POSTEST PELATIHAN BENDAHARA/ VERIFIKATOR SKPD

Peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut, kecuali:

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

• Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 77 Tahun 2020

• Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup:

• Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah

• Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman

• Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

• Semua benar

Pejabat pengelola keuangan SKPD meliputi sebagai berikut kecuali:

• Pengguna Anggaran

• Kuasa Pengguna Anggaran

• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan merupakan tugas dari:

• PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)

• PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

• Kuasa BUD

• SKPD

Meneliti kelengkapan SPP-UP/GU/TU dan SPP-LS, melakukan verifikasi SPP, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi penerimaan harian dan melakukan akuntansi SKPD merupakan tugas dari:

• Kuasa BUD

• Bidang Akuntansi

• PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD

• PPTK

Sistem Informasi Pemerintah Daerah diatur melalui

• Permendagri Nomor 13 Tahun 2016

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

• Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2019

Berikut ini adalah StakeHolder Sistem Informasi Pemerintah Daerah, kecuali:

• Sekretaris Daerah

• Kepala Daerah

• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

• Kepala SKPD dan Staf

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

• Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan

• Perencanaan, Pengaanggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan

• Perencanaan, Pengaanggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Pengawasan

• Perencanaan, Pengaanggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pengawasan

Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), belanja diklasifikasikan menjadi:

• Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

• Belanjang Langsung dan Belanja Pegawai

• Belanja Pegawai, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

• Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD atau untuk membiayai pengeluaran yang sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanime pembayaran langsung adalah

• Uang Persediaan

• Ganti Uang

• Pembayaran Langsung

• Panjar