Politik Orde Baru

1. Perhatikan Informasi berikut di berikut ini:

1.membentuk kabinet kerja

2.Manifesto politik

3.Penyederhanaan Politik

4.Pembentukan Front nasional

5.Penerapan Dwi fungsi ABRI

6.Penyeragaman Ideologi

Informasi tersebut adalah bentuk kebijakan-kebijakan politik dalam negeri bangsa Indonesia, analisis manakah yang merupakan bentuk kebijakan politik dalam negeri masa Ordebaru….

• 1,2,3,

• 3,4,5,

• 4,5,6,

• 3,5,6

• 1,3,5

Salah satu usaha menciptakan stabilitas politik pemerintah Orde Baru adalah fusi partai politik. Mengapa kebijakan ini dilakukan

• mengurangi partisipasi organisasi politik

• menyamakan pandangan organisasi

• menyederhanakan sistem pemilu

• menerapkan ideologi Pancasila

• menekan tindak kekerasan

1. Dalam pelaksanaannya, konsep dwifungsi ABRI menjadi alat legitimasi kekuasaan Orde Baru.Makna asli konsep dwifungsi ABRI adalah . . . .

• menyeimbangkan peran sosial dan militer dalam diri anggota ABRI

• mengembalikan peran sosial anggota militer dalam masyarakat

• mengakomodasi keterlibatan langsung militer dalam pemerintahan

• menjalin hubungan harmonis antara sipil dan militer

• meningkatkan kerja sama antara sipil dan militer

Kebijakan pemerintahan Orde baru mengenai Depolitisasi parpol dan Ormas dilakukan dengan cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila.Salah satu dampak kebijakan pemerintah Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal adalah . . . .

• setiap peserta didik harus mengamalkan nilai nilai luhur Pancasila

• semua sekolah wajib mengajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila

• setiap warga negara Indonesia harus mengikuti penataran P4

• semua partai dan organisasi harus berideologi Pancasila

• setiap mahasiswa baru wajib mengikuti penataran P4

Pelaksanaan Pemilu sudah tecantum dalam program Pancakrida Kabinet Pembangunan I dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat,Pada awalnya pemerintah berencana melaksanakanpemilu pada tahun 1968. Akan tetapi, MPRS menunda rencana tersebut hingga tahun 1971 karena . . . .

• tidak ada biaya untuk penyelenggaraan

• tidak sesuai dengan rencana MPRS

• telah terbentuk pemerintahan baru

• belum terbentuk panitia pemilu

• tidak sesuai prosedur MPRS

kebijakan politik dalam negeri masa Orde baru salah satunya adalah penyederhanaan partai. Menjelang pelaksanaan pemilu 1977 terdapat beberapa partai politik yang berfusi dengan partai besar.analisis manakah Partai politik berikut ini yang bergabung dalam partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah . . . .

• NU,IPKI,Parmusi

• NU,PNI,Perti

• Parmusi,Perti,PSII

• Parmusi,PDI,PSII

• PNI,PKI,Perti

Pada Masa Orba Pelaksanaan pemilu di Indonesia berhasil dilakukan sebanyak 6 kali yaitu mulai tahun 1971,1977,1982,1987,1992 dan 1997.Menjelang pemilu 1977 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 yang berisi tentang . . .

• penyederhanaan partai peserta pemilu

• tata cara pembagian kursi legislatif

• persyaratan partai peserta pemilu

• tata cara pelaksanaan pemilu

• proses pemungutan suara

Perhatikan aspek-aspek berikut!

1) Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun (Pelita).

2) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

3) Pemerataan pembangunan.

4) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Manakah yang merupakan aspek dalam Trilogi Pembangunan . . . .

• 1), 2), dan 3)

• 1), 2), dan 4)

• 2), 3), dan 4)

• 2), 3), dan 5)

• 3), 4), dan 5)

Konsep Dwi fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tangung jawab perjuangan bangsa Indonesia.Kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk melaksanakan dwifungsi ABRI yaitu . . . .

• memberikan jatah kursi bagi ABRI di DPR

• mengizinkan ABRI untuk menjadi anggota DPR

• memasukkan ABRI dalam salah satu fraksi DPR

• memberi tugas kepada ABRI untuk membantu DPR

• memberi wewenang kepada ABRI untuk mengawasi DPR

Kebijakan politik dalam negeri masa Orde baru beragam bentuknya diantaranya Penyederhanaan partai politik,P4,Dwi Fungsi ABRI dan kebijakan pelaksanaan Pemilu, dari beragamnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Orba. Bagaimanakah perkembangan politik dalam negeri bangsa Indonesia dengan dikeluarkannya kebijakan fusi parpol dalam kancah politik di Indonesia…

• Partai yang ikut dalam pemilu hanya terbatas ada tiga partai politik sebagai wakil partai-partai lain, hal ini dinilai menutup aspirasi kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin UUD 1945

• Parpol berlomba-lomba menduduki kursi pemerintahan

• Pembatasan parpol menyebabkan persaiangan dalam politik

• Fokus rakyat pada pemilutidak pada banyak partai hanya pada partai penguasa

• Stabilitas politik dalam negeri