Hubungan Antar Perundang-undangan

Tata urutan perundang-undangan yang benar adalah ....

• UUD NRI Tahun 1945 - PERDA PROVINSI - PERDA KABUPATEN/KOTA - TAP MPR - UU/PERPPU - PP - PERPRES

• UUD NRI Tahun 1945 - PERPRES - PP - TAP MPR - PERDA KABUPATEN/KOTA - PERDA PROVINSI - UU/PERPPU

• UUD NRI Tahun 1945 - TAP MPR - UU/PERPPU - PP - PERPRES - PERDA PROVINSI - PERDA KABUPATEN/KOTA

• UUD NRI Tahun 1945 - PP - TAP MPR - UU/PERPPU - PERPRES - PERDA PROVINSI - PERDA KABUPATEN/KOTA

• UUD NRI Tahun 1945 - PERDA KABUPATEN/KOTA - PERPRES - PERDA PROVINSI - UU/PERPPU - PP - TAP MPR

Siapa yang menetapkan PP?

• MPR

• Presiden

• DPR

• Presiden dan DPR

• DPRD Provinsi

Siapa yang menetapkan TAP MPR

• MPR

• MPR dan Presiden

• Presiden

• DPR

• DPR dan Presiden

Siapa yang menetapkan UU/PERPPU

• MPR

• Presiden

• DPR

• DPR dan Presiden

• DPRD Provinsi

Siapa yang menetapkan Perda Provinsi?

• DPR

• Presiden

• DPRD Kabupaten/Kota

• DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

• DPRD Provinsi dan Gubernur

Siapa yang menetapkan Perda Kabupaten/Kota?

• Presiden dan DPRD Kabupaten/Kota

• DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi

• DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota

• DPRD Kabupaten/Kota dan DPR

• MPR

Berikut ini yang termasuk badan legislatif adalah ....

• Presiden
• Menteri Keuangan
• Pengadilan
• DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
• Wakil Presiden

Berikut ini yang termasuk badan eksekutif adalah ....

• Presiden, Wakil Presiden, dan Gubernur
• Presiden, Wakil Presiden, dan Kepala Kepolisian
• Presiden, Wakil Presiden, dan Hakim Mahkamah Konstitusi
• Presiden, Wakil Presiden, dan Jaksa

• Presiden, Wakil Presiden, dan Anggota DPR

Masalah yang sering dijumpai berkaitan dengan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah ....

• penegakan hukum yang lemah

• kepatuhan hukum yang kuat

• sistem perundang-undangan yang tidak sinkron

• sistem peradilan yang efisien

• penegakan hukum yang tegas

Contoh tidak sinkronnya sistem perundang-undangan di Indonesia adalah ....

• Perbedaan antara hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
• Keselarasan antara hukum adat, hukum pidana, dan hukum tata negara.
• Perbedaan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional.
• Kesamaan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional.
• Perbedaan peraturan pusat dengan daerah