MPP BAB II

MPP BAB II

KG - Professional Development

30 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Eko XI 2022

Eko XI 2022

University

25 Qs

MPP BAB III

MPP BAB III

KG - Professional Development

25 Qs

PM PKn Pert.ke-2

PM PKn Pert.ke-2

6th Grade

25 Qs

Pertanyaan tentang APBN dan APBD

Pertanyaan tentang APBN dan APBD

11th Grade

25 Qs

PENILAIAN SUMATIF AKHIR TAHUN (PSAT) TAHUN 2024 KELAS XI

PENILAIAN SUMATIF AKHIR TAHUN (PSAT) TAHUN 2024 KELAS XI

11th Grade

25 Qs

BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA

BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA

8th Grade

25 Qs

Praktik ASP K3 '21

Praktik ASP K3 '21

University

25 Qs

Latihan Penerimaan Anggaran XI OTKP

Latihan Penerimaan Anggaran XI OTKP

11th Grade

25 Qs

MPP BAB II

MPP BAB II

Assessment

Quiz

Other, Special Education

KG - Professional Development

Medium

Used 136+ times

FREE Resource

30 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Prinsip pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi dari masing‐masing unit organisasi sesuai dengan amanat undang‐undang adalah

prinsip anggaran terpadu

prinsip money follows function

prinsip kesesuaian

prinsip ketetapan

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak

dan kewajiban penyelenggara negara

Asas Proporsionalitas

Asas sesuai

Asas Keseimbangan

Asas Profesionalitas

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Administrasi negara adalah administrasi mengenai negara dalam keseluruhan arti

unsur, dimensi, dan dinamikanya

unsur, politik, ekonomi

unsur, sosial, budaya

Menyerah

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

SPPN mewakili fungsi perencanaan, yang merupakan

satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana‐rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah

penetapan lingkup dan ketentuan mengenai keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang‐undang Nomor

17 Tahun 2003

ketentuan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana diatur

dalam Undang‐undang Nomor 1 Tahun 2004

ketentuan mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang‐undang Nomor 15 Tahun 2004

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Aspek‐aspek dalam manajemen pemerintahan secara umum mencakup perencanaan pemerintahan, pengorganisasian kelembagaan pemerintahan, penggunaan sumber‐sumber daya pemerintahan untuk pelayanan berikut pertanggungjawabannya, dan...

pengawasan keuangan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

pengawasan pemerintah pusat dan daerah

kesajahteraan rakyat

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Terdapat jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam

pengambilan keputusan (baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan)

Partisipatif

Efisieni

Demokratis

Wajar

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Model Westminster

garis pertanggungjawaban akuntabilitas adalah dari

bawah ke atas (hierakhis), dan garis kewenangan (otoritas) dari atas ke bawah atau akuntabilitas ministerial

konsep pertanggungjawaban akuntabilitas yang tidak hanya dari bawah ke atas, tetapi juga bersifat ke dalam (perorangan) dan ke luar (masyarakat)

pertanggungjawaban/akuntabilitas dibagi dalam lima kategori, yaitu kontrol dari parlemen (DPR).....pasar (konsumen‐pengusaha)

Para pihak yang terkait satu dengan yang lain membentuk suatu jaringan kerja yang kompleks dan saling memberikan kontribusi dan informasi

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?