PENGUJIAN PJJ BENDAHARA 2025

PENGUJIAN PJJ BENDAHARA 2025

Professional Development

20 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Sistem Administrasi Perkantoran & SIDOEL - FFCA - FFCT

Sistem Administrasi Perkantoran & SIDOEL - FFCA - FFCT

Professional Development

20 Qs

PNBP

PNBP

Professional Development

20 Qs

GAMES RAKERNISKU II TA. 2024

GAMES RAKERNISKU II TA. 2024

Professional Development

15 Qs

Bendahara Pengeluaran - Pembukuan dan LPJ

Bendahara Pengeluaran - Pembukuan dan LPJ

Professional Development

15 Qs

tes pemahaman berhadiah

tes pemahaman berhadiah

Professional Development

15 Qs

UTS HK DAGANG LANJUTAN_M.HADYAN

UTS HK DAGANG LANJUTAN_M.HADYAN

Professional Development

18 Qs

Cerdas Cermat DJPb Bali

Cerdas Cermat DJPb Bali

University - Professional Development

25 Qs

Tes Kompetensi Subrogasi

Tes Kompetensi Subrogasi

Professional Development

15 Qs

PENGUJIAN PJJ BENDAHARA 2025

PENGUJIAN PJJ BENDAHARA 2025

Assessment

Quiz

Professional Development

Professional Development

Medium

Created by

khalimi kaha

Used 59+ times

FREE Resource

20 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

  Konsep pengujian atas tagihan terhadap APBN  dengan memperhatikan  apakah tagihan atas beban anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, disebut...

Rechmatigheid

Wetmatighei

Doelmatigheid

Formal

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Salah satu prinsip terkait dengan pengujian dan pembayaran tagihan dalam pasal 21 UU No. 1/2004 adalah

Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima

Pembayaran atas beban APBN/APBD boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima

Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, kecuali untuk barang-barang tertentu

Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa selesai dalam pengerjaannya

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Berdasarkan pasal 18 dan 21 UU No. 1 tahun 2004, yang berkewajiban untuk melakukan Pengujian dan melaksanakan pembayaran tagihan terhadap tagihan kepada Negara yang menjadi kewenangannya.

Bendahara Pengeluaran

KPA

PPK

PPK

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Pemeriksaan kebenaran hak tagih oleh bendahara/Bendahara Pembantu meliputi hal berikut, kecuali...

Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran

Pihak yang memerintahkan untuk melakukan pembayaran

Nilai tagihan yang harus dibayarkan

Jangka waktu pembayaran

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Pengujian terhadap kebenaran hak tagih rekanan dari suatu kegiatan dilihat dari dokumen:

DIPA

POK

Kontrak

APBN

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Yang termasuk kelompok belanja modal adalah (kecuali):

 pengadaan/pembangunan berbagai gedung dan bangunan yang berfungsi untuk perkantoran, hunian dan pelayanan

 belanja untuk kelengkapan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar (sepanjang beranda di dalam komplek) gedung dan bangunan tersebut

biaya-biaya untuk kegiatan rehabilitasi, renovasi dan restorasi gedung dan bangunan yang diharapkan dapat memperpanjang masa manfaat dari aktiva maupun meningkatkan efisiensinya

Biaya pemeliharaan sehari- hari gedung kantor

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

PPK menguji tagihan atas UP,apabila memenuhi syarat maka diterbitkan....

Surat Perintah Bayar (SPBy)

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Surat Perintah Membayar (SPM)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?