PPKn (UH BAB 2 Kelas VIII) PAKET A

Peraturan perundang-undangan kedudukannya yang tertinggi di negara Indonesia adalah ...

• Undang-Undang Dasar

• Undang-Undang / Peraturan Pemerintah

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Tap MPR

Konstitusi merupakan hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis, konstitusi yang tidak tertulis disebut dengan istilah ....

• Konsensi

• Konsensus

• Konvensi

• Konstruksi

Undang-Undang Dasar suatu negara mengatur hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali....

• Struktur dan organ-organ negara

• Lembaga-lembaga negara dan tugasnya

• Tujuan dan landasan suatu negara

• Lembaga-lembaga sosial masyarakat (LSM)

Proklamasi Kemerdekaan memuat dua hal pokok yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan …

• tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan

• tindakan yang harus segera dilakukan dengan bangsa Indonesia

• tindakan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah

• tindakan yang harus segera dilakukan dalam pernyataan kemerdekaan

Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah UUD 1945 adalah ...

• Presiden

• DPR

• MPR

• BPK

Masa berlaku UUD 1945 untuk periode pertama adalah….

• 18 Agustus 1945 - 17 Agustus 1949

• 18 Agustus 1944 - 27 Agustus 1959

• 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949

• 18 Agustus 1945 - 17 Agustus 1949

Sikap positif terhadap UUD 1945 yang dapat dilakukan oleh warga negara adalah tersebut di bawah ini, kecuali ....

• Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan

• Melaksanakan UUD 1945 secara baik dan tanggung jawab

• Belajar dan bekerja keras sesuai dengan profesinya masing-masing

• Bertindak semaunya tanpa memperhatikan hak-hak orang lain

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 menggariskan, bahwa rakyat dapat secara langsung memilih ....

• Ketua MPR dan Ketua DPR

• Presiden dan Wakil Presiden

• Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

• Anggota Komisi Yudisial

Dibawah ini yang merupakan sistematika UUD NRI Tahun 1945 sebelum Amandemen yaitu...

• Pembukaan, Pasal-pasal yaitu 21 bab, 73 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan

• Pembukaan, Pasal-pasal yaitu 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan

• Pembukaan, Pasal-pasal yaitu 21 bab, 37 pasal, 170 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan

• Pembukaan, Pasal-pasal yaitu 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan

Lembaga Negara yang bertugas untuk menguji peraturan UUD atau UU dibawah UUD adalah..

• Mahkamah Agung

• Komisi Yudisial

• Mahkamah Konstitusi

• Lembaga Yudikatif