Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Politik

Sistem implementasi proses kebijakan yang melaksanakan sektor publik secara efisien, tidak memihak, akuntabel dan terbuka, disebut:

• Economic governance

• Political governance

• Administrative governance

• Social governance

Cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya social dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat, adalah pengertian dari good governance menurut:

• UNDP

• Bank Dunia

• Bank Indonesia

• IIA

Menurut Bappenas, penerapan tata kepemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen ke pemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan secara:

• Objektif dan transparan

• Akuntabel dan kompeten

• Profesional dan konsisten

• Profesional dan akuntabel

Dalam melaksanakan kepemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stake holders secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat, adalah salah satu prinsip good governance yang dikemukakan oleh UNDP, yaitu:

• Partisipasi

• Daya tanggap

• Transparansi

• Kesetaraan

Salah satu prinsip good governance yang dikemukakan oleh UNDP, adalah “Rule of Law” yaitu:

• Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh

• Adanya kebebasan dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan

• Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia

• Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia

Prinsip good governance menurut UNDP yang berarti tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur adalah:

• Partisipasi

• Daya Tanggap

• Akuntabilitas

• Orientasi pada kesepakatan

Penerapan good governance sangat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan praktik-praktik KKN. Hal ini berarti bahwa dengan adanya good governance maka:

• Pelimpahan wewenang dapat dilaksanakan

• Penggunaan anggaran dapat dikurangi

• Penyalah gunaan fasilitas public untuk kepentingan pribadi dapat dihindarkan semaksimal mungkin

• Pelaksanaan anggaran sesuai ketentua

Berikut ini merupakan Mekanisme Tata Kelola Pemerintahan, kecuali

• Old Public Administration

• New Public Management

• Old Public Service

• New Public Service

Indonesia dalam menyelesaikan konflik lebih memilih untuk menggunakan cara....

• Konfrontasi
• Peperangan
• Diplomasi
• Kekerasan

Politik luar negeri yang digunakan oleh Indonesia yaitu ....

• Republik Aktif
• Globalisasi
• Bebas Jaya
• Bebas Aktif