Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diatur dalam peraturan...

• PP Nomor 27 Tahun 2014

• Perpres 16 Tahun 2018

• PP 45 Tahun 2013

• PP 17 Tahun 2013

Yang dimaksud dengan Barang Milik Negara/Daerah adalah ...

• Barang milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D

• Barang milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

• Barang milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dari perolehan lainnya yang sah

• Barang yang digunakan oleh negara dalam menjalankan tugas pokok fungsinys

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada SKPD pada dasarnya dan harus berpedoman pada

• Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003

• Keputusan Menteri Dalam Negeri No 152 Tahun 2006

• Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2003

• Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016

Berikut ini yang BUKAN termasuk dalam perolehan BMN/D yang sah adalah ...

• barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan

• barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak

• barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang

• barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Yang dimaksud dengan asas fungsional dalam pengelolaan BMN/D adalah ....

• Penggunaan BMN diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Tupoksi pemerintahan secara optimal.

• Pendayagunaan BMN harus didukung adanya akurasi jumlah dan nominal BMN. Kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam Penyusunan Neraca Pemerintah dan pemindahtanganan BMN.

• Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan BMN dilaksanakan oleh pengelola dan/atau pengguna BMN sesuai fungsi, wewenang, dan tangung jawab masing-masing.

• Pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta azas kepatutan dan keadilan.

Yang dimaksud dengan asas efisiensi dalam pengelolaan BMN/D adalah ....

• Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan BMN dilaksanakan oleh pengelola dan/atau pengguna BMN sesuai fungsi, wewenang, dan tangung jawab masing-masing.

• Pendayagunaan BMN harus didukung adanya akurasi jumlah dan nominal BMN. Kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam Penyusunan Neraca Pemerintah dan pemindahtanganan BMN.

• Setiap kegiatan pengelolaan BMN harus dapat dipertaggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

• Penggunaan BMN diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Tupoksi pemerintahan secara optimal.

Berikut ini yang BUKAN merupakan asas-asas umum dalam pengelolaan BMN adalah ....

• Fungsional

• Kepastian Hukum

• Kepastian Nilai

• Efektif

Software, hak cipta dan hak paten jika dilihat jenis BMN/D-nya digolongkan kedalam ...

• Persediaan

• Aset Tak Berwujud dalam Aset Tetap

• Aset Tak Berwujud dalam Aset Lainnya

• Peralatan dan Mesin dalam Aset Tetap

Dalam hal pembangunan gedung/bangunan belum selesai karena pekerjaannya merupakan pekerjaan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Project) atau tidak selesai karena sesuatu lain hal digolongkan kedalam aset ....

• Aset Lainnya

• Gedung dan Bangunan

• Konstruksi dalam Pengerjaan

• Aset Tak Berwujud

Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan negara, dalam pengelolaan BMN menguasakan kewenangan dan tanggung jawabnya kepada pembantu-pembantunya. Manakah pertanyaan berikut yang benar terkait kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan BMN/D tersebut ...

• dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang

• dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang

• diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang

• dikuasakan kepada Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengelola Barang