Kabinet Djuanda

Program-program kabinet :

(1) Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman

(2) Membentuk Dewan Nasional

(3) Mengembangkan dan memperkuat Angkatan Perang

(4) Melancarkan pelaksanaan pembatalan hasil KMB

(5) Menyelenggarakan PEMILU

Dari program-program di atas yang merupakan program dari Kabinet Djuanda adalah ....

• (1) dan (4)

• (2) dan(3)

• (2) dan (4)

• (3) dan (4)

• (4) dan (5)

Langkah penting Kabinet Djuanda untuk menyelesaikan berbagai pergolakan di daerah dilakukan dengan cara ....

• menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk membahas berbagai permasalahan

• membangun Angkatan Perang yang kuat untuk meredam berbagai pergolakan

• meminta kepada parlemen untuk memberikan saran-saran kepada kabinet

• membangun berbagai infrastruktur untuk memudahkan mobilitas pembangunan

• meningkatkan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan di daerah

Pada 14 Maret 1957, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri, sekaligus berakhirnya kabinet Ali saat itu. Pada 9 April 1957, dibentuklah Kabinet baru bernama Kabinet Karya Djuanda di bawah komando seorang non-partai, yaitu Ir. Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri. Kabinet Djuanda saat itu bekerja di bawah bayang-bayang transisi antara Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Terpimpin. Sehingga tugas kabinet djuanda sangat berat karena ....

• normalisasi keadaan RI

• menyelesaikan pembatasan hasil KMB

• mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat

• memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran

• melaksanakan politik luar negeri bebas aktif

Dewan Nasional merupakan amanat dari kosepsi presiden 1957. Dewan ini mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan keinginan – keinginan kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat dan juga sebagai penasihat pemerintah untuk melancarkan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas politik untuk mendukung pembangunan negara. Musyawarah Nasional (Munas) Kabinet Djuanda yang bertujuan untuk menormalisasi keadaan yang diakibatkan oleh pergolakan daerah berlangsung pada tanggal ....

• 11 – 13 September 1957

• 10 – 14 September 1956

• 11 – 14 September 1957

• 10 – 14 September 1957

• 11 – 13 September 1956

Sebagai suatu negara yang berdaulat, Indonesia berhak dan berkewajiban mengambil tindakan – tindakan ynag dianggap perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan Republik Indonesia. Melihat kondisi tersebut, pemerintahan Kabinet Djuanda mendeklarasikan hukum teritorial kelautan Nusantara yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Alasan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda adalah ....

• untuk menindaklanjuti hasil Musyawarah Nasional

• Indonesia merasa dirugikan dengan peraturan kolonial pada masa itu

• banyaknya negara yang keberatan terhadap konsepsi landasan hukum laut Indonesia

• untuk menormalisasi keadaan yang diakibatkan oleh pergolakan daerah

• menjaga stabilitas politik untuk pembangunan negara