APBN & APBD

APBN diarahkan untuk mengurani pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dalam hal ini, APBN mempunyai fungsi ....

• Distribusi

• Perencanaan

• Otorisasi

• Alokasi

• Stabilisasi

Berdasarkan pernyataan tersebut, yang merupakan fungsi APBN adalah ....

• (1), (2), dan (4)

• (1), (2), dan (5)

• (2), (3), dan (4)

• (2), (3), dan (5)

• (3), (4), dan (5)

Berdasarkan pernyatan tersebut, yang merupakan komponen APBN adalah ....

• (1), (2), dan (3)

• (1), (3), dan (4)

• (1), (4), dan (5)

• (2), (3), dan (4)

• (2), (4), dan (5)

Berikut ini yang termasuk sumber pendapatan negara adalah ....

• Hibah, pembayaran bunga utang, dan PPN

• Hibah, pembayaran bunga utang, dan subsidi BBM

• Hibah, PPN, dan pajak perdagangann internasional

• Pembayaran bunga utang, subsidi BBM, dan Pirvatisasis BBM

• PPN, subsidi BBM, dan pembiayaan pembangunan

Berikut ini yang termasuk pengeluaran pemerintah pusat adalah ....

• Belanja pagawai, bantuan pembangunna perumahan, dan pembayaran utang

• Belanja pegawai, pembayaran utang, dan dana alokasi umum

• Bantuan pembangunan, pembayaran utang, dan bantuan pasar

• Bantuan perumahan, bantuan pasar, dan dana alokasi umum

• Pembayaran utang, bantuan pasar, dan dana alokasi umum

Berikut ini yang termasuk penerimaan pemerintah daerah adalah ....

• Pajak tontonan, PPN, dan pajak kendaraan bermotor

• Pajak tontonan, PPN, dan PPh

• Pajak tontonan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak reklame

• PPn, pajak kendaraan bermotor, dan PPh

• PPN, PPh, dan Pajak reklame

Berikut ini yang bukan contoh belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja adalah ....

• Belanja pegawai

• Belanja barang

• Belanja modal

• Pembayaran bunga utang

• Pelayanan umum

Berikut ini adalah fungsi APBD yang dapat mengatur pemerataan pendapatan, yaitu ....

• Stabilisasi

• Regulasi

• Alokasi

• Distribusi

• Budgeting

Pasal yang mengatur mengenai APBN adalah ....

• Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945

• Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945

• Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945

• Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945

• Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945

APBN/APBD berlaku untuk jangka waktu ....

• 1 tahun

• 5 tahun

• 1 bulan

• 6 bulan

• 4 tahun