AKUNTANSI PEMERINTAH KD 1

Pemerintah Daerah Ulamba pada tanggal 1 Januari 2017 memiliki kewajiban sebesar Rp. 36.000.000.000,- dan asset Rp. 420.000.000.000,- . jika tidak ada data lain, maka besarnya ekuitas dana adalah…

• Rp. 318.000.000.000, -

• Rp. 418.000.000.000, -

• Rp. 400.000.000.000, -

• Rp. 382.000.000.000, -

• Rp. 384.000.000.000, -

Berikut ini yang termasuk akun riil adalah…

• Pembelian perlengkapan

• Pendapatan pajak hotel

• Piutang jangka Panjang

• Beban listrik, air dan telephon

• Pendapatan pajak reklame

Berikut ini yang termasuk akun nominal adalah…

• Mesin dan peralatan

• Kas di kasda

• Pendapatan pajak reklame

• Piutanng angsuran

• Gedung

Akun yang dicatat pada posisi debit pada saat terdapat penambahan adalah…

• Belanja

• Ekuitas dana

• Pendapatan

• Utang

• Kewajiban

System akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan disebut akuntansi…

• Anggaran

• Kas

• Dana

• Akrual

• Komitmen

Berikut ini merupakan kelemahan dari pencatatan single entry, yaitu...

• Sederhana dan mudah dipahami

• Pencatatannya akurat dan teliti

• Kurang bagus untuk pelaporan keuangan

• Pengontrolan akun mudah

• Pencatatannya dilakukan per lembar

Jenis akun yang di dalamnya terdapat informasi/transaksi akun yang saldo akhirnya pada suatu periode akan menjadi saldo awal periode berikutnya disebut akun…

• Pendapatan

• Riil

• Harta

• Nominal

• Kewajiban

Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan…

• Penerimaan yang actual, riil, dan objectif

• Anggaran belanja pemerintah daerah

• Bantuan dana dari provinsi dan kabupaten

• Pengeluaran yang actual, riil dan objektif

• Belanja dan pembiayaan yang dilakukan Pemda

System pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan system pencatatan double entry dan ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran adalah system pencatatan…

• Single entry

• Periodic

• Double entry

• Perpetual

• Triple entry

Bila diketahui suatu desa melakukan transaksi penyelenggaraan pemerintah desa dengan belanaj pegawai Rp. 400.000.000,- ; belanja barang dan jasa Rp. 100.000.000,- dan belanja modal Rp. 50.000.000,-. Maka total transaksi belanja untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar…

• Rp. 550.000.000,-

• Rp. 100.000.000,-

• Rp. 500.000.000,-

• Rp. 50.000.000,-

• Rp. 400.000.000,-