Izin perkawinan dan perceraian bagi PNS

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. pengeertian tersebut diatur dalam…

• Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974

• Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 1947

• Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974

• Pasal 1 UU Nomor 2Tahun 1974

• Pasal 2 UU Nomor 2Tahun 1947

Perkawinan Bagi PNS Diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Tersendiri Perihal perkawinan bagi PNS diatur pelaksanaannya dalam...

• PP No. 10 tahun 1981

• PP No. 10 tahun 1982

• PP No. 10 tahun 1980

• PP No. 10 tahun 1983

• PP No. 10 tahun 1984

Yang bukan syarat menjadi saksi perkawinan adalah...

• laki-laki

• wanita

• baligh

• waras dan akal

• adil

Perkawinan bagi PNS diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Tersendiri Perihal perkawinan bagi PNS diatur pelaksanaannya dalam PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang kemudian diubah dan ditambah menjadi….

• PP No. 43 Tahun 1990

• PP No. 45 Tahun 1990

• PP No. 44 Tahun 1993

• PP No. 42 Tahun 1991

• PP No. 45 Tahun 1992

Pada Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS terdapat pasal 10 merupakan syarat alternative yaitu …

• Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri

• Ada persetujuan tertulis dari istri

• Istri dapat melahirkan ketirunan

• Istri mendapatkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan

• Ada jaminan tertulis dari PNS

Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena …

• Istri tidak pernah meninggalkan suami

• Istri selalu melayani suami

• Istri berzinah dan melakukan kekejaman

• Istri tidak pernah meninggalkan suami

• Istri selalu meminta izin suami apabila keluar rumah

Setiap atasan yang menerima izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara …

• Ketentuan

• Berdasarkan keputusan

• Tidak tertulis

• Secara lisan

• Tertulis kepada pejabat

Dalam PP No. 10 tahun 1983 pasal 11 izin bagi pegawai pns wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan pejabat apabila …

• Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan

• Ada persetujuan tertulis dari istri untuk suami

• Tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud

• Bertetangan dengan ajaran atau peraturan agama yang diatut oleh pns wanita yang bersangkutan atau untuk suaminnya

• Bertetangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Setelah melakukan perkawinan ,PNS wajib melaporkan perkawinan selambat-lambatnya...

• 10 Tahun

• 1 Bulan

• 1 Tahun

• 10 Bulan

• 1 Abad

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUD terdapat Pasal 20 ayat 1 merupakan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya yaitu meliputi …

• Tempat kediaman perceraian

• Tempat kediaman tergugat

• Tempat kediaman pengadilan

• Tempat kediaman penggugat

• Tempat kediaman keluarga