OTONOMI DAERAH

Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatau daerah otonom dinamakan....

• Sentralisasi

• Desentralisasi

• Daerah otonom

• Otonomi daerah

• Tugas pembatuan

Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka ...

• Akuntabilitas publik

• Public Opportunity

• detoumement de pouvoir

• administratief beroep

• principle of legal security

Pejabat Administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam mengambil keputusan. Jika beberapa orang dalam situasi dan kondisi hukum yang sama mengajukan suatu permohonan, mereka harus mendapatkan keputusan tanpa dikenai syarat-syarat tambahan yang subjektif, merupakan penerapan …

• Asas Kepastian hukum

• Asas Kesamaan

• Asas Keseimbangan

• Asas Perlakukan yang Jujur

• Asas larangan Penyalahgunaan Wewenang

Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan diantaranya terdapat di bawah ini....

• sikap mental ditentukan dari atas,

• banyak laporan fiktif / direkayasa,

• tidak menjalin kerjasama dengan negara lain

• terjadi krisis moral, krisis akhlak, dan krisis ekonomi,

• hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu.....

• Adanya pemilu berkala

• Adanya supermasi hukum

• Adanya akuntabilitas politik

• Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul

• Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Keberadaan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia mengatur tentang Pemerintahan Daerah adalah…

• Nomor 20 Tahun 2005

• Nomor 3 Tahun 2006

• Nomor 12 Tahun 2006

• Nomor 12 Tahun 2008

• Nomor 32 Tahun 2014

Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh Pemerintah Pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh Presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh….

• dipilih oleh partai politik

• dipilih langsung oleh rakyat

• pengangkatan kepala daerah

• dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat

• dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemerintahan daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom. Yang bukan Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah…

• asas keterbukaan

• asas kesejahteraan

• asas kepastian hukum

• asas kepentingan umum

• asas proporsionalitas

Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …

• Peradilan/yustisi,

• Politik luar negeri

• Kebijakan pendidikan

• Pertahanan dan keamanan

• Moneter dan fiskal nasional

Perubahan landasan hukum tentang pemerintahan daerah mempunyai dampak yang besar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah. Perubahan perubahan tersebut membuat susunan pemerintahan daerah juga ikut berubah sesuai Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas ….

• pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi

• pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD provinsi

• pemerintah daerah provinsi dan DPRD kabupaten/kota

• pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota

• pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan DPRD provinsi, kabupaten/kota