3.2 Mengevaluasi praksis (kehidupan nyata) pelindungan dan p

Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah yang sangat krusial dan perlu diperhatikan oleh pemerintah. Berikut indeks kerja pemerintah dengan rentang waktu sampai tahun 2016.

• a. Indeks kerja pemerintah dalam menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia menurun dari tahun ke tahun.

• b. Indeks kerja pemerintah dalam menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia mengalami penaikan dari tahun ke tahun.

• c. Indeks kerja pemerintah dalam menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia naik turun dari tahun ke tahun.

• d. Indeks kerja pemerintah dalam menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

• e. Indeks kerja pemerintah dalam menyekesaikan kasus Hak Asasi Manusia tidak pernah usai.

Program penegakan hukum dan HAM yang ada di Indonesia meliputi beberapa aspek, kecuali...

• a. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-2009 sebagai gerakan nasional

• b. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia

• c. Penurunan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana, Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi.

• d. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakan hukum dan HAM.

• e. Mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu

Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masih marak terjadi di Indonesia, Terlebih lagi masih banyak kasus pekanggaran Hak Asasi Manusia seperti Marsinah, Tan Malaka, dan Petrus yang belum usai di tindak lanjuti oleh pemerintah.

Sebab

Pemerintah tidak mampu menyelesakan kasus planggaran Hak Asasi Manusia

• a. Jika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab dan akibat.

• b. Jika pernyataan benar, alasan benar tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat.

• c. Jika pernyataan benar dan alasan salah

• d. Jika pernyataan salah dan alasan benar.

• e. Jika pertanyaan dan alasan keduanya salah

Dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum di usut tuntas oleh pemerintah, maka kinerja pemerintah dalam menangani kasus HAM ialah...

• a. Tidak Sempurna

• b. Sudah Sempurna

• c. Belum Sempurna

• d. Sedang

• Tidak ada peningkatan

Berikut yang tidak termasuk pelanggaran HAM adalah ...

• Perbudakan

• Pembunuhan

• Penyiksaan

• Genosida

• Pengkhianatan

Perhatikan pernyataan berikut:

(1) Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)

(2) Komisi Yudisial (KY)

(3) Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS)

(4) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Dari uraian di atas lembaga yang mendukung adanya penegakan keadilan HAM adalah....

• a. (1), (2), dan (3)

• b. (1), (2) dan (4)

• c. (2), (3) dan (4)

• d. (1), (3), dan (4)

• e. (1) dan (2)

Berikut yang termasuk instrumen Hukum HAM yang ada di Indonesia kecuali...

• a. Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

• b. Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

• c. Undang-undang dasar 1945

• d. Peraturan Pemerintah mengenai Hak Asasi Manusia

• e. UU NO.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

Ada berapa macam Hak Asasi Manusia?

• a. 1

• b. 4

• c, 8

• d. 6

• e. 2

Hak Asasi Manusia terbagi menjadi enam macam. Berikut yang tidak termasuk macam-macam Hak Asasi Manusia adalah...

• a. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality.

• b. Hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta memanfaatkannya, mendirikan perusahaan, dan lain-lain.

• c. Hak Asasi mendapatkan perhatian dari khalayak umum

• d. Hak asasi pribadi atau personal rights yang meliputi hak kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, menikah, dan sebagainya.

• e. Hak asasi mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights, misalnya hak mendapatkan prosedur yang benar dalam hal penangkapan, penggeledahan, proses peradilan, dan sebagainya.

Urutkan tata sejarah hukum HAM di Indonesia !

1.Orde lama

2.Reformasi

3.Orde baru

4.Pra kemerdekaan

Berdasarkan poin-poin tersebut manakah tata urutan sejarah penegakan hukum HAM di Indonesia?

• a. 1, 2, 3 dan 4

• b. 2, 3, 4 dan 1

• c. 4, 1, 3 dan 2

• d. 1, 3, 4 dan 2

• e. 1, 2, 4 dan 3