Perpajakan

Berikut adalah pernyataan yang benar terkait NPWP bendahara pengeluaran

• Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak

• Apabila terjadi mutasi pegawai yang mengakibatkan bendahara yang bersangkutan diganti oleh pegawai lain, harus mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP baru.

• Persyaratan objektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan

• Persyaratan subjektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pembayaran oleh bendahara pengeluaran atas belanja barang sebesar Rp.1.800.000,00 dari penyedia yang tidak ber NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP dikenakan ...

• PPN dengan tarif 10%

• PPH pasal 22 sebesar 3% dan PPN

• PPh pasal 22 dengan tarif 1,5 % dan PPN

• PPh pasal 23

Kode akun dan jenis setoran untuk penyetoran PPh atas pembelian barang sebesar Rp. 5.000.000,00 oleh bendahara pengeluaran adalah ...

• 411122 / 910

• 411122 / 100

• 411122 / 900

• 411122 / 920

Amin adalah seorang PNS dengan status K/3, Penghasilan Tidak Kena Pajak yang bisa dikurangkan terhadap penghasilannya, sebesar ...

• 58.500.000

• 72.000.000

• 63.000.000

• 67.500.000

Bendahara membayar tagihan untuk pengadaan ATK pada Cv Andhika (PKP) sebesar Rp.1.100.000,-. pajak yang di potong/pungut Bendahara adalah..

• PPN Rp.100.000,- dan PPh 22 Rp.15.000,-

• PPN Rp.100.000,-

• PPh Rp.16.500,-

• Tidak dipotong/pungut oleh bendahara

Bendahara membayar tagihan untuk pengadaan konsumsi rapat dinas kepada Catering Dinda (PKP) dengan Nilai SPK sebesar Rp.44.000.000,-. Pajak yang dipotong/pungut adalah

• PPN Rp.4 juta dan PPh 22 Rp.600.000,-

• PPN Rp.4 juta dan PPh 23 Rp.800.000,-

• PPh 22 Rp.660.000,-

• PPh 23 Rp.880.000,-

Terhadap transaksi pemeliharaan gedung kepada CV Maju Kontruksindo seorang pengusaha kontruksi yang mempunyai Izin Usaha Jasa Kontruksi dikenakan Pajak Penghasilan ...

• PPh pasal 23

• PPh pasal 22

• PPh pasal 4(2)

• PPh pasal 26

Satker Kanwil DJP mengundang narasumber profesional yaitu Adi. Sdr Adi diberikan honorarium sebesar Rp.20 Juta. berapa pajak yang harus dipotong..

• Rp.500.000,-

• Rp.1.500.000,-

• Rp.1.000.000,-

• Rp.2.000.000,-

Batas akhir penyetoran PPh pasal 21 oleh Bendahara adalah

• Tanggal 14 bulan berikutnya

• Tanggal 10 bulan berikutnya

• Tanggal 7 bulan berikutnya

• Pada hari yang sama dengan pemungutan/pemotongan

Tanda penerimaan uang yang mempunyai nilai nominal lebih dari Rp.250.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00 dikenakan bea meterai sebesar …

• Rp. 6.000,00.

• Rp. 3.000,00.

• Tidak ada bea meterai / tidak dipungut

• Bea meterai bisa dilakukan dengan pelunasan kemudian