PPKN SMK-X-Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara

Setiap usaha yang bertujuan agar setiap lembaga pemerintahan berjalan sesuai dengan porsinya dengan saling bahu-membahu dalam menjalankan sebuah program yang dimulai dari membuat, mengawasi, dan melaksanakan adalah pengertian dari ....

• Pembagian

• Pemisahan

• Pembagian dan pemisahan

• Bukan keduanya

Setiap kegiatan yang berjalan disuatu negara tidak dalam koordinasi kerjasama antar lembaga dan setiap lembaga di negara tersebut berjalan sendiri-sendiri adalah pengertian dari ....

• Pembagian

• Pemisahan

• Pembagian dan pemisahan

• Bukan keduanya

Teori pembagian kekuasaan sudah dicetuskan sejak lama. Teori tersebut dipakai oleh banyak negara didunia (walaupun teori tersebut dewasa ini sudah disempurnakan) oleh para pakar politik dunia. Teori tersebut dikemukakan oleh ....

• Abraham lincoln

• Ir. Soekarno

• Robert darwis

• John locke

Pembagian Kekuasaan menurut John Locke yaitu...

• Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Konstitutif

• Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Federatif

• Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif

• Kekuasaan Legislatif, Yudikatif, Federatif

Lembaga Negara Indonesia yang memiliki kekuasaan Konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah...

• Majelis Perwakilan Rakyat

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Dewan Perwakilan Daerah

• Komisi Pemberantasan Korupsi

Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yaitu...

• Legislatif, Eksekutif, Yudislasi

• Legislatif, Eksekutif, Konstitutif

• Legislatif, Eksekutif, Federatif

• Legislatif, Eksekutif, Yudikatif

Dalam menjalankan tugasnya menteri tidak bertanggungjawab kepada DPR karena...

• Kedudukan menteri sejajar dengan Presiden

• Kedudukan Menteri tidak bergantung kepada DPR

• Kedudukan Menteri hanya bergantung pada MPR

• Kedudukan Menteri lebih tinggi dari semua lembaga negara lain

Salah satu Kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah...

• memegang kekuasaan pemerintahan

• mengajukan rancangan undang-undang

• mengangkat dan memberhentikan menteri

• membuat perjanjian internasional

Keberadaan kementerian negara republik Indonesia diatur dalam....

• Pasal 17 UUD NRI 1945

• Pasal 18 UUD NRI 1945

• Pasal 19 UUD NRI 1945

• Pasal 20 UUD NRI 1945

Contoh implementasi nilai ketuhanan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yaitu...

• Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak memeluk agama

• membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan

• membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri

• mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah