Manajemen Pemerintah Daerah II (0526)

Karakteristik Good Governance yang dirumuskan dalam Deklarasi Manila adalah :

• Transparan, merata, Akuntabel, Wajar, Adil, Demokratis, Partisipatif, Tanggap

• Transparan, Akuntabel, Wajar, sederhana, Demokratis, Partisipatif, Tanggap

• Transparan, Akuntabel, Wajar, Adil, Demokratis, Partisipatif, Tanggap

• Transparan, Proposional, Akuntabel, Wajar, Demokratis, Partisipatif, Tanggap

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

• Perencanaan strategi, Pelaporan kinerja, Pengukuran kinerja, Pemanfaatan informasi kinerja

• Perencanaan strategi, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Pemanfaatan informasi kinerja

• Pengukuran kinerja, Perencanaan strategi, Pemanfaatan informasi kinerja, Pelaporan kinerja

• Perencanaan strategi, Pemanfaatan laporan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja

Peraturan yang mendefenisiskan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja, adalah :

• Inpres Nomor 7 Tahun 1999

• UU Nomor 17 Tahun 2005

• UU Nomor 1 Tahun 2004

• UU Nomor 25 Tahun 2004

Penyusunan RKA‐SKPD berdasarkan prestasi kerja harus memerhatikan hal-hal berikut:

• Indikator Kinerja, Capaian atau Target Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimal

• Indikator Kinerja, Capaian atau Target Kinerja, Jumlah Dana Tersedia, Standar Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimal

• Indikator Kinerja, Jumlah SDM, Jumlah Dana Tersedia, Standar Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimal

• Indikator Kinerja, Capaian atau Target Kinerja, Pagu Anggaran, Standar Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimal

Anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya keuangan suatu program/kegiatan dengan menghitung rasio efisiensi dana dengan cara :

• Mengalikan input dana dengan output program/kegiatan

• Menambah input dana dengan output program/kegiatan

• Mengurangi input dana dengan output program/kegiatan

• Membagi input dana dengan output program/kegiatan

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” hal ini merupakan defenisi keuangan daerah sesuai dengan :

• UU Nomor 17 Tahun 2005

• UU Nomor 1 Tahun 2004

• UU Nomor 32 Tahun 2004

• UU Nomor 25 Tahun 2005

Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah yang meliputi :

• Hak menarik pajak dan retribusi daerah, hak mengadakan pinjaman, hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat

• Hak menyusun anggaran, hak mengadakan pinjaman, hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat

• Hak menarik pajak dan retribusi daerah, hak membangun daerah, hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat

• Hak menarik pajak dan retribusi daerah, hak mengadakan pinjaman, hak mengelola sumber daya alam

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

• Kepala Daerah

• Kepala Dinas

• Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara (BUN)

• PPKD selaku Bendahara umum daerah (BUD)

Tugas dari pejabat penatausaha keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK‐SKPD) adalah :

• Menyiapkan SPM, Memverifikasi SPJ, Melaksanakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

• Menyiapkan SPM, Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Melaksanakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

• Menyiapkan SPM, Membuat dokumen, Memverifikasi SPJ, Melaksanakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

• Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Memverifikasi SPJ, Mencatat Pembukuan

Pendapatan Daerah bersumber dari :

• Pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan, Pendapatan daerah lainnya yang sah

• Pajak daerah, Retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

• Dana bagi hasil pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

• Hibah, Dana Darurat, dan Bantuan Keuangan