Perencanaan Pembangunan Daerah

Landasan legalistik dalam perencanaan pembangunan daerah adalah:

• A. UU Nomor 25 Tahun 2004

• B. UU Nomor 23 Tahun 2014

• C. UU Nomor 6 Tahun 2014

• D. UU Nomor 30 Tahun 2014

Landasan Normatif dalam perencanaan pembangunan nasional adalah:

• A. UU Nomor 33 Tahun 2004

• B. UU Nomor 23 Tahun 2014

• C. UU Nomor 25 Tahun 2004

• D. UU Nomor 6 Tahun 2014

Landasan legalistik dalam perencanaan pembangunan desa adalah:

• A. UU Nomor 25 Tahun 2004

• B. UU Nomor 6 Tahun 2014

• C. UU Nomor 5 Tahun 2014

• D. UU Nomor 30 Tahun 2014

Penyusunan perencanaan pembangunan menggunakan berbagai pendekatan berikut, kecuali:

• A. Perencanaan Politis

• B. Perencanaan Teknokratik

• C. Perencanaan Wilayah

• D. Perencanaan Partisipatif

isi dokumen perencanaan pembangunan adalah berbagai kegiatan dan alokasi pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tuntutan Yang Diperintah sebagai pemilik negara yang dilayani pemerintah. Tuntutan yang diperintah dimaksud sebagai berikut, kecuali:

• A. Barang

• B. Jasa

• C. Kepedulian

• D. Sembako

Berbagai janji politik yang disampaikan ada saat kampanye Pilpres, Pilkada, Pileg dan Pilkades diakomodasi dalam pendekatan:

• A. Perencanaan Bottom-Up

• B. Perencanaan Teknokratik

• C.. Perencanaan Politik

• D. Perencanaan Top-Down

Berbagai permasalahan Yang Diperintah dalam pemenuhan kebutuhannya dijadikan sumber input dalam sistem perencanaan pembangunan. Berikut ini adalah beberapa posisi Yang Diperintah yang kebutuhannya harus diakomodasi dalam dokumen perencanaan, kecuali:

• A. Manusia

• B. Makhluk

• C. Penduduk

• D. Warga Dunia

Perencanaan pembangunan membutuhkan data dan informasi yang valid, akurat dan up to date. Sumber data dan informasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah adalah:

• A. Profil Desa/Kelurahan

• B. Publikasi Medsos

• C.Publikasi Hasil Penelitian Perguruan Tinggi

• D. Berita Lisan Pejabat Birokrasi dan Politisi

Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah sesuai dokumen perencanaan yang telah disepakati untuk peningkatan dan pemerataan hal-hal berikut, kecuali:

• A. Kesempatan kerja

• B. Pendapatan masyarakat

• C. Daya saing daerah

• D. Pendapatan kontraktor dan tim sukses Pilkada dan Pileg

APBD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan:

• A. RPJMD

• B. RKP

• C. RKPD

• D. Renstrada