UAS M.K. HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perselisihan Perburuhan adalah perselisihan antara majikan dan serikat buruh tentang adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan

• BENAR

• SALAH

Berikut Jenis Perselisihan Hubungan Industrial, kecuali :

• perselisihan hak.

• perselisihan antara buruh dan pemerintah.

• perselisihan pemutusan hubungan kerja.

• perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.

Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

• Perselisihan hak

• Perselisihan kepentingan

• Perselisihan pemutusan hubungan kerja

• Perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.

Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

• perselisihan hak;

• perselisihan kepentingan;

• perselisihan pemutusan hubungan kerja;

• perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial (Menghasilkan Risalah).

• BENAR

• SALAH

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Menteri Tenaga Kerja Untuk Menyelesaikan Perselisihan Melalui :

• Bipartit

• Mediasi

• Konsiliasi

• Arbitrase

Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan utk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.

• BENAR

• SALAH

Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan utk penyelesaian perselisihan kepentingan, Perselisihan PHK atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.

• BENAR

• SALAH

Putusan Pengadilan HI pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/ser. buruh dlm satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap

• BENAR

• SALAH

Berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama adalah Hak Dasar Pekerja dalam :

• Hak Dasar Atas Jaminan Sosial.

• Hak Dasar Atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

• Hak Dasar Untuk Membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

• Hak Dasar Khusus Pekerja Perempuan.