PPH PASAL 21 (ADM PERPAJAKAN)

Berikut adalah unsur-unsur pajak......

• Dipungut oleh negara berupa barang

• Ada jasa timbal secara langsung bagi penyetor pajak

• Dipungut berdasarkan Undang-undang

• Digunakan untuk membiayai Satker dimana bendahara menyetor pajak

Keterlambatan SPT Masa Pasal 21, oleh bendahara dapat dikenakan sanksi . . . .

• Rp. 500.000,00

• Rp. 50.000,00

• Rp.1.000.000,00

• Rp. 100.000,00

Berikut jangka waktu penyetoran pajak yang benar . . .

• Penyetoran PPh pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 10 setelah masa pajak berakhir.

• Penyetoran PPh pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 10 setelah masa pajak berakhir.

• Penyetoran PPh pasal PPh pasal 23 selambat-lambatnya tujuh hari setelah tanggal pembayaran.

• Penyetoran PPN selambat-lambatnya tanggal 10 setelah masa pajak berakhir.

Berikut di bawah ini adalah bukan merupakan bentuk darai Bukti Penerimaan Negara.....

• Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk pembayaran/penyetoran melalui Teller dengan Kode Billing.

• Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC.

• Dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui internet banking.

• Kuitansi bank untuk pembayaran melalui Teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP/SSP PBB.

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan dimulai sejak . . . .

• Wajib Pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

• Wajib Pajak terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

• Wajib Pajak memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

• Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Berikut dibawah ini yang tidak termasuk subjek pajak dalam negeri:

• Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan

• Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia

• Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dimana pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan

• Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Berikut di bawah ini adalah bukan termasuk penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan.....

• Penghasilan dari pekerjaan dan pekerjaan bebas

• Penghasilan dari usaha dan kegiatan

• Penghasilan dari hadiah undian

• Penghasilan dari bantuan atau sumbangan dan harta hibahan

Iwan adalah PNS dengan status kawin dengan 1 anak, maka PTKP yang bisa dikurangkan terhadap penghasilan Iwan adalah .....

• Rp. 54.000.000,00

• Rp. 58.500.000,00

• Rp.63.000.000,00

• Rp.67.500.000,00

Berikut di bawah ini adalah bukan termasuk penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan:

• Penghasilan dari pekerjaan dan pekerjaan bebas

• Penghasilan dari usaha dan kegiatan

• Penghasilan dari hadiah undian

• Penghasilan dari bantuan atau sumbangan dan harta hibahan

Iwan adalah PNS dengan status kawin dengan 2 anak, maka PTKP yang bisa dikurangkan terhadap penghasilan Iwan adalah...

• Rp. 54.000.000,00

• Rp. 58.500.000,00

• Rp.63.000.000,00

• Rp.67.500.000,00