HUKUM (KELAS XI)

1) Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan

perundang-undangan.

2) Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan

kebiasaan.

3) Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam

suatu perjanjian antarnegara (traktat).

4) Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan

hakim.

• Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya

• Penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya

1). Hukum nasional, yaitu

hukum yang berlaku dalam

wilayah suatu negara

tertentu.

2). Hukum internasional, yaitu

hukum yang mengatur

hubungan hukum

antarnegara dalam dunia

internasional. Hukum

internasional berlakunya

secara universal, baik

secara keseluruhan

maupun terhadap negaranegara yang mengikatkan

dirinya pada suatu

perjanjian internasional

(traktat).

3). Hukum asing, yaitu hukum

yang berlaku dalam

wilayah negara lain.

4). Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh

gereja untuk para anggotanya

• Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya

• Penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya

Hukum tertulis, yang dibedakan atas dua macam berikut

a) Hukum tertulis yang dikodifkasikan, yaitu hukum yang disusun

secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak

perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya, KUH Pidana, KUH

Perdata, dan KUH Dagang.

b) Hukum tertulis yang tidak dikodifkasikan yaitu hukum yang meskipun

tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan

masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan

pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya undang-undang, peraturan

pemerintah, dan keputusan presiden.

2) Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga

masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal,

tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri.

• penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya

• penggolongan hukum berdasarkan bentuknya

Ius Constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi

suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang RI

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2) Ius Constituendum (hukum negatif), yaitu hukum yang diharapkan berlaku

pada waktu yang akan datang. Misalnya, rancangan undang-undang (RUU).

• penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya

• penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya

1) Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota

masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan

dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata,

hukum dagang, dan sebagainya.

2) Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara

mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya, Hukum

Acara Pidana (KUHAP), Hukum Acara Perdata, dan sebagainya.

• penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya

• penggolongan hukum berdasarkan sifatnya

1) Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimana

pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan

pembunuhan maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan.

2)Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila

pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam

suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan

antarindividu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak

menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum (undangundang). Misalnya, ketentuan dalam pewarisan ab­intesto (pewarisan

berdasarkan undang-undang), baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak

ada surat wasiat (testamen).

• penggolongan hukum berdasarkan sifatnya

• penggolongan hukum berdasarkan wujudnya

1) Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang

atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu

negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan

tertentu.

2) Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan

berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut

hak.

• penggolongan hukum berdasarkan isinya

• penggolongan hukum berdasarkan wujudnya

1) Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara

dengan individu (warga negara), menyangkut kepentingan umum (publik).

Hukum publik terbagi atas:

a) Hukum Pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan,

memuat larangan dan sanksi.

b) Hukum Tata Negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan

bagian-bagiannya.

c) Hukum Tata Usaha Negara (administratif), yaitu mengatur tugas

kewajiban pejabat negara.

d) Hukum Internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara, seperti

hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan

sebagainya.

2) Hukum privat (sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu

satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi.

Hukum privat

terbagi atas:a) Hukum Perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarindividu

secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum

waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan.

b) Hukum Perniagaan (dagang), yaitu hukum yang mengatur hubungan

antarindividu dalam perdagangan. Contoh, hukum tentang jual beli,

hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya.

• penggolongan hukum berdasarkan isinya

• penggolongan hukum berdasarkan wujudnya

hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam

suatu perjanjian antarnegara (traktat).

• traktat

• yurusprudensi

hukum yang tercantum dalam peraturan

perundang-undangan.

• Hukum undang-undang

• Hukum yurisprudensi