ETIKA PUBLIK LATSAR 2018

Kode Etik bagi Pegawai Negeri Sipil tertuang dalam :

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2000

• Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

• Undang –Undang No 5 tahun 2014

• Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975

• Peraturan pemerintah no 14 tahun 2011

Dimensi etika atau perilaku manusia dalam modalitas mencakup beberapa dimensi di bawah ini, kecuali :

• Transparansi

• Akuntabilitas

• Netralitas

• Integritas

• Jawaban a dan b salah

Berikut ini adalah perilaku yang harus dilaksanakan oleh Pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Kode etik dan kode perilaku ASN:

• Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi

• Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin

• Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan

• Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

• Semua benar

Berikut ini adalah nilai-nilai dasar ASN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, kecuali :

• Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak

• Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian

• Memberikan pelayanan prima kepada pihak-pihak yang memberi imbalan

• Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif

• Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik

PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS memuat kewajiban dan larangan bagi PNS, meliputi:

• 26 larangan dan 18 kewajiban

• 31 larangan dan 27 kewajiban

• 17 kewajiban dan 15 larangan

• 31 kewajiban dan 18 larangan

• 30 kewajiban dan 20 larangan

Janji atau komitmen Korps PNS terhadap Negara, Pemerintah, dan Masyarakat terdapat di dalam:

• Panca Prasetya KORPRI

• Sapta Prasetya KORPRI

• Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

• Kode Etik Pegawai Republik Indonesia

• kode Etik profesi

Atasan memarahi bawahan yang minta bimbingan dalam melaksanakan tugasnya,

• Tidak masalah, sepanjang bawahan tidak tersinggung

• Tidak masalah, apabila atasan tidak mampu memberi bimbingan

• Biasa saja

• Atasan tersebut bisa dijatuhi hukuman disiplin karena tidak menaati kewajibannya

• Atasan bebas bertindak apa saja

Adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ini merupakan pengertian dari

• Pelayanan publik

• Etika publik

• Moralitas publik

• Perilaku publik

• Kepentingan publik

Agar bisa menjadi peka, peduli dan tidak diskriminatif , terutama pada masyarakat kalangan bawah, pejabat harus memiliki kompetensi

• Kompetensi etika

• Kompetensi teknis

• Kompetensi leadership

• Kompetensi analitis

• Semua benar

Unsur-unsur modalitas dalam etika publik

• Akuntabilitas, transparansi dan netralitas

• Modalitas, akuntabilitas dan netralitas

• Kualitas pelayanan public, netralitas dan tindakan integitas publik

• Kualitas pelayanan public, modalitas dan transparansi

• Tindakan integritas public, modalitas, dan kualitas pelayanan public