PENGANTAR DAN PERENCANAAN DAN PERSIAPAN 16/18

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah

• kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi perencanaan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

• kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak pemilihan kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

• kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

• kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang kegiatannya sejak verifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah adalah kecuali

• APBN/APBD

• Pinjaman Hibah Luar Negeri

• Pinjaman Hibah Dalam Negeri

• Belanja Investasi BUMN/BUMD

Salah satu tugas pokok dan wewenang Pokja Pemilihan yaitu:

• Menjamin agar pelaksanaan kontrak berjalan

• Menetapkan Dokumen Pemilihan

• Menetapkan paket-paket pekerjaan yang akan diadakan

• Menetapkan besaran uang muka dengan mempertimbangkan metoda pemilihan

Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa menjadi wewenang:

• Pengguna Anggaran

• Pejabat Pengadaan

• Pejabat Pembuat Komitmen

• Pokja Pemilihan

Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip pengadaan:

• Effisien

• Efektif

• Transparan

• Terbuka

Pejabat Pengadaan TIDAK dapat melakukan pemilihan penyedia dengan metode:

• E-purchasing diatas Rp. 200 juta

• E-purchasing sampai dengan nilai Rp. 200 juta

• Pengadaan barang sampai dengan Rp 100 juta

• Penunjukkan langsung jasa konsultan sampai dengan Rp 100 juta

Pekerjaan yang berhubungan dengan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir merupakan

• Pekerjaan Konstrusi

• Jasa Lainnya

• Barang

• Jasa Konsultansi

Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan . Hal ini sesuai dengan prinsip pengadaan berikut:

• Efisien

• Akuntabel

• Transparan

• Terbuka

Pengumuman rencana umum pengadaan barang / jasa menjadi tanggungjawab :

• KPA

• PPK

• Pokja Pemilihan

• PPHP

Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah antara lain

• meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

• meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;

• mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa

• meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan

  Usaha Menengah