pemungut PPN

Pihak-pihak berikut ini ditunjuk sebagai pemungut PPN, kecuali……..

• KPPN

• BUMN

• BUMD

• Kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas bumi dan kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi

Dalam mekanisme pemungutan PPN oleh pemungut PPN, yang berkewajiban menyetorkan PPN ke kas negara adalah

• Pihak pembeli

• Pihak penjual

• Pihak penjual dan pembeli

• Siapa saja boleh yang penting disetor

Pemungutan PPN oleh bendahara pemerintah selaku pemungut PPN, harus disetor ke kas negara paling lambat...

• 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran

• 10 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan

• 15 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan

• Hari yang sama dengan hari dilakukan pembayaran atas tagihan

Pemungutan PPN oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas selaku pemungut PPN, harus disetor ke kas negara paling lama ...

• tanggal 7 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

• tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

• tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

• tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Pemungutan PPN oleh BUMN selaku pemungut PPN, harus disetor ke kas negara paling lama ...

• tanggal 7 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

• tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

• tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

• Hari yang sama dengan hari dilakukan pembayaran atas tagihan

Pada saat PKP Rekanan mengajukan tagihan kepada Bendahara Pemerintah selaku pemungut PPN, PKP Rekanan wajib membuatFaktur Pajak dan SSP, dengan ketentuan Faktur Pajak diisi dengan lengkap ....

• rangkap 1

• rangkap 2

• rangkap 3

• rangkap 4

Pembayaran berikut ini oleh Bendahara Pemerintah wajib dipungut PPN

• Pembayaran pembelian beras Rp10.000.000

• Pembayaran roti di toko roti Rp2.000.000

• Pembayaran atas rekening telepon Rp100.000.000

• Pembayaran untuk pembebasan tanah Rp10.000.000.000

Bendahara pemerintah membayarkan jasa katering sebesar Rp3.000.000,00 ke Rumah Makan Sari Bundo, atas pembayaran ini..

• Wajib dipungut PPN oleh bendahara pemerintah

• Wajib dipungut PPN oleh Rumah Makan Sari Bundo

• Tidak dipungut PPN

• Tidak ada jawaban yang benar

Bendaharawan pemerintah melakukan pembayaran atas pembelian alat tulis kantor kepada rekanan PKP A sebagai berikut:

Harga jual Rp950.000,00

PPN Rp 95.000,00

Jumlah Rp1.045.000,00

Atas pembayaran tersebut ....

• Tidak perlu dipungut PPN karena harga jual dibawah Rp1.000.000,00

• Dipungut PPN oleh PKP A

• Wajib dipungut PPN oleh Bendahara

• Tidak terutang PPN karena harga jual dibawah Rp1.000.000,00

Pembayaran berikut ini yang harus dipungut PPN oleh Bendahara Pemerintah adalah....

• Pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN

• Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh PT (Persero) PERTAMINA

• Pembayaran atas rekening telepon

• Pembayaran pembelian mobil dinas