Sejarah Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris ”constitution”, dalam bahasa Belanda ”constitutie”, dalam bahasa Jerman ”konstitution”, dan dalam bahasa Latin ”constitutio”, namun pengertian yang dimiliki adalah sama, dimana konstitusi merupakan ....

• a. Hukum dasar

• b. Kebiasaan

• c. Norma

• d. Adat istiadat

Konsitusi terbagi menjadi dua yaitu....

• Konstitusi langsung dan tidak langsung

• Konstitusi tertulis dan tidak tertulis

• Konstitusi negara dan kostitusi rakyat

• Konstitusi wilayah dan konstitusi internasional

Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal.....

• 10-12 Juli 1945

• 10-14 Juli 1945

• 10-17 juli 1945

• 10-20 Juli 1945

Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda......

• Pernyataan Indonesia Merdeka

• Pernyataan Perang

• Pernyataan untuk membentuk Wilayah

• Pernyaataan untuk menjadikan Soekarno Presiden

Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara Pembahasan..........

• Rancangan Indonesia Merdeka

• Rancangan melakukan perlawanan

• Rancangan untuk membentuk wilayah

• Rancangan UUD

Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada Sidang BPUPKI tanggal.........

• 13 Juli 1945

• 14 Juli 1945

• 15 Juli 1945

• 16 Juli 1945

Hukum diperlukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena....

• membuat takut masyarakat

• mengatur pergaulan hidup masyarakat

• mengendalikan tingkah laku masyarakat

• memberi perlindungan terhadap hak-hak warga negara

Dinegara hukum, penyelenggaraan kekuasaan diatur menurut hukum yang berlaku. Landasan konstitusi negara indonesia adalah....

• GBHN

• Tap MPR

• Pancasila

• UUD 1945

Konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan ....

• Konvensi

• Konveksi

• Proyeksi

• Rehabilitasi

Salah satu contoh kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Kebiasaan ketetanegaraan tersebut, disebut dengan istilah

• Konvensi

• Konstitusi

• Praktek UUD

• Konvensional