BAB 3 KELAS XI SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan jika dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.Pernyataan tersebut merupakan pendapat

• Immanuel Kant

• Leon Duguit

• Achmad Ali

• Van Apeldorn

• E.Utrecht

KUH Pidana,KUH Dagang,KUH Perdata berdasarkan bentuknya merupakan

• hukum tertulis

• hukum tidak tertulis

• hukum tertulis dikodifikasikan

• hukum tidak tertulis dikodifikasikan

• hukum tertulis tidak dikodifikasikan

Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian

• undang-undang

• kebiasaan

• yurisprudensi

• traktat

• hukum ilmu

Berdasarkan makna isi Undang-undang No.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan

• agama

• militer

• umum

• tata usaha negara

• mahkamah konstitusi

Hukum yang berlaku di suatu negara berdasarkan tempat berlakunya adalah

• hukum asing

• hukum internasional

• hukum nasional

• hukum positif

• hukum material

UU RI No.31 Tahun 1997 membahas tentang

• peradilan umum

• peradilan agama

• peradilan militer

• mahkamah agung

• peradilan tata usaha negara

Sistem hukum di Indonesia bertujuan untuk

• menindas kelompok yang lemah

• mengikuti selera kelompok masyarakat

• menakut-nakuti warga masyarakat

• mempertahankan,memelihara tertib hukum

• meningkatkan pendapatan negara

Pendapat para ahli hukum atau sarjana hukum terkemuka disebut

• traktat

• kebiasaan

• yurisprudensi

• undang-undang

• doktrin

Salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan,dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/Wapres apabila melakukan penghianatan terhadap negara adalah

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Komisi Yudisial

• pengadilan Militer

• Pengadilan tinggi

Salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan,dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/Wapres apabila melakukan penghianatan terhadap negara adalah

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Komisi Yudisial

• pengadilan Militer

• Pengadilan tinggi