MPP 1

Keuangan negara adalah.....

• hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang

• hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang berupa uang

• hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai uang, baik dalam bentuk uang dan barang

• hak dan kewajiban negara yang dapat dinilia dengan uang berupa pendapatan da belanja

Hak negara meliputi hal berikut ini , kecuali :

• hak memungut pajak negara

• hak mengedarkan uang

• hak melakukan peminjaman

• hak mengeluarkan belanja negara

kewajiban negara antara lain :

• kewajiban membayar tagihan kepada pihak ketiga

• kewajiban membentuk BUMN

• kewajiban memberikan bunga deposito

• kewajiban membentuk yayasan untuk pengelolaan keuangan negara

Sebagian kekuasaan presiden dalam pengelolaan keuangan dikuasakan kepada:

• Menteri pimpinan lembaga sebagai pejabat otorisator

• Menteri pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran

• Menteri keuangan dan Bappenas sebagai pengguna anggaran

• Menteri keuangan dan Bappenas sebagai pengelola anggaran

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah

• Presiden

• Wakil Presiden

• Menteri Keuangan

• Menteri Keuangan bersama dengan BAPPENAS

Menteri Pimpinan Lembaga sebagai COO mengelola kewenangan :

• Kewenangan administrasi sebagai otorisator dan ordonator serta Fiskal

• Kewenangan adminstrasi sebagai otorisator dan ordonator

• Kewenangan khusus sebagai otorisator

• Kewengan khusus sebagai ordonator

Penyusunan DIPA KL merupakan kewenangan

• Adminsitrasi yag dilaksanakan oleh BUN

• Administrasi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran

• Kewenangan khusus BUN

• Kewenangan khusus Pengguna Anggaran

Dalam kewenangan administrasi, pejabat yang brewenang memerintahkan pembayaran adalah

• Bedahara umum negara

• Bendahara Pengeluaran

• Pengguna Anggaran

• Pengelola Anggaran

Salah satu prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara bahwa setiap rupiah uang negara harus dapat dipertangggungjawabkan dalam pencapaian tujuan negara.

• Prinsip Universalitas

• Prinsip Akuntabilitas

• Prinsip Spesialitas

• Prinsip Responsibilitas

DIPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran memuat informasi tentang:

• Sasaran, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, jenis belanja, rencana pendapatan, rencana penarikan dana.

• Fungsi, subfungsi, program, kegiatan,

• Sasaran, program, kegiatan, jenis belanja.

• Tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan