Pretest Sertifikasi Bendahara Tahun 2019

Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai berikut, kecuali:

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

• Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013

• Nomor 162/PMK.02/2017

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018

Klasifikasi Belanja yang tidak dapat diberikan melalui mekanisme UP, adalah:

• Belanja Pegawai

• Belanja Barang

• Belanja Modal

• Belanja Lain-lain

Dalam pelaksanaan anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker menetapkan Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

• 1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk 1 (satu) Kegiatan Satker

• 1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk 1 (satu) unit kerja pada Satker

• 1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk 1 (satu) PPK pada Satker

• 1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk 1 (satu) DIPA/Satker

Bendahara Penerimaan wajib menyetor penerimaan Negara ke kas Negara pada setiap :

• setiap akhir bulan

• setiap akhir hari kerja

• sesuai jumlah penerimaan

• tidak disetorkan

Apabila perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan maka Bendahara Pengeluaran:

• Wajib melaksanakan

• Wajib mengingatkan

• Wajib menolak

• Berkonsultasi dengan pimpinan

Mekanisme pembayaran dengan Uang Persediaan dilakukan dengan cara:

• Melalui rekening Bendahara;

• Melalui rekeninng KPA;

• Melalui rekening pihakke tiga

• Langsung dari rekening Kas Negara.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang mengutamakan adanya ketepatan antara bukti formal dengan output yang dihasilkan termasuk prinsip:

• Proporsionalitas

• Profesionalitas

• Akuntabilitas berorientasi pada hasil

• Transparansi.

Pengajuan SPP Penggantian Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dapat di lakukan apabila:

• Realisasi dari semua BPP telah 50%

• Realisasi salah satu BPP telah 50% untuk SPP GUP BPP tersebut

• Realisasi dari semua BPP telah 75%

• Salah satu BPP telah merealisasikan 100%

Akun untuk belanja perjalanan dinas biasa adalah

• 523111

• 523121

• 524111

• 524119

Berikut ini adalah jenis-jenis belanja negara yang ada dalam dokumen anggaran setiap kantor/satuan kerja, kecuali:

• Belanja Bunga Hutang

• Belanja Pegawai

• Belanja Barang

• Belanja Modal