PPKN SMK - X - NILAI – NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTEK PENYELENGGARAAN NEGARA

Tanggal 1 Juni 1945 merupakan tanggal lahirnya istilah Pancasila yang dikemukakan oleh…

• Ir. Soekarno

• Mr. Muh. Yamin

• Mr. Soepomo

• Drs. Moh. Hatta

• Mr. A. A Maramis

Kekuasaan negara menurut John Locke yaitu…

• Kekuasaan legislatif, eksekutif, konstitutif

• Kekuasaan yudikatif, eksekutif, federatif

• Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif

• Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudisial

• Kekuasan legislatif, eksekutif, dan federative

Lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Badan Pemeriksa Keuangan

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Dewan Perwakilan Daerah

• Mahkamah Konstitusi

Lembaga negara yang bertugas menguji Undang-Undang atas UUD 1945 (juducial review) adalah…

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Komisi Yudisial

Pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan pembagian kekuasaan secara…

• Horizontal

• Vertikal

• Positif

• Negatif

• Campuran

Kekuasaan uutuk menjalankan undang-undang dalam menjalankan undang-undang dan penyeleggara pemerintahan….

• Kekuasaan Legislatif

• Kekuasaan Eksekutif

• Kekuasaan Yudikatif

• Kekuasaan Eksaminatif

• Kekuasaan Moneter

Kekuasaan mengawasi dan mengadili terhadap pelaksanaan undang-undang disebut….

• Yudikatif

• Legislatif

• Eksekutif

• Federatif

• Eksaminatif

Kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal. Pernyataan yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal yaitu….

• Gubernur, bupati, dan wali kota berkedudukan sejajar sebagai kepala daerah

• Presiden dan kepala daerah berkedudukan sejajar sebagai lembaga pemegang kekuasaan eksekutif

• Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Konstitusi

• BPK, Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, dan MK mempunyai kedudukan sejajar sebagai lembaga negara tingkat pusat.

• Dewan perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah berkedudukan sejajar sebagai lembaga legislative.

Kementerian yang ada di Indonesia berjumlah 34. Tiap-tiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri. Dalam menjalankan tugasnya menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena…

• Kedudukan menteri sejajar dengan DPR

• Kedudukan Menteri sejajar dengan Presiden

• Kedudukan Menteri tidak bergantung Presiden

• Kedudukan Menteri tidak bergantung DPR

• Kedudukan Menteri hanya bergantung pada MPR

Contoh implementasi nilai religious Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu…

• Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama

• Membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan

• Mewajibkan warga negara menjadi umat agama yang baik

• Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri

• Mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah