pre post patuh

Bentuk PDTT yang dapat dilakukan BPK adalah

• Pemeriksaan Kinerja dan Investigatif
• Pemeriksaan Kepatuhan
• Pemeriksaan Investigatif
• Pemeriksaan Kepatuhan dan Investigatif

Langkah pertama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan adalah

• Memahami harapan penugasan
• Memahami obyek pemeriksaan
• Menentukan tujuan pemeriksaan
• Menyusun Program Pemeriksaan

Tujuan pelaksanaan PDTT Kepatuhan yaitu

• Memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja
• Memastikan apakah ada kerugian negara
• Memberikan opini atas Laporan Keuangan
• Memastikan entitas telah mengikuti peraturan dan ketentuan yang ditetapkan.

Berikut ini yang bukan merupakan kewenangan pemeriksa BPK dalam suatu pemeriksaan kepatuhan adalah

• Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan BMN
• Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan kepada BPK.
• Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara tanpa berkonsultasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah.
• Menentukan objek pemeriksaan.

Aspek pemeriksaan kepatuhan terdiri dari

• regularity dan propriety
• regularity dan formality
• formality dan propriety
• certainty dan formality

Dalam konteks sektor publik, pemeriksaan kepatuhan memiliki peran yang penting. Berikut ini adalah beberapa peran tersebut, kecuali

• melaporkan penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan
• Menilai etika/kepatutan para pejabat/pegawai sektor publik.
• Menyediakan laporan yang dapat diandalkan mengenai apakah dana publik telah digunakan sesuai dengan peraturan
• Memberikan rekomendasi agar entitas dapat lebih mematuhi peraturan yang berlaku.

Prinsip-prinsip umum pemeriksaan kepatuhan adalah sebagai berikut, kecuali

• Komunikasi
• Efisien
• Risiko Pemeriksaan
• Risiko Kecurangan

Risiko bahwa pengendalian intern yang relevan dengan risiko bawaan tidak memadai atau tidak efektif untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan disebut sebagai

• Risiko Deteksi

• Risiko Pemeriksaan

• Risiko Bawaan

• Risiko Pengendalian

Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan oleh pemeriksa dalam menilai risiko adanya ketidakpatuhan adalah sebagai berikut, kecuali

• Kompleksitas ketentuan peraturan perundang-undangan
• Hasil penilaian risiko pemeriksaan sebelumnya.
• Kualitas SDM yang dimiliki oleh entitas.
• Tingkat pertimbangan yang digunakan entitas dalam mematuhi peraturan.

Sikap yang mempertahankan pemikiran yang objektif dan terbuka dengan cara waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan ketidakpatuhan sebagai akibat dari kesalahan atau kecurangan disebut

• Independensi
• Skeptisisme profesional
• Pertimbangan profesional
• Integritas