kebijakan tersebut di lakukan untuk....

• mencari dukungan bagi pemulihan ekonomi Indonesia

• Membangun kepercayaan terhadap dunia internasional

• Mengakhiri kedekatan dengan negara-negara barat

• Membentuk organisasi kerja sama regional yang baru

• Mengurangi ketegangan dunia setelah Perang Dingin

Multiple Choice

Keluarnya ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 pada masa reformasi bertujuan ....

• Membatasi masa jabatan presiden

• menghapus sistem dwifungsi ABRI

• Mengatur pelaksanaan otonomi daerah

• Memberlakukan kembali sistem multipartai

• Melaksanakan referendum di Timor Timur

Multiple Choice

Pada maret dan Oktober 2005 Presiden Susilo bambang Yudhoyono menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan....

• Mendorong tingkat inflasi hingga mencapai 8,7 %

• Mengurangi tingkat penggangguran dan kemiskinan

• Melakukan subsidi bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas

• memberi alokasi dana untuk kebijakan bantuan langsung Tunai

• Menghindari pembengkakan APBN karena lonjakan harga minyak dunia

Multiple Choice

Undang-ndang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan salah satu ketetapan yang di keluarkan pemerintah pada masa reformasi. keluarnya ketetapan tersebut berkaitan dengan....

• Penetapan Konghucu sebagai agama yang diakui oleh negara

• Penetapan status otonomi khusus bagi provinsi Aceh

• Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi

• Pembentukan mahkamah Konstitusi

• Pembentukan provinsi Banten

Multiple Choice

Otonomi daerah merupakan salah satu tuntutan yang di ajukan mahasiswa dalam agenda reformasi. Salah satu kondisi yang mendorong munculnya tuntutan tersebut adalah....

• Pembangunan pada masa Orde baru terpusat di pulau Jawa

• Keberadaan pejabat-pejabat di daerah yang menjalankan korupsi

• Kebijakan pemerintah daerah lepas dari pantauan pemerintah pusat

• Kesenjangan pendapatan antara pegawai pemerintah di pusat dan daerah

• Permintaan dana pembangunan di Pulau Jawa lebih besar dariada daerah laian

Multiple Choice

Salah satu peristiwa yang menandai krisis sosial tahun 1998 adalah kerusuhan anti-Tionghua di sejumlah kota di Indonesia. Kerusuhan tersebut terjadi karena....

• Masyarakat menganggap etnik Tionghua mendominasi perekonomian

• Pemerintah Orde Baru memberi tanda khusus bagi KTP etnik Tionghua

• Etnik Tionghua memegang peran penting dalam terjadinya krisis moneter

• Pemerintah Orde baru mencabut subsidi bahan pokok , listrik, dan BBM

Multiple Choice

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman wahid terjadi pemisahan lembaga kepolisian (Polri) dari militer. Kebijakan tersebut di lakukan dengan tujuan...

• Mencegah polisi terlibat dalam masalah militer

• Mereformasi struktur birokrasi dalam kepolisian

• Memfocuskan tugas polisi sebagai pelayan masyarakat

• Mengembalikan citra kepolisian di mata masyarakat

• Mengembalikan fungsi TNI sebagai pelayan masyarakat

Multiple Choice

Wilayah Aceh pernah menjadi daerah operasi militer karena adanya konflik dengan pemerintah Indonesia. Salah satu upaya pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk meredam konflik di Aceh pada masa itu adalah....

• Menyosialisasikan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh

• melakukan rapat dengan sejumlah mentri untuk mencari solusi yang tepat bagi masalah Aceh

• Mengajak anggota DPR Republik Indonesia berkunjung ke Aceh untuk memantau kondisi rakyat Aceh

• meminta bantuan PBB untuk menyelesaikan konflik di Aceh

• Menarik pasukan TNI dari seluruh wilayah konfik di Aceh

Multiple Choice

Kebebasan pers merupakan kondisi yang tidak dapat di temukan pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, Pada masa pemerintahannya, presiden Abdurrahman Wahid berupaya menjamin kebebasan pers dengan cara....

• memberikan ruang berekspresi bagi pers

• Menghapus Surat Izin Usaha Penerbitan pers

• mempermudah izin pendirian penerbit

• melarang Departemen Penerangan

• Menghapus Departemen Penerangan

Multiple Choice

Pada masa pemerintahan Presiden B.J.Habibie penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu fokus agenda reformasi. Salah satu bentuk pelaksanaan agenda tersebut adalah....

• Membebaskan tahanan politik dan tokoh-tokoh eks-PKI

• Menyusun undang-undang pemberantasan tindak korupsi

• Memberi tanda khusus pada KTP keturunan etnik Tionghua

• Membuka kesempatan untuk perkembangan otonomi darah

• Menetapkan Konghucu sebagai agama yang di akui oleh negara

Multiple Choice

Agenda reformasi merupakan tuntutan yang berisi perubahan-perubahan yang harus di lakukan pemerintah . Hingga saat ini, tuntutan dari agenda reformasi yang belum berhasil di tunaikan pemerintah adalah....

• suksesi kepemimpinan nasional

• Pemisahan lembaga TNI dan Polri

• Penghapusan Dwi Fungsi ABRI

• Amandemen UUD 1945

• Pemberantasan KKN

Multiple Choice

Perhatikan gambar peristiwa berikut !

Pernyataan yang tepat terkait gambar tersebut adalah....

• Agenda reformasi merupakan tuntutan yang hanya mewakili gerakan mahasiswa

• Gerakan mahasiswa di manfaatkan sebagai sarana menjatuhkan rezim Orde Baru

• Mahasiswa turun ke jalan karena mendukung sepenuhnya pemerintah Orde Baru

• Aksi protes mahasiswa di dasari krisis kepercayaan terhadap rezim Orde Baru

• Aksi-aksi mahasiswa menimbulkan keresahan bagi pemerintah