SPKN Kelas B - Bagian 4

Keberadaan kerangka koseptual adalah

• Sebagai prinsip-prinsip dasar pembangunan akuntabilitas dan transparansi keuangan Negara
• Sebagai bagian dari standar yang memuat pengaturan yang bersifat konseptual
• Sebagai acuan dan dasar dalam penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan
• Sebagai ikhtisar atas semua pengaturan pemeriksaan keuangan Negara dari berbagai sumber
• Sebagai prosedur pemeriksaan dasar yang digunakan pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan

yang merupakan ukuran kualitas bukti pemeriksaan

• relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan
• substansi dan waktu keterjadian terkait simpulan pemeriksaan
• lengkap, netral, dan dari sumber informasi yang kompeten
• cara pemerolehan dan keterkaitan bukti dengan simpulan pemeriksaan
• dapat dipahami dan relevan dengan hal pokok yang diperiksa

Pemeriksa mempertimbangkan materialitas

• Hanya terkait pengambilan sample dan perumusan simpulan pemeriksaan
• Pada tahap penentuan sample dan kelengkapan KKP
• Hanya pada tahap perencanaan pemeriksaan
• Tahap pelaporan untuk menentukan opini
• Pada semua tahapan proses pemeriksaan

Keberadaan kerangka koseptual adalah

• Sebagai prinsip-prinsip dasar pembangunan akuntabilitas dan transparansi keuangan Negara
• Sebagai ikhtisar atas semua pengaturan pemeriksaan keuangan Negara dari berbagai sumber
• Sebagai bagian dari standar yang memuat pengaturan yang bersifat konseptual
• Sebagai prosedur pemeriksaan dasar yang digunakan pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan
• Sebagai acuan dan dasar dalam penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan

Berikut adalah factor yang menjadi pertimbangan professional untuk menentukan materialitas atas suatu hal, adalah _

• Harapan penugasan dan tingkat risiko yang dapat diteriam dari pemeriksaan yang dilakukan pada entitas terperiksa
• Harapan penugasan dan lingkup pemeriksaan yang dilakukan atas hal pokok yang diperiksa
• Nilai dan cakupan pengaruh transaksi keuangan terhadap keseluruhan kinerja keuangan entitas terperiksa
• Interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna LHP; dan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Kesepekatan antara pemeriksa dan pihak terperiksa dengan berdasarkan pada argumentasi dan kebutuhan masing-masing

apabila suatu kriteria dapat memberikan interpretasi yang berbeda-beda diantara pengguna kriteria tersebut, maka kriteria itu dikatakan TIDAK memiliki karakteristik

• dapat digunakan
• dapat dipahami
• dapat diterapkan
• akuntabel
• relevan

Yang tidak dikategorikan sebagai pihak yang bertanggungjawab/ pihak yang diperiksa adalah _

• Pihak yang bertanggungjawab menindaklanjuti hasil pemeriksaan
• Pihak yang bertanggung jawab atas pemeriksaan
• Pihak yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok pemeriksaan
• Pihak yang bertanggungjawab mengelola hal pokok pemeriksaan
• Pihak yang bertanggung jawab atas kondisi hal pokok pemeriksaan

Syarat sesuatu hal dikatakan material dalam pemeriksaan, adalah

• jika informasi atas hal tersebut diminta untuk disajikan oleh pengguna LHP

• jika hal tersebut merupakan transaksi lazim pada bisnis entitas terperiksa

• jika hal tersebut dinyatakan standar akuntansi pemerintah sebagai transaksi material

• jika pengetahuan mengenai hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna LHP

• jika hal tersebut merupakan transaksi yang tidak diharapkan terjadi & memiliki nilai transaksi yang besar

Yang TIDAK dapat dikategorikan sebagai bentuk dari hal pokok/ hal yang diperiksa adalah

• Informasi
• Aktivitas yang dapat diukur
• Aktivitas yang dapat dievaluasi
• Kondisi
• Argumentasi

Yang tidak tepat dijadikan sebagai Indikator kemanfaatan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK, adalah

• Peningkatan akuntabilitas, tranparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara
• Peningkatan efektivitas peran APIP dan peningkatan kepercayaan Publik kepada BPK
• Penurunan tingkat korupsi dan tumbuhnya upaya pencegahan penyimpangan melalui penguatan sistem pengelolaan keuangan negara
• peningkatan nilai temuan kerugian negara yang diperoleh dibandingkan dengan biaya pemeriksaan yang direalisasikan
• Peningkatan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan