TUGAS RUMAH PKN 8 BAB III

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia menyepakati dasar negara Republik Indonesia Pancasila pada tanggal ....

• 18 Agustus 1945

• 17 Agustus 1945

• 16 Agustus 1945

• 15 Agustus 1945

Hukum pada hakikatnya adalah peraturan yang berisi ….

• Perintah dan Larangan

• Anjuran untuk berbuat baik

• Larangan berbuat baik

• Pelanggaran dan kejahatan

Istilah “Pancasila” pertama kali dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam ....

• Pidato Mr. Moh. Yamin pada Sidang BPUPKI

• Pidato Mr. Soepomo pada Sidang BPUPKI

• Pidato Ir.Soekarno pada Sidang BPUPKI

• Pidato Ir.Soekarno pada Sidang PPKI

“....maka disusunlah kemerdekaankebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada.....”

Ini menunjukan pengertian Pancasila sebagai dasar negara yang dengan jelas dinyatakan dalam .....

• Pembukaan UUD 1945

• Batang tubuh UUD 1945

• Basal-pasal UUD 1945

• Penjelasan UUD 1945

Lembaga negara yang mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah …

• BPUPKI

• PPKI

• KNIP

• MPR

UU dibuat oleh Presiden bersamasama dengan ….

• MPR

• DPR

• MA

• KY

Dalam keadaan yang memaksa, Presiden berhak mengeluarkan ….

• Peraturan Pemerintah (PP)

• Peraturan Presiden (PERPRES)

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

• Peraturan Daerah Provinsi

Berikut merupakan dampak apabila rakyat tidak terlibat dalam penyusunan perundangan ....

• Masyarakat merasa puas dengan berlakunya hukum

• Seluruh aturan dalam hukum akan di laksanakan masyarakat

• Masyarakat akan mendukung tegaknya hukum

• Terjadi rasa ketidakpuasan dan ketidak percayaan pada hukum

Menurut tata urutan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) berada di bawah .…

• Undang-undang

• Ketetapan MPR

• Peraturan Pemerintah (PP)

• Peraturan Presiden

Bupati atau walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan ….

• Undang-undang

• Ketetapan MPR

• Peraturan Daerah Provinsi

• Peraturan Daerah Kabupaten