PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Yang termasuk dalam dokumen rencana pembangunan menurut UU No. 32 Tahun 2004 Adalah, Kecuali:

• Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

• Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD)

• Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan oleh:

• Kepala Daerah

• Sekretaris Daerah

• PPKD

• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dipimpin oleh:

• Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

• Sekretaris Daerah

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Berikut ini yang bukan merupakan fungsi anggaran adalah:

• Alat Perencanaan

• Alat Kebijakan Fiskal

• Alat Pelaksanaan

• Alat Penilaian Kinerja

Penyusunan RKA-SKPD Berbasis kinerja berdasarkan kepada, Kecuali:

• Capaian Kinerja

• Indikator Kinerja

• Standar Pelayanan Minimal

• Penilaian Kinerja

Berdasarkan kebutuhan yang berbeda terhadap formula kebijakan, pelaporan, dan manajemen anggaran, pengeluaran harus diklasifikasikan berdasarkan kategori berikut. Kecuali:

• Function

• Organization

• Finding

• Economic

Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama .................. hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi:

• 90

• 14

• 60

• 7

Penyusunan RKA-SKPD berbasis kinerja berdasarkan pada: “Ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan”.

Pengertian diatas merupakan Penyusunan RKA-SKPD berbasis kinerja yang berdasarkan pada:

• Indikator Kinerja

• Capaian Kinerja

• Analisis Standar Belanja

• Standar Pelayanan Minimal

Salah satu dasar penyusunan RKA-SKPD berbasis kinerja berdasarkan pada standar pelayanan minimal. Apakah yang dimaksud dengan “Standar pelayanan minimal”?

• harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

• tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

• ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.

• penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada

• Mei tahun anggaran berjalan

• Mei sebelum tahun anggaran berjalan

• Pertengahan Juni tahun anggaran berjalan

• Akhir Juli anggaran berjalan