TWK 3 CPNS 2019

Dalam hal pembentukan perundangundangan, wewenang Presiden, antara lain sebagai berikut, kecuali:

• Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

• Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjelaskan undang-undang sebagaimana mestinya.

• Setiap rancangan undang-undang yang dibuat oleh Presiden akan dibahas dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan jika disetujui oleh anggota rapat.

• Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

• Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak untuk menetapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Berikut ini yang merupakan pengertian dari hukum privat dan publik yang benar adalah….

• Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan, sedangkan Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara Negara dengan warganegara.

• Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara Negara dengan warganegara, sedangkan Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.

• Hukum privat, yaitu hukum dalam suatu Negara berlaku umum, sedangkan Hukum publik, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih

• Hukum privat, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak, sedangkan Hukum publik, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri.

• Hukum privat, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan, sedangkan Hukum publik, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 14 Ayat 1, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari….

• DPR

• MPR

• Dewan Pertimbangan

• Komisi Yudisial

• Mahkamah Agung

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya …. dari jumlah anggota.

• 1/4

• 2/4

• 3/4

• 1/2

• 2/3

Dalam kurun waktu 1945-1949, di Indonesia terjadi perubahan sistem Kabinet Presidensial menjadi sistem Kabinet Parlementer melalui suatu maklumat yang dikeluarkan pada tanggal….

• 14 November 1947

• 24 November 1949

• 14 November 1945

• 14 November 1949

• 18 November 1949

Berikut ini yang merupakan bentuk kesatuan hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 adalah….

• Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila.

• Ditetapkannya pembukaan UUD 1945 pada tanggal 16 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya UUD.

• Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden serta menteri-menteri sebagai pembantu Presiden setelah diumumkannya Proklamasi Kemerdekaan dan Pembuatan UUD 1945 merupakan realisasi tindak lanjut dari Proklamasi.

• Disebutkannya kembali pada pernyataan Proklamasi Kemerde kaan dalam alinea keempat Pembukaan yang menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

• Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang belum terinci dan mengandung makna cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila.

Salah satu tugas DPR adalah memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan….

• Pajak, pendidikan dan agama

• Pendidikan, pajak, dan otonomi daerah

• Otonomi daerah, agama, dan APBD

• APBD, pajak, dan ekonomi daerah

• Pajak, APBD, dan pendidikan

Sidang MPRS pada masa Orde Baru sebagai koreksi terhadap Orde Lama menghasilkan keputusan-keputusan berikut ini, kecuali….

• Pengangkatan Soeharto sebagai Presiden sampai dengan terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum

• Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno

• Pembubaran PKI dan ormasormasnya

• Pembentukan undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan DPA

• Pembaharuan Kebijakan Landasan Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan

Bahasa Indonesia baku berfungsi untuk …..

• komunikasi di seluruh wilayah negara Indonesia

• komunikasi antara orang-orang yang berlainan suku bangsa namun masih dalam batas wilayah negara Indonesia

• komunikasi dinas, resmi, dan di sekolah

• komunikasi antara atasan dan bawahan dalam suatu kantor

• komunikasi secara nasional

Makna peribahasa udang tak tahu bungkuknya adalah …..

• orang yang tidak menyadari akan kebaikan dirinya sendiri

• orang yang tidak menyadari akan keberuntungan dirinya sendiri

• orang yang tidak menyadari akan kemalangan dirinya sendiri

• orang yang tidak menyadari akan keunggulan dirinya sendiri

• orang yang tidak menyadari akan keburukan dirinya sendiri