Kode Etik Pemeriksa

2. Dalam mengembangkan budaya etika dalam organisasi, diperlukan hal-hal sebagai berikut, kecuali:

• a. Rencana strategis organisasi

• b. Pedoman etika organisasi

• c. Kode etik organisasi

• d. Nilai-nilai organisasi

3. Pendekatan sederhana untuk menyelesaikan dilema etika, kecuali:

• a. Mengidentifikasikan isu-isu etika berdasarkan fakta-fakta tersebut.

• b. Mengidentifikasikan konsekuensi yang mungkin terjadi pada setiap alternatif.

• c. Memutuskan tindakan yang tepat untuk dilakukan.

• d. Mengatasi dan mengidentifikasi rasionalisasi

Proses pencapaian tingkat keberhasilan (kinerja) seseorang pada profesinya atau organisasi pada bidang industrinya, pada dasarnya tidak dapat lepas dari:

• Penerapan etika-etika yang baik pada setiap interaksi antara individu profesi atau organisasi dengan masyarakat/organisasi lain dalam rangka menciptakan komitmen dan saling percaya.

• Realisasi bukti hasil pekerjaan yang benar dan disampaikan kepada auditee secara baik.

• Etika yang baik kepada auditee dalam setiap pemeriksaan

• Nilai-nilai, keyakinan dan aturan moral yang harus digunakan oleh para atasan dan pegawai dalam menganalisa dan menafsirkan kondisi yang ada dan kemudian memutuskan mana yang benar atau sesuai dalam berperilaku.

Yang tidak termasuk dalam kategori perilaku profesi yang dihubungkan dengan kode etik profesi berdasar peta quadrant adalah:

• individu profesi berprilaku curang/cheating

• Individu profesi berprilaku jujur

• Individu profesi menjadi idle/menganggur

• Individu profesi paling bernilai/valued

Yang termasuk pengendalian preventif dalam sistem pengendalian integritas, kecuali:

• Kerangka hukum BPK

• Nilai-nilai dan Standar

• Kesadaran integritas

• Sikap manajemen

Kode Etik BPK Berlaku kepada:

• Pemeriksa dan Pegawai BPK yang tidak menduduki jabatan Fungsional Pemeriksa

• Anggota BPK dan Pemeriksa BPK

• Pelaksana BPK yang menduduki jabatan Fungsional BPK dan Pelaksana yang tidak menduduki Jabatan Fungsional BPK

• Pelaksana BPK yang menduduki jabatan Fungsional BPK dan Pelaksana yang tidak menduduki Jabatan Fungsional BPK dan Anggota BPK

Berikut ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap pemeriksa menurut Peraturan BPK no.4 Tahun 2018, kecuali:

• Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pemeriksa

• Menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan

• Melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkan ketika mulai memangku jabatannya

• meningkatkan pengetahuan dan keahliannya

Proses penegakkan pelanggaran kode etik di BPK dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) berdasarkan laporan atau pengaduan pelanggaran kode etik. Berikut adalah pihak yang terlibat dalam prosedur penegakkan pelanggaran kode etik di BPK, kecuali:

• MKKE
• Panitera
• Inspektorat Utama
• Tim Kode Etik

Anggota BPK yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berdampak negatif pada negara dan/atau BPK, dapat dijatuhi hukuman berup.

•      Pemberhentian dari keanggotaan BPK
•      Peringatan tertulis
•      Dijatuhi sanksi Kode Etik yang lebih berat
•      Peringatan secara lisan

Pemeriksa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berdampak negatif pada tim pemeriksa atau satuan kerja, dapat dijatuhi hukuman berup.

•    Dijatuhi sanksi tingkat ringan
•    Dijatuhi sanksi tingkat sedang
•    Dijatuhi sanksi tingkat berat
•    Peringatan secara lisan