Whole of Government - Latsar

Defenisi WoG menurut Australian Public Service Commission (APSC) adalah:

• Menunjukkan/menjelaskan bagaimana institusi pelayanan public bekerja lintas batas/lintas sector guna mencapai tujuan bersama & sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu.

• Pengintegrasian upaya-upaya kementrian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama

• Pelayanan publik oleh pemerintah yang bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan tanggapan terpadu terhadap isu-isu tertentu

• Kolaborasi yang terjadi antar sektor dalam menangani isu tertentu

• Merupakan salah satu frame yang dapat diterapkan dalam pemerintahan dalam rangka meminimalisir disintegrasi bangsa dan menghilangkan fragmentasi sektor

Bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen adalah :

• Penguatan koordinasi antar lembaga

• Lembaga koordinasi khusus

• Gugus tugas

• Koalisi sosial

• Kelompok kerja

Praktek WoG dalam pelayanan publik banyak jenisnya. Pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat adalah

• Pelayanan yang bersifat administratif

• Pelayanan jasa

• Pelayanan barang

• Pelayanan regulatif

• Pelayanan sosial

Negara yang melakukan WoG Accounts dengan mengintegrasikan sistem laporan keuangan lebih dari 5500 akun organisasi publik guna mendorong transparansi & akuntabilitas menyeluruh yaitu:

• Inggris

• Australia

• Amerika Serikat

• Malaysia

• Cina

Mengapa perlu Whole of Government?

• Karena adanya ego sektor

• Penyatuan visi misi

• Instruksi presiden

• Penerapan e-government

• Karena lambatnya pelayanan

WoG dalam lingkup hubungan antara pemerintah pusat & daerah serta antar daerah diatur oleh Undang-undang. Hubungan wewenang yang pelaksanaannya memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah mengacu pada pasal:

• 17A dan 17B UUD 1945

• 18A dan 18B UUD 1945

• 19A dan 19 B UUD 1945

• 20A dan 20B UUD 1945

• 21A dan 21B UUD 1945

Asas-asas implementasi WoG bardasar UU Administrasi Pemerintahan. Prinsip yg digunakan sbg acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dlm mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dlm penyelenggaraan pemerintahan adalah

• Asas legalitas

• Asas perlindungan Asas kemanfaatan terhadap Hak Asasi Manusia

• Asas umum pemerintahan yang baik

• Asas kepastian hukum

• Asas kemanfaatan

Kelancaran pelaksanaan e-government memerlukan kesiapan

• Pelayanan prima

• Desentralisasi

• Perangkat Informasi

• Whole of Government

• Pelayanan Teknis Fungsional

WoG dlm pelayanan publik dapat dibedakan jadi 5 pola. Pola pelayanan yg dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yg bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing disebut:

• Pola pelayanan Teknis Fungsional

• Pola pelayanan satu atap

• Pola pelayanan satu pintu

• Pola pelayanan terpusat

• Pola pelayanan elektronik

Penerapan WoG terdapat prasyarat. Prasayarat perlu adanya keahlian yang melekat pada SDM yang terlibat namun juga fleksibel pada prosesnya termasuk dlm prasyarat:

• budaya dan filosofi

• Cara kerja yang baru

• Akuntabilitas dan insentif

• Cara baru pengembangan kebijakan