Suatu kebijakan evaluasi harus meliputi beberapa kegiatan, yakni Pengkhususan (spesification), pengukuran (measurement), analisis, dan rekomendasi. Apakah yang dimaksud dengan rekomendasi?

Penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang

Identifikasi tujuan atau kriteria melalui mana program kebijakan tersebut akan dievaluasi

Aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi

Penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan

Menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan

James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam 3 tipe, yaitu Tipe Pertama, Tipe Kedua, dan Tipe Evaluasi Kebijakan ketiga. Apakah yang dimaksud Tipe Evaluasi Kebijakan Ketiga?

Tipe Evaluasi Kebijakan Sistematis

Tipe evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional

Tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan-kebijakan atau program-program tertentu

Evaluasi yang memiliki tujuan buruk

Evaluasi untuk meraih tujuan-tujuan politik tertentu

3 Hal yang dapat dilakukan oleh seorang evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan publik. Yang pertama adalah …

Evaluasi kebijakan mungkin menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan, seperti misalnya pekerjaan, uang, materi yang diproduksi, dan pelayanan yang disediakan

Evaluasi kebijakan barangkali mengenai kemampuan kebijakan dalam memperbaiki masalah-masalah sosial

Evaluasi kebijakan barangkali mengangkut konsekuensi-konsekuensi kebijakan dalam bentuk policy feedback

Evaluasi yang memiliki tujuan buruk

Evaluasi untuk meraih tujuan-tujuan politik tertentu

Manakah di antara langkah-langkah evaluasi kebijakan berikut yang sesuai dengan Suchman?

Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi

Membebaskan diri dari kontroversi tentang tujuan-tujuan masa depan dengan mengelakkan tanggung jawab

Meraih tujuan-tujuan politik tertentu

Menjatuhkan partai yang berkuasa

Mempertahankan program dalam pandangan pemilihnya

Evaluasi kebijakan yang berusaha menjawab pertanyaan : apakah kebijakan dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya; berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang didapat; dan siapa yang menerima keuangan dari program kebijakan yang telah dijalankan, merupakan tipe evaluasi kebijakan ....

Fokus pada bekerjanya kebijakan

Dalam proses pembentukan undang-undang dikenal adanya dua tingkat pembicaraan. Yang termasuk dalam pembicaraan tingkat II adalah sebagai berikut ….

Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan Hasil pembicaraan Tingat I

Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak

Pengesahan perjanjian internasional tertentu

Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi

Anderson mengidentifikasi bahwa setidaknya ada enam masalah yang akan dihadapi dalam proses evaluasi kebijakan. Identifikasi yang pertama yaitu …

Ketidakpastian atas tujuan-tujuan kebijakan

Prinsip tata kelola sektor publik (good governance) yang merupakan tata pemerintahan demokratis dan beroreantasi pada konsensus adalah ?

Desentralisasi (Decentralization)

Komitmen pasar yang fair (commitment to fair market)

Bagaimana wujud nyata Profesionalisme dan kompetensi (profesionalism and competency)?

upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia

Keputusan‐ keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar‐benar merupakan keputusan bersama

Aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat

selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lain yang tersedia secara efisien dan efektif

Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusa

Sebutkan 3 jenis perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat pada prinsip kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (private sector and civil society partnership)?

Layanan Publik di perizinan dan non‐perizinan, bidang kesehatan dan bidang pendidikan

Perizinan, bidang kesehatan bidang pemasyarakatan

Layanan Publik di perizinan, bidang kesehatan dan bidang pendidikan

Layanan Publik di perizinan, non‐perizinan dan bidang pendidikan

Layanan Publik di perizinan, non‐perizinan dan bidang pemasyarakatan

Apa yang dimaksud prinsip tata pemerintahan yang terdesentralisasi (decentralization) ?

Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan

tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif

mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat, yaitu pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan sektor swasta

Aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat

tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar

Apa contoh dari prinsip Komitmen dan pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality) ?

pemberian tunjangan kesejahteraan dan kinerja

kebijakan SPP gratis dan buku gratis

Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik dalam daerah maupun antar daerah merupakan contoh wujud nyata pada prinsip ?

Komitmen pasar yang fair (commitment to fair market)

Desentralisasi (Decentralization)

Informasi yang disediakan pembuat keputusan harus didukung oleh data yang jelas dan akurat dan analisis mendalam. Hal ini membutuhkan pelaksanaan proses yang kuat, kecuali pada?

Menyelaraskan proses pengambilan keputusan

Menangkap dan memproses informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan

Menganalisis, dan melaporkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan

Mengintegrasikan manajemen keuangan dan manajemen risiko dalam proses pengambilan keputusan

Membangun manajemen proyek yang efektif, klasifikasi anggaran, dan penggunaan indikator kinerja

Proses pembentukan peraturan daerah (Perda) terdiri dari tiga tahap, kecuali:

Proses penyiapan rancangan perda

Proses penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan Perda, merupakan bagian dari proses pembentukan Perda pada Proses :

Proses penyiapan rancangan perda

Langkah-langkah Proses Perda Inisiatif Eksekutif secara urut berikut ini yang benar adalah:

Usulan SKPD-Rapat persiapan-Invetarisasi-Penyusunan Draft-Pembahasan-Sosialisasi uji Publik-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati

Penyusunan Draft-Rapat persiapan-Usulan SKPD-Invetarisasi-Pembahasan-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati-Sosialisasi uji Publik

Penyusunan Draft-Usulan SKPD-Rapat persiapan-Invetarisasi-Pembahasan-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati-Sosialisasi uji Publik

Usulan SKPD-Rapat persiapan-Invetarisasi-Penyusunan Draft-Pembahasan-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati-Sosialisasi uji Publik

Langkah-langkah Proses Perda Inisiatif DPRD secara urut berikut ini yang benar adalah:

Diusulkan DPRD-Dibahas Tim Penyusun Produk Hukum Daerah-Disampaikan DPRD

Dibahas Tim Penyusun Produk Hukum Daerah-Diusulkan DPRD-Disampaikan DPRD

Suatu Perda akan mendapatkan Persetujuan dari DPRD setelah melewati proses terakhir:

Pembahasan bersama eksekutif terhadap draft Raperda

Pembahasan yang dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah

Pembahasan oleh Pansus DPRD bersama tim penyusun produk hukum daerah

Berikut ini termasuk Raperda khusus, yang sebelum diterapkan oleh Bupati, harus terlebih dahulu dikirimkan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi, dan apabila sudah disetujui baru ditetapkan oleh Bupati dan dikirimkan kembali ke Provinsi, KECUALI:

Perda larangan menggunakan bangunan untuk berbuat asusila

Retribusi daerah dan tata ruang

Suatu Kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dimaksud. Berikut ini adalah bberapa dari sarana ini, KECUALI:

Perubahan kebijakan itu sendiri

Tata pemerintahan yang bersifat terbuka adalah salah satu pengertian dari prinsip tata kelola sektor publik, yaitu?

Komitmen dan pengurangan kesenjangan

Proses pembentukan peraturan daerah (Perda) terdiri dari tiga tahap, kecuali:

Proses penyiapan rancangan perda

Proses penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan Perda, merupakan bagian dari proses pembentukan Perda pada Proses :

Proses penyiapan rancangan perda

Langkah-langkah Proses Perda Inisiatif Eksekutif secara urut berikut ini yang benar adalah:

Usulan SKPD-Rapat persiapan-Invetarisasi-Penyusunan Draft-Pembahasan-Sosialisasi uji Publik-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati

Penyusunan Draft-Rapat persiapan-Usulan SKPD-Invetarisasi-Pembahasan-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati-Sosialisasi uji Publik

Penyusunan Draft-Usulan SKPD-Rapat persiapan-Invetarisasi-Pembahasan-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati-Sosialisasi uji Publik

Usulan SKPD-Rapat persiapan-Invetarisasi-Penyusunan Draft-Pembahasan-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati-Sosialisasi uji Publik

Langkah-langkah Proses Perda Inisiatif DPRD secara urut berikut ini yang benar adalah:

Diusulkan DPRD-Dibahas Tim Penyusun Produk Hukum Daerah-Disampaikan DPRD

Dibahas Tim Penyusun Produk Hukum Daerah-Diusulkan DPRD-Disampaikan DPRD

Suatu Perda akan mendapatkan Persetujuan dari DPRD setelah melewati proses terakhir:

Pembahasan bersama eksekutif terhadap draft Raperda

Pembahasan yang dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah

Pembahasan oleh Pansus DPRD bersama tim penyusun produk hukum daerah

Berikut ini termasuk Raperda khusus, yang sebelum diterapkan oleh Bupati, harus terlebih dahulu dikirimkan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi, dan apabila sudah disetujui baru ditetapkan oleh Bupati dan dikirimkan kembali ke Provinsi, KECUALI:

Perda larangan menggunakan bangunan untuk berbuat asusila

Retribusi daerah dan tata ruang

Kebijakan Publik II (Auditor Muda)

Authored by Dian Cahyadi

Professional Development

Used 448+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View
Student View

53 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan merupakan pengertian Kebijakan Publik menurut?

Shiftz & Russel

Harbani Paolong

Thomas R Dye

Anthony dan Herzlinger

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Suatu Kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan pemilikan atau hak-hak disebut?

Substantive

Procedural

Distributive

Redistributive

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Aktor yang terlibat dalam semua tahap kebijakan karena berfungsi sebagai komunikator antara pemerintah dan masyarakat adalah

Lembaga Kepresidenan

DPR

Partai Politik

Media Massa

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Pembangunan Infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus manusia dan barang seperti Jalan Tol, MRT dan LRT termasuk kebijakan?

Private Goods Policy

Public Goods Policy

Material Policy

Regulatory Policy

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Kebijakan pemerintah memberikan BLT, KIP, dan KIS merupakan bentuk kebijakan

Substantive

Procedural

Distributive

Redistributive

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Menteri Pendidikan membuat kebijakan Ujian Nasional tingkat SMA yaitu mengubah type Soal pilihan Ganda menjadi soal Essay termasuk jenis kebijakan?

Substantive

Procedural

Distributive

Redistributive

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Berikut adalah 10 Ciri Sektor public menurut W.F Baber kecuali?

lebih memperhatikan kompensasi atas kegagalan pasar

lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas

tidak mengejar keuntungan

memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi sangat beragam

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft

or continue with

Facebook

Apple

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

50 questions

(Magang) Written Test Basic Product Knowledge CCM

Quiz

•

Professional Development

50 questions

KUIS LATIHAN 50 SOAL

Quiz

•

Professional Development

58 questions

Arunika Event Competency Test (AECT)

Quiz

•

Professional Development

50 questions

Skill Pertanian bag 12

Quiz

•

KG - Professional Dev...

50 questions

BMH 2023

Quiz

•

Professional Development

50 questions

SOAL TES PENYARINGAN PERANGKAT DESA SUKARATU

Quiz

•

Professional Development

50 questions

SELASAR WEEK 8

Quiz

•

Professional Development

50 questions

Kuis Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara

Quiz

•

Professional Development

Popular Resources on Wayground

21 questions

Continents and Oceans

Quiz

•

6th Grade

20 questions

Parts of Speech

Quiz

•

5th Grade

16 questions

Subject & Predicate

Quiz

•

5th Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

12 questions

Map Skills

Quiz

•

3rd Grade

22 questions

Continents and Oceans

Quiz

•

5th Grade

15 questions

Rounding Decimals

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Brand Labels

Quiz

•

5th - 12th Grade

Discover more resources for Professional Development

10 questions

How to Email your Teacher

Quiz

•

Professional Development

10 questions

How to Email your Teacher

Quiz

•

Professional Development

Kebijakan Publik II (Auditor Muda)

Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan merupakan pengertian Kebijakan Publik menurut?

Suatu Kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan pemilikan atau hak-hak disebut?

Aktor yang terlibat dalam semua tahap kebijakan karena berfungsi sebagai komunikator antara pemerintah dan masyarakat adalah

Pembangunan Infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus manusia dan barang seperti Jalan Tol, MRT dan LRT termasuk kebijakan?

Kebijakan pemerintah memberikan BLT, KIP, dan KIS merupakan bentuk kebijakan

Menteri Pendidikan membuat kebijakan Ujian Nasional tingkat SMA yaitu mengubah type Soal pilihan Ganda menjadi soal Essay termasuk jenis kebijakan?

Berikut adalah 10 Ciri Sektor public menurut W.F Baber kecuali?

Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hokum merupakan teori dari?

Evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam 2 tugas yang berbeda,yaitu Tugas pertama dan Tugas Kedua. Siapakah yang mencetuskan teori ini?

Suatu kebijakan evaluasi harus meliputi beberapa kegiatan, yakni Pengkhususan (spesification), pengukuran (measurement), analisis, dan rekomendasi. Apakah yang dimaksud dengan rekomendasi?

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Professional Development